Bulan: September 2021

Menko Airlangga: Nilai Ekspor Indonesia Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah


Berita Golkar – Neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2021 menunjukkan performa yang meningkat dibanding bulan lalu.

Sesuai rilis Badan Pusat Statistik, Rabu (15/09), nilai perdagangan Indonesia pada periode Agustus 2021 tercatat mengalami surplus US$4,74 miliar, melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020 atau surplus selama 16 bulan berturut-turut.

Nilai surplus tersebut bahkan merupakan rekor tertinggi sejak Desember 2006 sebesar US$4,64 miliar.

Performa surplus yang impresif tersebut ditopang oleh peningkatan ekspor Indonesia yang terakselerasi pada Agustus 2021 dengan mencapai US$21,42 miliar, meningkat double digit sebesar 20,95% (mtm) atau 64,10% (yoy).

Nilai ekspor tersebut sekaligus tercatat sebagai rekor tertinggi baru bagi ekspor Indonesia, menembus rekor tertinggi sepanjang masa yang pernah terjadi sebelumnya pada Agustus 2011 yang sebesar US$18,60 miliar.

“Pencapaian ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut sejalan dengan pemulihan permintaan global. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya volume ekspor dan harga komoditas andalan Indonesia seperti Batubara sebesar 11,04% (mtm) dan CPO sebesar 6,85% (mtm),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Peningkatan ekspor Indonesia juga mengkonfirmasi perbaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia Agustus 2021 yang meningkat menjadi 43,7 dari sebelumnya berada di level 40,1 pada Juli 2021.

Level PMI Indonesia juga lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti Myanmar (36,5), Vietnam (40,2), dan Malaysia (43,4).

Peningkatan ekspor terbesar Indonesia pada Agustus 2021 terjadi pada komoditi lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US$1.544,8 juta, bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$573,2 juta, dan bijih logam (HS 26) sebesar USD213,1 juta.

Sementara itu, negara tujuan ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan terbesar dibanding bulan sebelumnya di antaranya Tiongkok (US$1.212,2 juta), India (US$759,1 juta), dan Jepang (US$453,2 juta).

Sejalan dengan peningkatan ekspor, sisi impor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai US$16,68 miliar, meningkat sebesar 10,35% (mtm) atau 55,26% (yoy). Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat seiring dengan pelonggaran PPKM menjadi indikasi penyebab peningkatan.

“Kenaikan impor pada Agustus 2021 ditopang oleh peningkatan impor barang modal sebesar 34,56% (yoy) dan bahan baku/penolong sebesar 59,59% (yoy) yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi industri di Indonesia serta geliat ekonomi Indonesia yang terus pulih,” ungkap Menko Airlangga.

Struktur impor Indonesia pada Agustus 2021 didominasi oleh impor bahan baku/penolong yang mencapai 74,20% dari total impor, kemudian di susul oleh barang modal mencapai 14,47%, dan barang konsumsi sebesar 11,33%.

Struktur tersebut mengindikasikan perekonomian Indonesia yang produktif melalui penciptaan nilai tambah yang lebih besar, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk diekspor kembali.

Dorongan untuk Ekspor Industri Kecil Menengah (IKM)

“Performa positif ekspor Indonesia tidak terlepas dari peran berbagai pihak termasuk kontribusi para pelaku IKM yang mampu bertahan di tengah gejolak pandemi Covid-19,” ujar Menko Airlangga.

Hal ini dibuktikan dari kenaikan dua komoditas ekspor yang berbasis pada sektor IKM, yakni ekspor Kayu dan Barang dari Kayu (HS 44) yang mampu tumbuh tinggi 18,31% (yoy) dan Furnitur (HS 94) yang tumbuh mencapai 30,12% (yoy) selama periode Januari hingga Juli 2021.

Kedua komoditas tersebut bahkan termasuk dalam 20 kontributor utama ekspor Indonesia sepanjang tahun 2021.

Ekspor dari komoditi pada HS 44 mencapai USD2,55 miliar berada pada peringkat 12 dengan share sebesar 2,12% terhadap total ekspor dan HS 94 mencapai USD1,63 miliar berada pada peringkat 19 dengan share sebesar 1,36% terhadap total ekspor.

