Bulan: September 2021

Lodewijk F. Paulus Realisasikan Internet Masuk Desa


Berita Golkar – Ketersediaan internet di tengah program kerja dari rumah menjadi penting warga di pedesaan masa pandemi Covid-19.

Persoalan itu, menjadi perhatian anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Lodewijk F. Paulus untuk mencari jalan pengadaan melalui penyaluran program yang diselenggarakan Pemerintah.

Di Metro, lokus bantuan Wifi gratis untuk warga telah direalisasi H. Lodewijk F. Paulus melalui program aspirasi DPR RI, atau bantuan Menteri Kominfo.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Metro Farida, memonitoring bantuan internet desa, dipasangkan di Puskesmas Banjarsari, Kecamatan Metro Utara.

“Program ini berkat upaya dukungan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Letjen TNI (purn) H. Lodewijk F Paulus,” kata Farida, Jumat (3/9/2021).

Kadis Kominfo Metro Farida didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Subehi dan dokter umum Puskesmas Banjarsari dr. Ade Kurniawan menjelaskan, bantuan WiFi gratis tersebut berasal dari Badan Aksesbilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang pengalokasiannya diupayakan oleh Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi Golkar, Lodewijk F Paulus melalui Program Aspirasi.

“Tujuan kedatangan kami kesini yakni untuk melakukan peninjauan langsung internet desa yang menggunakan teknologi satelit yang perangkatnya sudah terpasang di Puskesmas Banjarsari. Namun sinyal yang dihasilkan masih harus dilakukan penyempurnaan kembali guna menghasilkan sinyal yang baik,” ujar Farida.

Dikatakan Farida, keberadaan internet ini untuk membantu kelancaran Puskesmas Banjarsari dalam hal penggunaan akses internet.

Diharapkan bantuan tersebut dapat bermaanfat untuk fasilitas kesehatan di Puskesmas yang saat ini lebih dominan dalam penanganan Covid-19, baik dari data BPJS, maupun data vaksinasi.

Dalam kesempatan yang sama dr. Ade Kurniawan mengucapkan terima kasih atas bantuan jaringan internet gratis di Puskesmas Banjarsari melalui program aspirasi anggota DPR RI Hi. Lodewijk F Paulus.

Dengan adanya bantuan jaringan internet gratis, dapat membantu kerja dan pelayanan di Puskesmas.

Pasawaran, Bandar Lampung dan Pringsewu

Progam bantuan internet sebelumnya telah lebih dulu dilakukan Lodewijk F. Paulus di kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, dan Pringsewu.

Di Pesawaran, direalisasi pada 5 titik jaringan WiFi gratis di Lampung Selatan yaitu di Desa Sri Katon, Desa Bumi Asih, Desa Banjar Agung, Desa Palas dan Desa Sidomukti.

Kemudian di Pesawaran dan Pringsewu. Di sana dipasangkan di lembaga pendidikan, dan lembaga yang memang memnbutuhkan layanan internet.

Menko Airlangga: Inflasi Tetap Terkendali di Tengah Mulai Meningkatnya Demand Sektor Manufaktur


Berita Golkar – Di tengah masih berlanjutnya pembatasan aktivitas masyarakat pada Agustus 2021, inflasi masih tetap terkendali sebesar 0,03% (mtm) atau 1,59% (yoy). Inflasi ini utamanya disumbang oleh komponen inflasi inti dengan andil sebesar 0,14%.

Perkembangan inflasi inti ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan bulan Juli 2021 sebesar 0,07% (mtm) menjadi sebesar 0,21% (mtm) pada Agustus 2021.

Peningkatan inflasi inti terutama didorong dari kelompok Pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 1,20% (mtm), sejalan dengan momentum dimulainya tahun ajaran baru 2021/2022.

“Inflasi inti yang masih tetap meningkat pada Agustus 2021 merupakan suatu hal yang positif. Meskipun ini tetap perlu menjadi perhatian, melihat permintaan domestik yang belum kuat sepenuhnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (1/9).

