Bulan: Oktober 2021

Berita Golkar – Pandemi Covid-19 mengubah perilaku masyarakat dalam berbagai sektor. Setelah pandemi, perilaku masyarakat cenderung memiliki tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi.

Situasi ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk melakukan akselerasi transformasi digital di sektor keuangan sehingga dapat berkontribusi positif pada percepatan pemulihan ekonomi.

”Pemerintah mendorong percepatan transformasi digital di seluruh aspek penunjang aktivitas ekonomi, terutama aktivitas ekonomi digital di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Bahkan 41,9% total transaksi ekonomi digital di Kawasan Asia Tenggara selama tahun 2020 berasal dari Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Saat ini, total transaksi ekonomi digital Indonesia telah mencapai US$ 44 miliar dan mayoritas disumbang oleh e-commerce.

Transaksi e-commerce, perbankan digital, dan uang elektronik juga diprediksi akan terus meningkat di tahun ini dengan peningkatan terbesar pada transaksi e-commerce, yakni sebesar 48,4% (YoY).

Sementara itu, uang elektronik dan perbankan digital diproyeksikan masing-masing akan mengalami peningkatan sebesar 35,7% (YoY) dan 30,1% (YoY).

Fintech lending turut mengalami perkembangan pesat di mana outstanding pinjaman pada Agustus 2021 tercatat meningkat signifikan menjadi Rp26,09 triliun dengan total pinjaman baru sepanjang tahun 2021 mencapai Rp101, 47 triliun.

Dibalik peluang inovasi yang besar, Indonesia juga masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diatasi agar dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang baik.

Indeks Inovasi Global Indonesia tahun 2020 menunjukkan posisi Indonesia berada di ranking ke-85 dari 131 negara. Sementara, Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2020 berada pada skala sedang.

“Situasi ini membutuhkan terobosan baru dari seluruh pihak. Pembangunan infrastruktur digital, pengembangan SDM, dan regulasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mendukung pemulihan ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga mendorong hadirnya bank digital di tanah air. Saat ini, aturan terkait Bank Umum diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum yang mengelompokkan bank berdasarkan modal inti. Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI), yaitu: (1) KBMI 1: Modal inti sampai dengan Rp6 triliun, (2) KBMI 2: Modal inti antara Rp6 triliun – Rp14 triliun, (3) KBMI 3: Modal inti antara Rp14 triliun – Rp70 triliun, dan (4) KBMI 4 dengan Modal inti lebih dari Rp 70 Triliun.

Adanya aturan umum ini membuat banyak Bank Buku 1 yang melakukan merger untuk memenuhi persyaratan modal yang naik secara signifikan seiring dengan perkembangan dan transformasi ekonomi digital, saat ini sejumlah perusahaan Financial Technology (fintech) membeli bank Bank Buku 1 dan mengubahnya menjadi Bank Digital.

“Saat ini, bank digital menjadi semakin bertambah, hasil transformasi dari bank-bank kecil yang dibeli oleh Fintech dan diubah menjadi berbasis bank digital,” ungkap Menko Airlangga.

Berita Golkar – Gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX telah diselenggarakan selama dua minggu terakhir ini, sehingga telah ada beberapa cabang olahraga (cabor) yang menyelesaikan seluruh pertandingannya, dan para atletnya sudah bisa kembali ke daerahnya masing-masing.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, terutama agar tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19, baik di Papua sendiri maupun di daerah asal atlet, Pemerintah menyiapkan dan terus mengevaluasi mekanisme kepulangan Atlet, Pelatih dan Official ke daerah masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), memimpin pembahasan evaluasi pengaturan protokol kesehatan untuk kepulangan para Peserta PON XX Papua, dan secara khusus telah meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Pemuda Olahraga dan Ketua Satgas Covid-19 untuk tetap melakukan tugas dan mengawasi para Peserta PON yang masih berada di Papua sampai dengan H+5 setelah acara Penutupan PON pada 15 Oktober 2021 mendatang.