Kontribusi ekspor HS 44 dan HS 94 yang notabene berbasis pada IKM perlu diapresiasi. Untuk menjaga keberlanjutan performa ekspor yang positif dari kedua komoditas tersebut, beberapa faktor kunci perlu terus dicermati di antaranya: (i) Ketersediaan kontainer yang memadai dan stabilitas biaya freight cost yang terjangkau, (ii) Kemudahan dalam proses pengurusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), (iii) Terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kayu ke industri, (iv) Kelancaran izin keimigrasian yang terintegrasi bagi inspektor buyer luar negeri, (v) Peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, (vi) Fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, (vii) Peningkatan akses pasar melalui fasilitasi pameran dan promosi, dan (viii) Kemudahan akses pembiayaan untuk melakukan ekspansi.

“Upaya mendorong ekspor komoditas IKM tidak hanya akan dilakukan pada kedua komoditas tersebut. Pemerintah bersama seluruh stakeholders terus berupaya menyusun berbagai program dan insentif yang relevan pada seluruh komoditas IKM berbasis ekspor. Dengan demikian, seluruh IKM yang bergerak di berbagai sektor dapat terus berkontribusi dalam menopang ekspor Indonesia secara keseluruhan,” tutup Menko Airlangga.

Puteri Komarudin: Pentingnya Dukungan Pembiayaan dan Digitalisasi bagi UMKM


Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pentingnya dukungan pembiayaan dan digitalisasi bagi UMKM.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar dan tumpuan bagi perekonomian nasional. Namun, pandemi Covid-19 turut memukul daya tahan dari pelaku UMKM.

“Saat ini rasio kredit untuk segmen UMKM di Indonesia masih di kisaran 20 persen. Bahkan lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Padahal sektor UMKM ini sangat penting dalam menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja,” urai Puteri dikutip melalui keterangan pers, Kamis (16/9/2021).

Pemerintah menargetkan agar rasio kredit kepada UMKM dapat mencapai lebih dari 30 persen pada tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Kebijakan ini harapannya dapat memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM.

“Saya kira BI perlu hati-hati dalam implementasi kebijakan ini karena menyangkut pengaturan dan pengawasan perbankan yang menjadi kewenangan OJK. Sehingga, pelaksanaan RPIM ini harus dikoordinasikan dengan OJK. Selain itu, kajian manajemen risiko juga perlu diperhatikan. Karena tidak semua perbankan memiliki core bisnis di bidang UMKM,” tegas politisi Partai Golongan Karya itu.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Barat VII ini juga menilai perlunya penguasaan kompetensi digital bagi pelaku UMKM untuk tingkatkan daya saing dan literasi digital.

Untuk itu, Puteri terus mendorong Bank Indonesia untuk memperluas digitalisasi bagi UMKM, utamanya di masa pandemi saat ini.

“Selain dukungan finansial, UMKM juga perlu dukungan pelatihan dan pendampingan untuk mengakses platform pemasaran digital. Untuk itu, BI diharapkan tidak hanya mendorong perluasan akses pembayaran digital bagi pelaku UMKM, tetapi juga penguatan kapasitas literasi digital mereka,” pungkas Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan kebijakan RPIM merupakan bentuk perluasan definisi dari rasio kredit UMKM sebelumnya, di mana juga akan menyasar korporasi non-UMKM yang mempunyai rantai pasok terhadap UMKM.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kelompok UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita coba membuka bagaimana kepedulian bank dalam meningkatkan pembiayaan inklusif. Kemarin memang sempat sedikit gaduh tetapi itu sudah kita selesaikan. Kita sudah bicarakan dengan entitas terkait. Kita targetkan tahun 2024 sebesar 30 persen. Tentunya ini juga akan disesuaikan dengan bagaimana spesialisasi dari masing-masing bank,” pungkas Destry.

Menko Airlangga Sampaikan Generasi Muda Miliki Peran Penting jadi Game Changer


Berita Golkar – Generasi muda yang berkualitas tinggi memiliki peran penting sebagai game changer guna mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transformasi ekonomi juga dilakukan untuk mendorong aktivitas kewirausahaan.

Saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah, yakni sebesar 3,47% yang didominasi oleh pelaku usaha di usia 25-34 tahun.