Komponen Harga Diatur Pemerintah (Administered Prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,02% (mtm) atau 0,65% (yoy). Namun, ini tidak memberikan andil terhadap inflasi Agustus.

Andil inflasi Rokok Kretek sebesar 0,01% telah di-offset oleh deflasi tarif angkutan udara dengan andil sebesar -0,01%, dikarenakan pembatasan aktivitas masyarakat.

Sementara itu, komponen Harga Bergejolak (Volatile Food/VF) mengalami deflasi sebesar -0,64% (mtm), dan 3,80% (yoy). Komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi yakni Cabai Rawit (-0,05%), Daging Ayam Ras dan Cabai Merah (andil masing-masing sebesar -0,04%), Bayam, Buncis, Kacang Panjang, Kangkung, dan Sawi Hijau (andil masing-masing sebesar -0,01%).

Sedangkan, komoditas VF yang masih mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi yakni Minyak Goreng (0,02%); Tomat, Ikan Segar, dan Pepaya (andil masing-masing sebesar 0,01%).

“Realisasi inflasi VF secara tahunan masih sesuai dengan target yang telah disepakati pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 11 Februari 2021 lalu, yakni sebesar 3% – 5% (yoy). Ke depan, pasokan yang memadai dan kelancaran distribusi di tengah pembatasan aktivitas masyarakat akan terus dijaga melalui sinergi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta seluruh stakeholders untuk mendukung pencapaian inflasi tahun 2021,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan bahwa inflasi yang terkendali ini juga dibarengi dengan demand yang mulai meningkat yang tercermin dari PMI pada bulan Agustus juga meningkat.

Selanjutnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2021 berada pada level 43,7.

Level tersebut menunjukkan adanya kenaikan performa sektor manufaktur dari bulan sebelumnya yang berada pada level 40,1.

Level PMI Indonesia juga lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti Myanmar (36,5), Vietnam (40,2), dan Malaysia (43,4).

Level PMI Indonesia yang membaik menunjukkan adanya potensi peningkatan permintaan yang diiringi dengan naiknya kapasitas output dan penyerapan tenaga kerja.

Membaiknya level PMI Agustus 2021 sejalan dengan meningkatnya efektivitas PPKM sehingga situasi Covid-19 terus menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Kondisi ini mengangkat ekspektasi perusahaan manufaktur tentang perkiraan produksi dalam 12 bulan ke depan mampu mencapai level yang optimis.

Selain itu, berbagai program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang terus dilakukan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong tingkat permintaan ke level yang lebih baik dan menjadi insentif dalam mengakselerasi output di sektor manufaktur.

Ketua MPR RI Ajak Masyarakat Kompak Hadapi Pandemi dengan Dukung Langkah Pemerintah


Berita Golkar – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat tidak termakan provokasi yang dilakukan berbagai pihak, baik dalam bentuk ujaran kebencian, hasutan, maupun mural, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya.

Fokus bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana bisa keluar secepat mungkin dari pandemi Covid-19.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semua elemen bangsa patut mendukung berbagai langkah Pemerintah yang sedang bekerja keras mengatasi pandemi sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

“Setelah berhasil mencapai target penyuntikan vaksin Covid-19 sebanyak 2 juta dosis per hari, kini Pemerintah meningkatkannya menjadi 2,3 juta suntikan per hari. Per 30 Agustus 2021, tercatat dunia sudah menyuntikan 5,29 miliar dosis vaksin Covid-19. Tiongkok Daratan menempati peringkat pertama karena telah menyuntikan 2,04 miliar dosis vaksin. Sementara, Indonesia berada di peringkat ketujuh dengan telah menyuntikan 98,1 juta dosis vaksin Covid-19,” ujar Bamsoet dikutip melalui salah satu media pada pemberitaan online, Kamis (2/9/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, seiring dengan gencarnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah, MPR RI juga terus gencar melaksanakan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Berupa internalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika kepada berbagai kelompok masyarakat.