“Menkes agar menugaskan tim untuk tetap mengawasi atlet yang masih berada di Papua, dan tetap merawat jika ada atlet yang terpapar Covid-19, harus diisolasi dulu di Papua dan melakukan tes sampai hari ke-5. Ini akan berlaku sampai H+5 setelah Penutupan PON, termasuk untuk Kapal Isoter yang ada di Papua. Menhub agar tetap menugaskan sampai H+5,” ungkap Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PON XX 2021, secara virtual, di Jakarta, Minggu (10/10).

Mekanisme kepulangan atlet dan official yang telah ditetapkan Pemerintah yakni mereka harus melaksanakan Tes PCR sejak dari keberangkatan (sebelum penerbangan) dari Papua, dan melakukan lagi Tes PCR setelah tiba di Bandara di daerahnya.

Mereka juga harus menjalankan Karantina Mandiri selama 5 hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh Pemda masing-masing.

Namun, apabila Pemda tidak menyediakan, maka Satgas Covid-19 Pusat akan bekerja sama dengan Satgas Covid-19 Daerah serta KONI Daerah, untuk menyiapkan tempat isolasi terpusat tersebut.

Untuk memperjelas dan menegaskan kembali pengaturan dan mekanisme kepulangan para Peserta PON tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 akan segera melakukan review kembali dan revisi Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Penanganan Covid-19, sehingga bisa diberlakukan mulai hari Selasa 12 Oktober lusa.

Menko Airlangga pun menekankan agar Menpora, Kasatgas Covid-19, Asops TNI/ Polri dan Ketua Umum KONI selaku Panwasrah (Panitia Pengawas dan Pengarah), untuk tetap mengawasi pelaksanaan prokes secara ketat pada sisa pertandingan PON yang masih akan berlangsung sampai 15 Oktober.

Terutama pertandingan yang berpotensi menimbulkan kerumunan penonton atau suporter, seperti Sepak Bola, Basket, Tinju, dan Voli, khususnya pertandingan final cabor Sepak Bola.

“Terkait pertandingan-pertandingan (tersisa) harus benar-benar diperhatikan penyelenggaraan dan penerapan prokesnya. Kemudian, tempat tinggal para atlet juga harus tetap diawasi. Dikarenakan dalam 1 kamar diisi beberapa orang atlet, maka jika ada salah satu yang terpapar, harus segera ditempatkan ke lokasi isolasi terpusat, dan teman-teman sekamarnya juga segera dites dan dilakukan tracing kontak erat,” tutup Menko Airlangga.

Sebagai informasi, per 9 Oktober 2021, jumlah atlet yang terkonfirmasi Covid-19 di gelaran PON XX sebanyak 43 atlet dengan tambahan kasus 2 orang pada 9 Oktober, sehingga total terdapat 45 atlet atau sekitar 0,45% dari total atlet dan official sebanyak 10.066 orang. Rincian kasusnya adalah sbb:

Sedang Dalam Perawatan = 34 Orang (Kota Jayapura = 8, Kab. Jayapura = 13, Kab. Mimika = 1, dan Kab. Merauke = 12).

Sudah Sembuh = 9 Orang (Kota Jayapura = 6; Mimika = 3). Tambahan Kasus Harian 9 Oktober 2021 = 2 Orang (Kota Jayapura = 1; Merauke = 1).

Lalu, ada 16 cabor (dari total 37 cabor) yang terdapat kasus Covid-19 dari atlet atau official-nya yakni Sepatu Roda, Bermotor, Cricket, Panahan, Catur, Taekwondo, Tennis, Judo, Softball, Sepak Bola, Sepak Takraw, Basket, Futsal, Wushu, dan Anggar. Kalau dilihat dari asal daerahnya, ada dari 15 Provinsi (dari 34 Provinsi) yakni Jateng, Bali, Jambi, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, Jatim, Maltara, Kaltim, NTB, Sumut, Kaltara, Riau, Kalteng, dan Jabar.