Kemampuan adaptasi yang tinggi, kompetitif, berjiwa entrepreneur, dan berkarakter merupakan prasyarat utama yang perlu dimiliki oleh generasi muda saat ini, yang diharapkan dapat memanfaatkan talenta digitalnya sehingga tidak hanya berperan sebagai job seeker, namun dapat juga menjadi job creator.

“Saya berharap adik-adik mahasiswa bisa termotivasi karena sekarang kesempatannya terbuka sangat luas dan Indonesia adalah digital market yang paling besar di Asean,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal ini disampaikan Menko Airlangga saat memberikan Kuliah Umum dengan topik “Membangun Generasi Muda yang Kompetitif, Entrepreneur, dan Berkarakter untuk Indonesia Berkemajuan” pada kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKMB) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), yang diikuti 3.000 mahasiswa baru, di Tangerang Selatan pada Rabu (15/09).

Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang.

Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan memberikan kontribusi senilai Rp4.434 triliun kepada PDB Indonesia di tahun 2030.

Pemanfaatan talenta digital inilah yang akan berperan sebagai akselerator bagi wirausaha.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk civitas akademika dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan.

Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang juga menekankan peran penting lembaga inkubator dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan wirausaha.

“Saya juga berharap perguruan tinggi dapat berkontribusi menjadi inkubator bisnis baru yang mampu mencetak wirausahawan baru yang berkualitas,” lanjut Menko Airlangga.

Pemerintah juga memberikan dukungan pengembangan talenta digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.

Ketiga program ini akan membantu pengembangan keterampilan digital dari level basic hingga advance. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga meresmikan Gedung Pusat Inkubasi Bisnis Kewirausahaan UMJ dan menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat antara Kemenko Perekonomian dengan UMJ.

“Saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan PKKMB Universitas Muhammadiyah Jakarta dan semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat mahasiswa serta membantu menghasilkan pemikiran-pemikiran baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tutup Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Kemenko Perekonomian Franky Sibarani, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Rektor UMJ Ma’mun Murod, jajaran Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan segenap civitas akademika UMJ serta Direksi dari PT Jamkrindo, PT Askrindo, PT Pegadaian, dan PT Indofood.

Ketua Komisi XI DPR RI F-Golkar Apresiasi BI Soal Dukungan Akselerasi PEN


Berita Golkar – Komisi XI DPR RI mengapresiasi dan mendukung komitmen Bank Indonesia (BI) dalam kaitannya terhadap pembiayaan APBN. Sehingga dukungan itu akan mampu menyokong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito menerangkan, pihaknya turut mendorong BI agar mengambil langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang efektif.

“BI juga diharapkan mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target,” ujar Dito dikutip melalui

BI juga diminta memperkuat koordinasi kebijakan yang efektif dengan pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi.

Adapun terkait pemulihan ekonomi nasional, BI melalui bauran kebijakannya didorong untuk melakukan intermediasi perbankan.

“Termasuk mengakselerasi pembiayaan kepada sektor riil, termasuk UMKM, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional,” sebut Dito sembari menambahkan, untuk menciptakan pendalaman pasar keuangan, BI juga harus memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Tak lupa, masih kata Dito, BI juga didorong untuk melakukan transmisi kebijakan di sektor keuangan dan sektor riil termasuk pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur.

Sementara itu, terkait digitalisasi, BI juga harus mengantisipasi lewat kesiapan pengaturan kelancaran sistem pembayaran agar melanjutkan digitalisasi pada sistem tersebut yang inovatif.

Menko Airlangga Apresiasi Sistem Aplikasi KEK Hasil Kolaborasi untuk Kemudahan Memperoleh Fasilitas Fiskal


Berita Golkar – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri dan jasa.

Jenis usaha yang disasar yakni industri berdaya saing global, jasa pariwisata bertaraf internasional, jasa pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi digital.

Hingga saat ini, Pemerintah telah menetapkan 19 KEK yang terdiri dari 11 KEK Industri dan 8 KEK Pariwisata. Dari 19 KEK tersebut, 12 KEK telah beroperasi dan 7 KEK sedang dalam tahap pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Sekretariat Dewan Nasional (Sekdenas) KEK, realisasi investasi dalam Pembangunan Kawasan pada 19 KEK telah mencapai Rp19,52 triliun.