“Sebagaimana vaksinasi Covid-19, dalam melakukan vaksinasi ideologi pun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Harus diakui, masih sering terjadi keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri. Terutama oleh para penyelenggara negara yang membuat bintang penuntun itu pun secara perlahan seakan akan meredup ditelan bumi,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, kalangan masyarakat, terutama kaum milenial, menyaksikan ideologi-ideologi lain telah berkembang sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif.

Sementara, Pancasila sendiri belum sungguh-sungguh didalami dan kembangkan ke dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif.

Pancasila masih diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam berbagai pernyataan dan pidato, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas.

“Untuk itu, MPR terus mengembangkan berbagai metode internalisasi dengan contoh nyata yang mudah dipahami dan mudah di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. MPR harus mampu membumikan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini juga menyoroti rencana MPR RI sejak dua periode MPR RI 2009-2014 dan 2014-2019 lalu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Keberadaan PPHN jelas berbeda dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kalaupun PPHN tetap dianggap sebagai romantisme masa lalu, maka semua pihak harus memiliki kelapangan kesadaran, bahwa masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap dan tidak pernah sepenuhnya terang.

Perkembangan sejarah bangsa yang sehat harus bisa memiliki kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap.

“Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan,” sorot Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengakui, amandemen UUD Tahun 1945 yang dilakukan di awal Era Reformasi membuat lembaga MPR ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi meski demikian, disebut MPR masih mempunyai kewenangan tertinggi.

“Seperti mengamandemen UUD, melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945,” tuturnya.

Lebih dari itu, tambah Bamsoet, diskursus amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang kemudian banyak “dipelintir” dan “digoreng” sebagai upaya perubahan periodesasi Presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan Presiden serta isu-isu lain serta kecurigaan yang tidak masuk akal, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.

“Sebagai rumah kebangsaan, MPR sangat terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan saran maupun kritik. Karena saya yakin dan percaya, semua yang disampaikan ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa agar Indonesia maju dan tumbuh,” ujar Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menekankan, visi kebangsaan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, dan sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan.

Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang sama.

Kesamaaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang, baik latar belakang ekonomi, sosial, politik, serta adat istiadat dan budaya.

“PPHN dihadirkan untuk menjamin kesinambungan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa menghilangkan ruang kreatifitas Presiden dan Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunannya,” pungkas Bamsoet.

Airlangga Hartarto Resmi Lantik Pengurus DPD Golkar Papua Barat Periode 2020–2025


Berita Golkar – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Partai Golkar tingkat I Provinsi Papua Barat periode 2020 – 2025, bertempat di salah satu ruangan pertemuan, Hotel Vega, Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (2/9/2021).

Dengan demikian garis Komando kepartaian DPD tingkat I Golkar Papua Barat, resmi berada di tangan Drs. Ec. Lambert Jitmau MM, yang juga selaku Walikota Sorong, Papua Barat.

Kegiatan pelantikan ini, sesuai pantauan berlangsung penuh hikmat serta menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 secara ketat.

Saat menyampaikan orasinya, Airlangga meminta, agar pengurus DPD Papua Barat wajib memenangkan pemilu, karena secara presentase jumlah suara partai Golkar pada pemilu lalu 63 persen.

Airlangga juga tidak lupa mengingatkan agar pengurus DPD Golkar Papua Barat yang baru dilantik untuk memperkuat kepengurusan Golkar pada tingkat distrik dan kelurahan guna memenangkan partai Golkar pada pemilu mendatang.

“Siap memenangkan partai Golkar di Papua Barat pada pemilu legislatif dan pilpres, siap,” kata Airlangga disambut tepuk tangan oleh kader Golkar.

Airlangga juga meminta agar Lambert Jitmau sebagai Wali Kota Sorong, untuk melanjutkan penanganan Covid-19 di Kota Sorong yang dinilai sangat baik.

“Saya yakin dengan kerja keras, pasti Kota Sorong turun ke level 2 Covid-19,” pungkas Airlangga.

Sementara, Ketua DPD Golkar Papua Barat Lambert Jitmau berjanji untuk siap mengibarkan panji Partai Golkar di Provinsi Papua Barat, bahkan ia juga akan bekerja keras untuk memenangkan Airlangga Hartarto di Papua Barat pada pemilu presiden 2024 mendatang.