Berita Golkar – Popularitas dan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Jawa Timur meningkat tajam. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan The Republic Institute, pada 1-13 September 2021, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Popularitas Airlangga dalam survei tersebut kini naik menjadi Airlangga Hartarto 65,3 persen dari sebelumnya 35,6 persen.

Angka ini mengungguli beberapa nama-nama kandidat lain yang berseliweran dalam berbagai survei pilpres nasional.

Misalnya Puan Maharani (60,7 persen), Susi Pudjiastuti (57,6 persen), Ridwan Kamil (55,7 persen), Muhaimin Iskandar (52,0 persen), La Nyalla (50,7 persen), Tito Karnavian (46,3 persen).

Sementara untuk popularitas capres tertinggi di mata masyarakat Jatim, masih didominasi oleh tokoh-tokoh yang sering dipublikasi oleh banyak media dan lembaga riset secara nasional.

Misalnya Prabowo Subianto (98,8 persen), Khofifah (97,8 persen), Tri Rismaharini (85,8 persen), Sandiaga Uno (85,3 persen), Ganjar Pranowo (83,8 persen), Anies Baswedan (83,4 persen), Agus H. Yudhoyono (78,2 persen), Luhut Panjaitan (72,6 persen).

Sementara itu, untuk tingkat keterpilihannya (elektabilitasnya) bagi aktor-aktor politik potensial di tingkat nasional yang berpeluang ikut dalam kontestasi dalam pemilihan Presiden mendatang apabila pilihannya saat itu, menempatkan Ganjar Pranowo di posisi tertinggi.

Gubernur Jateng, Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 31,4 persen. Ini diikuti Prabowo Subianto di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 23,0%, kemudian Anies Baswedan di peringkat ketiga sebesar 12,3%.

Bagi masyarakat Jatim dalam survei tersebut, Airlangga Hartarto berhasil menempati urutan keempat dengan elektabilitas sebesar 4,5%.

Kemudian diikuti Agus H. Yudhoyono 3,3 persen, Khofifah 3,2 persen, Tri Rismaharini 2,9 persen, Muhaimin Iskandar 2,2 persen, Ridwan Kamil 1,9 persen, Sandiaga Uno 1,5 persen, dan yang belum menentukan 11,6%.

Ini tentu sebuah kemajuan pesat bagi Airlangga yang kini mampu menduduki peringkat keempat dalam survei yang dilakukan oleh The Republic Institute.

Dilihat dari sebaran pilihannya terhadap para calon kandidat presiden memang tampak sangat kuat di partai politiknya masing-masing dan organisasi yang dekat dengan mereka.

Ini tergambar dari pemilih Ganjar Pranowo didukung oleh pemilih PDIP 52,5 persen, pemilih NU 31 persen dan pemilih Muhammadiyah 40 persen.

Sementara untuk Prabowo Subianto didukung oleh pemilih Gerindra 47 persen, pemilih NU 23 persen, pemilih Muhammadiyah 21 persen; Anies Baswedan didukung oleh pemilih PAN 25 persen, pemilih NU 11 persen, Muhammadiyah 18 persen.

Untuk Airlangga Hartarto didukung oleh pemilih Partai Golkar 21 persen, pemilih NU 3 persen, pemilih Muhammadiyah 7 persen. Agus H. Yudhoyono didukung oleh pemilih Demokrat 27 persen, pemilih NU 4 persen, pemilih Muhammadiyah 5 persen.

Dalam survei ini dilakukan dengan teknik pengambilan sampel multistage random sampling dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 1225 responden tersebar di 38 kabupaten dan kota di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur.

Kemudian sampel diturunkan dari Provinsi ke tingkat Kabupaten/Kota, lalu ke tingkat Kecamatan, dilanjutkan ke tingkat Desa lalu diturunkan ke tingkat RT, Rumah dan menentukan subjek penelitiannya.

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan pada tanggal 1-13 September 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Multi-stage Random Sampling dengan margin of error sebesar 2,8 %.

Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin mengingatkan pemerintah bahwa transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) perlu kehati-hatian dan kearifan.