Investasi Pembangunan Kawasan tersebut, secara akumulatif meningkatkan kinerja investasi 19 KEK hingga Juli 2021 telah mencapai Rp92,3 triliun dengan realisasi investasi pelaku usaha sebesar Rp32,76 triliun.

Hingga Juli 2021 ini, telah terdapat 166 Pelaku Usaha/Investor yang menanamkan modalnya di KEK dan telah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 26.741 orang, serta menciptakan ekspor sebesar Rp3,66 triliun pada tahun 2021.

“Sistem Aplikasi KEK yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW) berkolaborasi dengan Sekdenas KEK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan kemudahan bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha dalam memperoleh fasilitas KEK,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech dalam acara webinar bertajuk Kebijakan, Implementasi, dan Manfaat Kawasan Ekonomi Khusus Sebagai Strategi Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (13/9).

Untuk memperoleh fasilitas fiskal tersebut, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK dalam kegiatan pemasukan, perpindahan dan pengeluaran barang wajib menggunakan Sistem Aplikasi di KEK dengan prinsip dokumen tunggal (single document) melalui sistem elektronik, integrasi dengan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory), standardisasi dan pertukaran data Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dengan Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, dan integrasi SINSW dengan sistem perpajakan.

Tercatat pada bulan Agustus 2021, capaian pemanfaatan penggunaan sistem aplikasi KEK sebagai berikut (1) telah dilakukan penginputan Profil Badan Usaha/Pelaku Usaha sebanyak 129 profil, (2) terdapat 11 dokumen pengajuan masterlist dengan nilai barang mencapai Rp740 miliar, dan (3) terdapat 65 dokumen Pengajuan Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK) dengan nilai transaksi jasa mencapai Rp1,21 triliun.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentu diharapkan memiliki komitmen yang kuat guna mendukung operasionalisasi dalam pengembangan KEK dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan agar investasi di KEK dapat berjalan melalui penerbitan Peraturan Daerah sesuai dengan UU Cipta Kerja.

“Selain itu, dibutuhkan komitmen dan profesionalisme Badan Usaha Pembangun dan Pengelolanya, dalam mengelola KEK untuk memenuhi target yang telah disepakati dengan Dewan Nasional KEK,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara webinar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Direktur Jenderal DJBC Askolani, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Ikmal Lukman, Kepala LNSW M. Agus Rofiudin, dan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegak Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.

Jerry Sambuaga: Landainya Kasus Covid-19 Bukti Tepatnya Kebijakan Pemerintah


Berita Golkar – Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga mengatakan bahwa pelandaian angka penderita baru Covid-19 adalah bukti tepatnya kebijakan Pemerintah dalam mitigasi.

“Sejak semula Balitbang Golkar menilai bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah sangat tepat dalam penanganan covid. Terbukti hanya dalam waktu yang relatif singkat hasilnya sangat baik,” kata Jerry dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Dia memandang, kebijakan Pemerintah tidak melakukan lockdown total membuat masyarakat perlahan menyadari akan pentingnya mengubah gaya hidup dengan protokol kesehatan dalam beraktifitas.

Jerry melihat, penerapan kebijakan PPKM punya daya peringatan terhadap masyarakat mengenai pandemi Covid-19.

“Jadi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masyarakat sadar bahwa mereka ada di konteks yang khusus yaitu pandemi itu sendiri. Dengan begitu mereka beraktifitas dengan prosedur dan protokol yang sudah disesuaikan,” kata dia.

Karena itu, masih kata Jerry, Balitbang Golkar mendukung pemberlakuan PPKM selama Covid-19 belum bisa diatasi sepenuhnya. Diharapkan dengan begitu angka Covid-19 terus dapat ditekan dan ekonomi terus tumbuh.

Dia juga memandang, upaya Pemerintah mempercepat vaksinasi Covid-19, berbuah hasil. Jerry memandang, ini tak lepas dari peran Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Marves Luhut Pandjaitan.

Terlebih kedua pejabat berasal dari Partai Golkar. Menurutnya ini menunjukkan kekhasan partainya dalam berkarya dengan tepat untuk negeri.