Lambert juga meyakini, kekuatan Golkar masih sangat kuat di Papua Barat, ini mengacu pada kepala daerah kabupaten dan Kota se Provinsi Papua Barat yang di dominasi oleh kader Golkar.

“Kami punya mesin politik yang kuat disini, makanya saya yakin Golkar masih kuat di Papua Barat,” kata Lambert.

Lambert menginginkan agar ke depan kader Golkar harus bisa bertarung pada pilgub 2024 nanti.

“Kader-kader Golkar di Papua Barat adalah kader terbaik, maka saya berharap agar bisa berkompetisi pada pilkada nanti,” tegasnya.

Diketahui, selain melaksanakan agenda kepartaian, Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dijadwalkan akan melaksanakan peninjauan ke lapangan terkait lokasi isolasi Terpusat Apung dan Sentra Vaksinasi Pelabuhan Sorong, di Kota Sorong, Jumat (3/9).

Tujuannya agar dapat berdialog langsung mengenai kondisi di lapangan terkait implementasi penanganan Covid-19.

Bersamaan dengan hal itu, Menko Airlangga juga direncanakan akan mengadakan Rapat Koordinasi bersama Gubernur Papua Barat, Kepala BNPB Papua Barat, tim Gugus Tugas Covid-19, yang juga akan dihadiri secara virtual oleh seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Papua Barat.

Di mana tujuan Rakor tersebut nantinya sebagai wadah menyerap aspirasi dari para pemimpin daerah tersebut tentang evaluasi capaian dan juga kendala dalam menangani kasus Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Menko Airlangga Apresiasi IWAPI yang terus Dorong Pengusaha Wanita untuk Selalu Maju


Berita Golkar – Pemerintah memberikan beberapa insentif untuk pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan kepada PKL, perluasan penjamin kredit, dan tambahan subsidi bunga baik KUR maupun Non KUR.

Dalam rangka mendukung peran wanita dan Ibu Rumah Tangga untuk berusaha, Pemerintah telah menerbitkan skema KUR Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dan pekerja terkena PHK yang ingin berusaha.

Untuk mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR sebanyak 2 kali pada tahun 2021 yaitu kenaikan plafon pertama dari Rp220 triliun ke Rp253 triliun dan terakhir ditingkatkan kembali menjadi Rp285 triliun.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga telah dianggarkan bagi 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, di mana masing-masing akan menerima Rp1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap.

Proses DIPA dari Program BSU senilai Rp8,78 triliun ini sudah selesai dilakukan dan telah dicairkan untuk 2,09 juta pekerja.

Pada Triwulan III-2021, BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru.

Program bantuan PKL ini akan akan menjaga keberlangsungan usaha pedagang kaki lima dan warung yang tersebar di seluruh Indonesia.

Realisasi penyaluran BPUM hingga pertengahan Agustus lalu telah mencapai Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro atau sebesar 92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun.

“Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik ini. Semoga IWAPI dapat terus menjadi sebuah organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang semakin kuat dan berjaya di tingkat nasional dan Internasional, serta dapat mendorong menyebarkan semangat kewirausahaannya kepada wanita-wanita lain di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode 2021-2026 pada Rabu (1/09) dikutip melalui siaran keterangan pers pada Kamis (2/9/2021).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pengusaha di Indonesia terus meningkat.

Bukan hanya jumlah pengusaha secara keseluruhan saja, tetapi jumlah wirausaha wanita di Indonesia juga terus meningkat.

Berdasarkan hasil riset Global Entrepreneurship Monitor, jumlah womenpreneur di Indonesia mencapai 14% dari total penduduk.

“Saya mengapresiasi kepada IWAPI yang terus mendorong agar pengusaha wanita untuk selalu maju ke depan dan terus terdepan di berbagai sektor. Hal juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat termasuk wanita yang ingin membangun bisnis,” ujar Menko Airlangga.

Sejalan dengan itu, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga memperlihatkan bahwa lebih dari 60% UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan atau sekitar 37 juta perempuan.