Menurutnya, di samping upaya menggalakkan energi yang ramah lingkungan, Indonesia juga memiliki potensi energi yang lain seperti batu bara, tenaga surya, maupun air sehingga perlu ada integrasi dalam pengembangan dan pengelolaan energi, guna menjaga transisi energi.

“Nah itu yang ingin kita pelajari dan akan kita cari solusinya, integrasinya seperti apa, terutama dalam konteks menjaga transisi energi. Transisi energi kan tidak mungkin spontanitas, perlu ada proses waktu yang kita sesuaikan,” ujar Mukhtar, sapaan akrabnya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTP Gunung Salak PT Indonesia Power, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/10/2021).

Mukhtar melanjutkan, jangan sampai transisi energi ini nantinya menimbulkan persoalan, seperti yang kini terjadi di Eropa dan China, di mana mereka mengalami krisis energi karena pasokan energinya terganggu. Berkaca dari hal tersebut, Mukhtar menilai sistem energi nasional harus terintegrasi untuk mencegah hal yang serupa terjadi.

“Jadi tidak boleh parsial (transisi) energi ini, harus terintegrasi, terintegrasi secara baik. Nah inilah yang menjadi bahan bahan nanti yang akan kami kembali dalami dalam masa sidang yang akan datang. Temuan-temuan (pada kunjungan kerja) reses ini akan kita tindak lanjuti,” urai politisi Partai Golongan Karya tersebut.

PLTP Gunung Salak menggunakan geothermal (panas bumi) pada proses hulunya. Proses hulu PLTP ini cukup mahal dan membutuhkan teknologi serta keahlian luar biasa, sehingga Komisi VII DPR RI ingin melihat efisiensi dan efektivitas PLTP tersebut.

“Target kita adalah melangkah pada 23 persen dari energi baru terbarukan per tahun 2025. Oleh karena itu, ini tentu (menjadi) bagian daripada proses itu,” pungkas Mukhtar.

Berita Golkar – Strategi penanganan Covid-19 Indonesia yang menekankan penanganan di hulu maupun hilir terbukti membuahkan hasil yang baik.

Hal ini tercermin dari nilai Reproduction Number (Rt) sebesar 0,60. Angka ini relatif lebih rendah dibanding Rt global dan negara lain.

“Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Singapura angkanya masih 1,44, Inggris 0,97, dunia 0,92, Amerika 0,9, India 0,86, Filipina 0,85, Malaysia 0,81. Jadi Indonesia adalah salah satu yang terbaik dalam penanganan Covid-19,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua KPC-PEN.

Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam sambutannya yang bertema “Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Guna Mendukung Pembangunan Nasional Pasca Pandemi Covid-19” pada acara Seminar Sekolah Sespimti Polri dan Sespimmen Polri T.A. 2021 yang berlangsung secara virtual, Rabu (6/10).

Lebih lanjut dalam paparannya Menko Airlangga menyampaikan, “Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan kasus Covid. Pada kuartal kedua, disaat kasus Covid-19 di bawah 100.000, maka pertumbuhan ekonomi bisa melonjak ke angka 7,07%. Namun disaat varian Delta masuk, kasus naik ke sekitar 573 ribu, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun di sekitar 3,5 sampai 4%. Selanjutnya di kuartal keempat ini diharapkan bisa tumbuh sekitar 5%, karena kita lihat beberapa indikator sudah jauh membaik dan kasus Covid-19 sudah lebih landai.”

Indonesia menjadi salah satu negara yang terbaik dalam penanganan Covid-19. Per 3 Oktober 2021, Kasus Aktif di Indonesia berhasil turun 94,59% dari puncak kasus di 24 Juli 2021, dan turun sebesar 53,81% dalam dua minggu terakhir ini.

Hal ini dapat terjadi berkat strategi penanganan pandemi pada sisi hulu, yaitu dilakukannya pencegahan melalui PPKM, peningkatan testing dan tracing, dan akselerasi vaksinasi.