Menko Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Maksimalkan Potensi Ekonomi saat Pandemi


Berita Golkar – Ekonomi Indonesia sempat terkontraksi terdampak pandemi Covid-19, namun dapat kembali pulih pada kuartal II tahun 2021 dan masih berada pada tren pertumbuhan positif.

Hal tersebut tak lepas dari berbagai upaya mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, baik terkait dengan kesehatan, perlindungan sosial dan perekonomian.

Pada bidang ekonomi, Pemerintah telah banyak memberikan stimulus dan insentif seperti bantuan kepada pelaku UMK, insentif fiskal, penjaminan kredit, subsidi bunga, dan lain sebagainya.

Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan agar pemanfaatan teknologi dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada terutama di masa pandemi ini.

“Pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi telah memaksa kita melakukan percepatan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong lahirnya profesi baru yang berbasis digital,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara webinar Creativepreneur 4.0 dengan tema “Business Journey: Navigating in the Sea of Challenges” yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia, Sabtu (11/09).

Berdasarkan laporan dari World Economic Forum tentang The Future of Job Report 2020, diperkirakan dalam 5 tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesenjangan keterampilan, karena keterampilan yang diminta di seluruh pekerjaan akan mengalami perubahan.

“Bahkan saat ini telah terjadi ‘double-disruption’, yaitu pergeseran pekerjaan akibat digitalisasi atau automasi yang dipercepat dengan terjadinya pandemi Covid-19,” jelas Menko Airlangga.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah daya saing digital Indonesia yang jauh tertinggal. Berdasarkan IMD World Digital Competitiveness Ranking, Indonesia berada pada posisi 56 dari 63 negara.

Dalam indeks lainnya, yaitu Global Innovation Index yang mengukur kemampuan inovasi suatu negara, sejak 2018 sampai 2020 posisi Indonesia tidak berubah dan berada pada urutan ke-85 dari 131 negara.

“Untuk itu, diharapkan peran aktif dari para pelajar Indonesia, NGO, dan seluruh stakeholders untuk bersama meningkatkan daya saing digital dan kapasitas kita dalam berinovasi dan menghasilkan produk yang inovatif,” kata Menko Airlangga.

Dalam upaya memperbaiki peringkat daya saing digital Indonesia maka Pemerintah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang disusun untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil dan makmur.

Sebagaimana diketahui terdapat 4 pilar utama dalam mencapai visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola Pemerintahan.

Dengan melaksanakan hal-hal di dalam peta jalan tersebut, diharapkan pada tahun 2024 akan terjadi penambahan pertumbuhan PDB sebesar 1%, UMKM terdigitalisasi sebesar 50%, tersedia 2,5 juta lapangan kerja baru, dan 600 ribu talenta digital yang dilatih setiap tahun.

Selain dilihat sebagai sebuah tantangan, kemajuan teknologi khususnya teknologi digital, juga dapat dipandang sebagai sebuah peluang.

Hal ini diperkuat dengan berbagai studi menyatakan bahwa peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar.

Adapun nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 124 miliar (Rp1.700 triliun) pada tahun 2025.

Berbagai studi menyatakan bahwa peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor, seperti total penduduk yang terbesar ke-4 di dunia, jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 191 juta atau 70,7%, ditopang oleh Generasi Z sebanyak 75,49 juta orang, atau 27,94% dan Generasi Y/Milenial yang mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87%.

Dari sisi digital user, jumlah pengguna ponsel Indonesia saat ini mencapai 345,3 juta (125,6% dari total populasi) dengan penetrasi internet sebesar 73,7% dan traffic internet yang mengalami peningkatan 15-20% di sepanjang tahun 2020.

Bahkan saat ini, telah muncul gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, IoT, blockchain, artificial intilligence dan cloud computing.

Sektor Edutech dan Healthtech kini menjadi pendatang baru yang menjanjikan dalam lanskap ekonomi digital. Pada tahun 2020, pengguna aktif aplikasi Edutech Indonesia tumbuh signifikan mencapai 200%.

“Tren peningkatan jumlah penguna juga terjadi pada sektor Healthtech (telemedicine). Bahkan dalam 5 tahun kedepan diprediksi pengguna Telemedicine Asia Pasifik akan meningkat sebesar 109%,” lanjut Menko Airlangga.