Data ini menunjukkan partisipasi dan peran perempuan dalam mendukung perekonomian Indonesia sangat besar khususnya di sektor pelaku UMKM.

Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi.

Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19, serta untuk keluar dari Middle Income Trap dalam jangka menengah panjang.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah ini akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi, sehingga diharapkan ekonomi dapat kembali tumbuh ekspansif di Triwulan IV-2021.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7-4,5% di tahun 2021 dan tumbuh di kisaran 5,0-5,5% di tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global.

“Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk para wanita pengusaha yang tangguh, dapat meningkatkan resiliensi ekonomi kita selama masa pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi,” pungkasnya

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki, Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Anita Prihapsari, Ketua Umum Kadin Arsyad Rajid, Para Dewan Konsultasi DPP IWAPI, Tim Formatur IWAPI, dan peserta pelantikan dan pengukuhan DPP IWAPI.

Tanggapan Legislator Golkar Soal Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI


Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi turut menyoroti dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang diceritakan oleh Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yakni MS.

Menurutnya hal ini harus di bawa ke ranah hukum dan tak hanya di internal KPI saja.

“Ya ini harus dilaporkan ke penegak hukum dan diproses secara hukum, bukan hanya internal KPI saja,” ungkap Bobby kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan mengapa dirinya mendorong agar kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh MS diproses ke hukum agar menemui titik terang.

“Ini harus diproses hukum agar ada kejelasan apakah ada pelanggaran hukum, bukan fitnah,” katanya.

Di sisi lain Bobby menekankan kasus yang sedang menjadi sorotan ini tentu untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada semua pihak, agar kejadian serupa tidak terulang baik di tempat yang sama maupun di tempat lain.

“Hal ini bisa terjadi di instansi mana saja, dan tidak boleh berulang lagi, sehingga bila memang terbukti ada konsekuensi hukum nya. Apalagi di KPI yang lembaga publik dan ada representasi publik, tindak lanjut soal ini harus dituntaskan,” imbaunya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, seorang pria yang mengaku sebagai pegawai KPI Pusat mengaku sebagai korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 7 pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020.

Pengakuan korban itu muncul ke publik lewat siaran tertulis yang diterima oleh sejumlah media nasional di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Dalam pengakuan itu, korban mengaku mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban.

Korban menyampaikan ia sempat melapor ke Komnas HAM dan kepolisian. Namun, saat melaporkan kasus yang dia alami, polisi yang menerima laporan meminta korban menyelesaikan masalah itu di internal kantor.

Korban pun melapor ke kantor, tetapi aduan itu hanya berujung pada pemindahan divisi kerja dan pelaku tidak mendapat hukuman. Pemindahan itu, tidak menghentikan perundungan dari para pelaku.

Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat buka suara terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual sesama jenis yang dialami oleh pegawainya berinisial MS.

Diketahui, kejadian memalukan itu terjadi di lingkungan kerja KPI Pusat, tepatnya di Gedung Bappeten KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

KPI Pusat dalam pernyataan sikapnya menyampaikan turut prihatin dan tidak menoleransi segala bentuk perundungan dan pelecehan seksual terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

Menindaklanjuti kasus tersebut, KPI Pusat akan melakukan penyelidikan dan meminta penjelasan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

“Melakukan langkah-langkah investigasi internal, dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak. Mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian bunyi poin pernyataan sikap KPI Pusat dikutip oleh wartawan, Kamis (2/9/2021).

Menko Airlangga Minta Minimalisir Dampak Pandemi Covid-19 dengan Refocusing Anggaran dan Inovasi Pemda


Berita Golkar – Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

“Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Selasa (31/8).

Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%.

Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97% dari anggaran).

Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.

Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat (Isoter) ketika kasus aktif sedang pada puncaknya.

Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).

Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T.

Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasilitas check point untuk pemeriksaan ke luar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.

Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga.

Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.

Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi.

Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.

“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memonitor stok vaksin secara real time di daerah. Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam webinar ini adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Makassar Moh. Ramdan Pomanto, Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief, dan Staf Khusus Wapres RI Ahmad Erani Yustika.

Scroll to top