World Bank mengapresiasi kecepatan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 100 juta dosis. Capaian tersebut tak lepas dari kebijakan percepatan vaksinasi yang terus dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Buah dari kolaborasi tersebut, Indonesia tercatat menjadi salah satu negara dengan capaian terbaik vaksinasi, di mana Indonesia berada di peringkat ke-5 dunia dalam hal jumlah penyuntikan dosis pertama serta berada di peringkat ke-6 dunia dalam jumlah total suntikan vaksinasi Covid-19.

Sedangkan, strategi penanganan Covid-19 di hilir adalah penanganan pasien Covid-19 dengan Isolasi Terpusat (Isoter) yang memanfaatkan Rusun, Hotel, Asrama Haji, dan Kapal PELNI.

Menko Airlangga mengatakan, Isoter merupakan kebijakan yang tidak ditemui di negara lain. “Beberapa kebijakan yang berbeda yang tidak dilakukan oleh negara lain adalah Isolasi Terpusat. Isolasi Terpusat adalah di antara isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Kita ketahui masyarakat kita tidak semuanya mempunyai rumah yang bisa melakukan isolasi mandiri, sehingga berisiko memunculkan klaster keluarga yang menyebabkan kenaikan kasus,” tutur Menko Airlangga.

Namun, Menko Airlangga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada, sehingga segala pencapaian yang baik tersebut dapat dipertahankan dalam rangka transisi dari pandemi menuju endemi.

Adapun Pemerintah telah menyiapkan roadmap menuju era normal baru yang syarat utamanya adalah sudah tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity), intensifikasi vaksinasi hingga 2,5 juta dosis/hari, dan kasus baru kurang dari 5 ribu.

Selanjutnya kepada para peserta webinar, Menko Airlangga menyampaikan untuk mewaspadai potensi penyebaran kasus Covid-19 dari perhelatan nasional dan internasional seperti PON di Papua, World Superbike di Mandalika, Liga 1, Liga 2, dan tak lama lagi Indonesia juga berkesempatan menjadi Tuan Rumah G20.

“Indonesia akan memegang Presidensi G20. Ini event-nya sepanjang tahun, dalam event tersebut dilakukan berbagai meeting di 150 lokasi. Partisipasi dan bantuan pengamanan dari TNI dan Polri menjadi sangat krusial, karena akan ada 20 kepala negara menghadiri event ini,” tutup Menko Airlangga.

Berita Golkar – Pemerintah konsisten bekerja sama dengan seluruh pihak baik dari hulu maupun ke hilir dalam menangani pandemi Covid-19, sehingga kasus aktif nasional pada 4 Oktober 2021 telah turun ke 31.054 kasus. Angka ini jauh lebih rendah dibanding saat tertinggi di bulan Juli 2021 yang mencapai hingga 570.000 kasus.

“Ini membuktikan bahwa penanganan Covid-19 melalui mekanisme PPKM dari hulu ke hilir dan juga isolasi terpusat beserta persiapan Rumah Sakit dan vaksinasi menjadi kunci dari penurunan kasus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Kader Bangsa Fellowship Program, Selasa (5/10).

Penurunan kasus melalui penerapan PPKM ini dikatakan Menko Airlangga membuka peluang pemulihan ekonomi nasional untuk kembali bergerak.

Pada situasi ini, masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan tidak boleh abai serta pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) harus terus diintensifkan.

“Tindakan 3T (testing, tracing, dan treatment) juga terus dilakukan karena ini dapat melacak secara epidemiologi siapa yang terdampak ataupun terkena Covid-19 dan siapa kontak eratnya. Ini perlu terus dilacak agar kita dapat memotong sebaran Covid-19,” tutur Menko Airlangga.

Selanjutnya Menko Airlangga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi, respons kebijakan yang tepat, termasuk Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter, untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat.

Penciptaan lapangan kerja juga terus didorong Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan menyangga terkait dengan mereka yang terdampak oleh PHK.