Di akhir sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan oleh bangsa dalam meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Termasuk adik-adik mahasiswa/i yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri khususnya di Malaysia. Dukungan pemikiran dan saran-saran dari adik-adik semua sangat diperlukan dalam upaya Pemerintah memulihkan perekonomian bangsa pasca pandemi agar kita semua dapat segera keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutup Menko Airlangga.

Menko Airlangga Apresiasi Dukungan OJK dan Perbankan Bantu Selamatkan UMKM dan Sektor Informal saat Pandemi


Berita Golkar – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Jumlah UMKM yang mencapai 99,9% dari pelaku usaha juga telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia.

Secara keseluruhan, UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam membantu menyelamatkan UMKM dan sektor informal di masa pandemi.

Dalam webinar yang bertajuk “OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal” yang diselenggarakan oleh Alika Communication, Kamis (9/09), Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama bagi pemulihan UMKM dan sektor informal saat ini adalah akses pembiayaan.

“Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh OJK dan perbankan. Saya sangat mengapresiasi OJK dan perbankan atas dukungannya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk UMKM dan sektor informal,” ujar Menko Airlangga.

Hingga akhir semester II tahun 2021, program penempatan dana telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp406,64 triliun melalui bank himbara, bank syariah, dan BPD. Selain itu, total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp777,31 triliun.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, porsi kredit UMKM telah disiapkan sebesar 20%.

“Akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu untuk segera diatasi sehingga dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk bertahan selama pandemi. Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di Perbankan minimal sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024,” tambah Airlangga.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp2.000 triliun.

Penyelamatan UMKM dan sektor informal akan memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi. Dukungan ini akan membantu Indonesia untuk rebound, sehingga target pertumbuhan di kisaran 3,7% – 4,5% dapat tercapai di tahun 2021.

Mengingat pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM, Pemerintah telah memberikan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit plafon.

Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp 70,53 triliun dan perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp 47,51 triliun.

Selain itu, penguatan basis pelaku usaha Mikro dan Kecil juga akan dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga berharap seluruh perbankan bisa terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam mendukung penyelamatan UMKM dan sektor informal.

“Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat lagi,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam webinar tersebut Rektor Unpad, Direktur Penelitian Bank Umum OJK, Komisaris BRI, Ketua Prodi MMKMT Unpad, dan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia.

Zainudin Amali: Olahraga Miliki Peran Penting Perkuat Karakter Bangsa dan Mempererat Persatuan


Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menyebutkan olahraga berperan penting dalam memperkuat karakter bangsa, mempererat persatuan, kebhinekaan serta nasionalisme di tengah masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Menpora Amali saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “PON XX Papua, Bangun Nasionalisme dan Kebersamaan” secara virtual, Senin (13/9) siang.

Hadir pula sebagai narasumber dalam acara ini, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Tentu saya sangat setuju di samping 4 pilar yang digencarkan oleh MPR, untuk olahraga juga penting untuk memperkuat karakter bangsa, mempererat persatuan kita, kemudian kebhinekaan dan nasionalisme,” ujar Menpora Amali.

Sebab, menurut Menpora Amali, ada dua kejadian di mana Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih dikibarkan yakni saat kedatangan kepala negara suatu negara ke satu negara dan pada saat atlet berprestasi di ajang internasional.

“Jadi kalau kita pandang seperti itu, maka akhirnya kita merasa bahwa olahraga ini sangat penting untuk pembangunan karakter bangsa, untuk nasionalisme dan untuk patriotism,” pungkasnya.

Menpora Amali kemudian memaparkan sejumlah karakter yang harus dimiliki para atlet antara lain, pertama adalah kedisiplinan.

“Karena seorang atlet kalau tidak disiplin pasti dia akan tertinggal dan pelatihnya akan mengeluarkan dia. Jadi awal-awal dipaksakan, lama-lama menjadi kebiasaan dan dia punya karakter kedisplinan,” ujarnya.

Kedua, yakni karakter kerja keras. Menurutnya, rata-rata seluruh atlet yang berprestasi di dunia adalah mereka yang bekerja keras.

“Jadi dia harus disiplin, dia harus kerja keras. Dan yang ketiga dan sportivitas. Sportivitas itu menjadi rohnya olahraga, kalau dia kalah, dia kalah. Ya, kalau dia menang, sudah dia menang,” katanya.