“Kita ketahui bersama, semua negara berupaya mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Kita bersyukur di tahun kuartal II tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7,07% (yoy). Ini membuktikan kita bisa keluar dari resesi dan diperkirakan di akhir tahun kita bisa tumbuh antara 3,7 sampai 4,5%,” ujar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga meminta agar para pemuda terus berperan aktif di tengah masyarakat. Turut ikut serta dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan vaksinasi dan kegiatan pemulihan ekonomi melalui UMKM.

Pemerintah juga telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda agar bisa menjadi wirausaha.

“Post pandemic adalah era baru yang kita kenal dengan era digitalisasi. Era ini memiliki potensi pasar yang besar. Para pemuda sebagai pemimpin masa depan perlu menyiapkan diri dan banyak belajar dari situasi Covid-19. Ini adalah kesempatan emas,” kata Menko Airlangga.

Para pemuda diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang ada karena seluruh kegiatan program pembangunan, program kewirausahaan di-reset kembali. Masa depan adalah era new normal dan salah satu yang menjadi andalan utama adalah digitalisasi.

“Pemuda harus secara aktif melakukan self learning atau belajar terus menerus agar bisa mampu menyesuaikan dengan situasi yang baru, pekerjaan yang baru, perkembangan teknologi yang baru, sehingga aktifitas ekonomi akan produktif dan para pemuda akan menjadi tulang punggung di era perekonomian baru,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Guna menggapai herd immunity di akhir tahun ini, Pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat di seluruh nusantara.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), meninjau sentra vaksinasi di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Rabu (7/10).

Sentra Vaksinasi Gradhika beroperasi setiap hari kerja dari Senin hingga Jumat pada pukul 07.00 s.d 14.00 WIB. Untuk check-in maksimal diterima sebelum pukul 13.30 WIB. Sentra vaksinasi ini terselenggara mulai 8 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021.

Hingga 6 Oktober 2021, tercatat bahwa Sentra Vaksinasi Gradhika telah melakukan penyuntikan vaksin kepada 59.141 orang yang terdiri dari 38.181 orang untuk penyuntikan dosis pertama dan 25.960 orang untuk penyuntikan dosis kedua, dengan rata-rata penyuntikan vaksin per hari sebanyak 705 orang.

Setelah meninjau penyelenggaraan sentra vaksinasi, rombongan melaksanakan rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. Rakor ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres ke 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.

Terdapat setidaknya 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kabupaten prioritas untuk program penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021 antara lain Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 581.968 jiwa dan jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 303.010 rumah tangga.

Pemilihan 5 kabupaten prioritas di Jawa Tengah didasarkan bukan hanya pada kriteria presentase tingkat kemiskinan ekstrem, tapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.

Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni sebesar $1,9 PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari.

Usai rapat, Wapres mengungkapkan keyakinannya bahwa Provinsi Jawa Tengah siap untuk memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem pada 2024, dan berpesan agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan 5 Kabupaten prioritas dapat berpartisipasi mengurangi kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) menggunakan pendekatan yang sama dengan
Pemerintah.

Turut hadir mendampingi Wapres Ma’ruf Amin antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta lima Bupati yang wilayahnya termasuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Berita Golkar – Tradisi memakai batik harus terus digalakkan sebagai wujud penghormatan terhadap kearifan lokal, kecintaan terhadap produk dalam negeri, sekaligus keberpihakan terhadap para pelaku industri kecil.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan berbagai kegiatan pendidikan, pengembangan desain, serta promosi untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi industri batik di Indonesia sehingga memiliki daya saing global dan makin menguasai pasar.

“Dalam berbagai kesempatan berkunjung ke berbagai daerah, oleh-oleh yang saya cari adalah kain batik lokal. Saya pun memiliki baju-baju batik dengan beragam jenis, misalnya batik Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Lasem, Cirebon, atau Tasik. Terakhir, pada kunjungan ke Papua, saya juga menyempatkan diri mencari batik,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Puncak Peringatan Hari Batik Nasional 2021 di Yogyakarta, Rabu (6/10).