Kemudian selanjutnya yakni rasa optimisme. Menpora mengatakan semua atlet pasti memiliki rasa optimisme untuk meraih kemenangan dalam suatu pertandingan.

Bahkan, dicontohkan Menpora Amali para atlet difabel Indonesia yang berhasil meraih 9 medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 beberapa waktu lalu.

“Rasa optimisme sangat penting dan mereka menunjukkan bahwa kami sama dengan atlet-atlet non difabel,” pungkasnya.

Selain itu, karakter yang juga penting dimiliki atlet adalah kerjasama tim untuk olahraga yang dilakukan secara tim.

Sebab, sehebat apapun fisik dan sebagus papaun teknik dan skill tapi kalau tidak bekerja sama maka tidak akan bisa berhasil.

“Teknik bagus, skill bagus, tapi kalau dia tidak bisa bekerja sama tim, maka tim itu juga tidak akan berhasil dan tidak berprestasi,” tukasnya.

Di samping itu, karakter yang tak kalah penting adalah olahraga mempersatukan. Hal itu bahkan terlihat saat para atlet Indonesia meraih prestasi di ajang Olimpiade dan Paralimpiade bar-baru ini di mana semua masyarakat bersatu dan tidak ada lagi perbedaan.

Menpora juga mencontohkan di mana olahraga mepersatukan yakni ketika momen Asian Games 2018 lalu. Di mana kala itu, suhu politik lagi hangat menjelang kontestasi Pilpres 2019.

Ketika itu, atlet Pencak Silat Hanifan Yudani Kusumah, yang mendapatkan medali emas berhasil mempersatukan dua calon presiden di atas panggung yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

“Jadi di sinilah menunjukkan bahwa olahraga bisa mempersatukan, walaupun perbedaan apapun. Kemarin kita menyaksikan, mungkin saja posisi atau pandangan politik kita berbeda. Tetapi tidak terlihat lagi pada saat kita menyaksikan atlet kita mendapat prestasi yang baik. Jadi karakter-karakter yang ditimbulkan dalam olahraga,” tukasnya.

Ketua DPD I Golkar Sumut berharap Program ‘Bedah Rumah Partai Golkar’ terus Berjalan


Berita Golkar – Program `Bedah Rumah Partai Golkar` terus berjalan. Tahun ini, sebanyak 70 rumah akan dibangun. Diharapkan dari jumlah tersebut akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Harapan itu dilontarkan Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara H. Musa Rajekshah.

“Kita punya target setiap tahun harus peningkatan untuk bedah rumah. Insya Allah tahun ini targetnya 70 unit, dan telah 24 rumah yang dibangun dan akan menyusul beberapa daerah lagi, begitu juga untuk tahun depan,” ungkap Musa Rajekshah seperti dilaporkan oleh wartawan dari salah satu media, Senin (13/9).

Ia menambahkan, program Bedah Rumah tersebut telah dimulai di 5 Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias. Kemudian dilanjutkan ke Kota Sibolga, Serdang Bedagai (Sergai), dan sejumlah kabupaten/kota lainnya.

“Pada saat kunjungan ke Sumatera Utara, Kamis (9/9/2021) lalu, Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar, Bapak Ir. Airlangga Hartarto menyempatkan untuk meresmikan bedah rumah di Desa Ruhgemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sekaligus menyerahkan kunci rumah yang telah siap dibedah oleh DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut),” urai Musa Rajekshah.

Untuk di Kabupaten Deli Serdang, lanjutnya, sebanyak 5 rumah yang dibedah. Sementara untuk Kabupaten/ Kota di Kepulauan Nias, dalam waktu dekat ini akan dibangun 10 unit rumah.

“Ini kita lakukan sebagai bukti bahwa Golkar sangat peduli dengan rakyat. Kita berbuat dari sekarang, bukan hanya saat kita memerlukan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Musa Rajekshah berkali-kali meminta kader Golkar untuk hadir dan peduli dengan rakyat setiap saat, bukan hanya saat Pileg saja.

Dia juga meminta seluruh kader untuk low profile, rendah hati, dan menjaga silaturahmi dengan berbagai pihak.

Scroll to top