Menperin berpesan kepada masyarakat untuk have fun atau menikmati menggunakan batik karena batik memiliki nilai seni tinggi, sehingga sangat fashionable untuk digunakan dalam berbagai acara atau kegiatan baik resmi maupun kasual.

“Harus dicamkan kalau memakai batik itu asyik, memakai batik itu keren. Sehingga ada makna dan manfaat besar dalam kebiasaan menggunakan batik, baik dari aspek fashion, aspek sosial budaya, maupun aspek ekonomi,” jelas Menperin.

Menurutnya, untuk menjadi market leader produk batik, banyak agenda yang bisa dilakukan, salah satunya melalui promosi.

Dengan kerja sama intensif seluruh stakeholders, seperti KADIN Indonesia, Dekranas, Yayasan Batik Indonesia, dan para pelaku usaha, kita bisa mengeksplorasi promosi batik di kota-kota pusat mode dunia, seperti New York, Paris, dan London,

Pasalnya, batik Indonesia merupakan warisan budaya tak benda atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity yang telah diakui UNESCO pada 2021.

Namun demikian, beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia secara serius menjadikan batik sebagai komoditas ekspor.

“Mereka terus mengembangkan mesin batik printing yang semakin canggih, termasuk meniru desain dan corak batik Indonesia, dengan tujuan merebut pasar-pasar yang selama ini diisi oleh batik Indonesia, bahkan pasar di dalam negeri kita,” terang Agus.

Selain tantangan produk impor, industri batik juga mengalami kekurangan SDM terampil yang memiliki kemampuan desain, karena kebanyakan pembatik telah berusia lanjut.

Padahal, SDM yang mampu mengembangkan kemampuan desain sangat penting bagi industri batik.

“Perlu ada upaya serius untuk mempercepat proses regenerasi seni batik tulis. Misalnya dengan menumbuhkan minat dan keterampilan generasi muda untuk terjun ke industri batik,” jelas Menperin.

Industri batik merupakan salah satu sektor yang selama ini memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional, termasuk yang banyak membuka lapangan kerja.

Sektor ini didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 200 ribu orang dari 47 ribu unit usaha yang tersebar di 101 sentra wilayah Indonesia.

Menurut Menperin, industri batik mendapat prioritas pengembangan karena dinilai mempunyai daya ungkit besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri batik kita mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan produknya telah diminati pasar global,” ungkapnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, capaian ekspor batik pada tahun 2020 mencapai USD532,7 juta, dan selama periode triwulan I tahun 2021 mampu menembus USD157,8 juta.

“Kami meyakini, bahwa kelestarian batik sebagai budaya, bahkan sebagai identitas bangsa Indonesia, berhubungan sangat erat dengan kehadiran industri batik itu sendiri. Industri batik dalam negeri semakin berdaya saing dan mampu menghasilkan batik-batik yang diminati pasar, dengan harga yang terjangkau di setiap tingkatan pangsa pasar, serta dengan profit yang baik untuk pelaku usahanya,” papar Menperin.

Berita Golkar – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia.

Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% atau senilai Rp 9.580 triliun, UMKM yang saat ini berjumlah di kisaran 64,2 juta berkemampuan menyerap 96,92% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.

Pandemi Covid-19 memberi dampak yang cukup besar bagi sebagian besar UMKM, termasuk UMKM yang diberdayakan oleh kaum Perempuan.

Pada tahun 2020, 77% UMKM Perempuan menyatakan bahwa penjualannya menurun dan 34% UMKM Perempuan menyatakan akan menutup usahanya dalam waktu dekat.

Menyadari kontribusi UMKM terhadap ekonomi, Pemerintah telah memberikan dukungan bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi anggaran yang disediakan khusus bagi UMKM sebesar Rp 95,13 T dengan rincian program berupa Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Salah satu dukungan Pemerintah dalam hal pembiayaan UMKM Perempuan yakni melalui KUR Super Mikro dimana sasaran programnya yaitu ibu rumah tangga yang melakukan usaha.

Tak hanya itu, Pemerintah juga mendorong upaya digitalisasi UMKM karena berbagai studi menyatakan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar.

Hal ini didukung oleh sejumlah faktor, antara lain 58% penduduk Indonesia melakukan transaksi melalui smartphone sehingga nilai e-commerce Indonesia meningkat cepat dengan perkiraan tahun 2021 ini mencapai Rp337 Triliun.

“Dengan berbagai potensi ini diharapkan UMKM dapat memanfaatkan infrastruktur digital termasuk juga bagi para pelaku UMKM Perempuan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Semangat dan Aksi Perempuan Andalan (SAPA) untuk Indonesia yang bertema UMKM Perempuan Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit, pada Selasa (5/10).

Webinar ini merupakan bagian dari acara puncak SAPA untuk Indonesia. Rangkaian acara SAPA untuk Indonesia dilaksanakan untuk memberikan inspirasi pada semua pemangku kepentingan terkait pengambangan kewirausahaan, khususnya UMKM Perempuan agar tetap optimis, berpandangan positif dan tetap semangat dalam menekuni bidang usahanya masing-masing dan secara bersama-sama bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk swasta, akademisi, Pemerintah, dan komunitas dalam mendukung dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Acara webinar ini terselenggara atas kolaborasi antara Katadata dan HM Sampoerna melalui payung program keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia dan didukung oleh Sirclo dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Menko Airlangga melanjutkan bahwa koordinasi dengan seluruh stakeholder harus terus dijaga dan ditingkatkan karena peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan daya saing.

UMKM juga perlu dibekali dengan akses pasar, finansial, dan teknologi dengan melakukan pemberdayaan ataupun pendidikan.

“Saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan ini dan semoga kita bisa mendorong semangat UMKM Perempuan untuk bangkit, maju bersama menjadi UMKM tangguh dan bisa naik kelas,” tutup Menko Airlangga.

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim Hetifah Sjaifudian Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan bukan memindahkan masalah Jakarta. Sebaliknya, harus menjadi smart city dan citizen.

Hal tersebut disampaikan saat Hetifah menjadi pembicara pada Forum Legislasi bertajuk “Quo Vadis Ibu Kota Negara” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

“Menurut saya, banyak hal baru, bukan sekadar memindahkan masalah ibu kota ke tempat baru. Justru kami di Kaltim sangat keberatan jika IKN ini pindah hanya memindahkan problem Jakarta dengan polusinya dan isu perkotaan yang mungkin selama ini sangat sulit dikendalikan,” kata Hetifah dikutip melalui keterangan pers pada Rabu (6/10).

Bila hanya memindahkan problematika Jakarta ke Kaltim, kata Hetifah, sebaiknya IKN tak perlu dipindah. Politisi Partai Golkar itu mengaku mendukung pemindahan IKN ke Kaltim dengan harapan pemerataan pembangunan terwujud di Tanah Air. Kelak, mindset Jawa sentris perlahan akan tergantikan dengan Indonesia sentris.

“Saya dari Golkar mendukung pemindahan ibu kota. Pada tahun 2019 sebelum Covid-19 pernah dibentuk Pansus pemindahan IKN. Waktu itu ketuanya bapak Zainuddin Amali sebagai Ketua Komisi II. Pada waktu itu sebagian besar menyetujui. Ada dua fraksi yang tidak memberikan pendapat dan satu fraksi yang menolak. Sekarang kita memasuki babak baru, setelah hampir dua tahun ini didera pandemi,” ungkap Hetifah.

Dia berharap, agar isu pemindahan IKN dibahas dari awal kembali. Sebagai planner, Hetifah melihat, isu pemindahan IKN sebagai kesempatan besar untuk melakukan terobosan dan inovasi.

“Jadi, ini adalah kesempatan bagaimana membangun tanpa memperbesar kesenjangan. Justru sebaliknya, kita ingin membangun dengan lebih adil,” tutur Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut.