Bulan: September 2021

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menunjuk putra Kawanua Lodewijk Freidrich Paulus menjadi pimpinan DPR. Sekjen Partai Golkar tersebut menggantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

“Rapat pleno Golkar menunjuk Lodewijk Paulus sebagai pengganti Azis Syamsuddin,” ujar Airlangga, Rabu (29/9/2021).

Lodewijk merupakan putra Kawanua kelahiran Manado, 27 Juli 1957. Dia saat ini merupakan anggota Komisi I DPR.

Lodewijk berlatar belakang militer lulusan Akabri 1981. Dia mengawali karier sebagai Danton Kopassandha pada 1981.

Ketika berpangkat Mayor, Lodewijk menjabat Dan Yon-22 Grup Kopassus pada 1996. Dia menghabiskan karirnya di Baret Merah atau Kopassus.

Pada tahun 2009 lalu, dia menjabat Danjen Kopassus. Tiga tahun kemudian dia menjabat Pangdam I/Bukit Barisan.

Di akhir karier militernya berpangkat Letjen TNI jenderal bintang tiga dengan menjabat sebagai Dankodiklat TNI AD pada 2013.

Riwayat Pendidikan

SD , SD MUHAMMADIYAH. Tahun: 1964 – 1970

SMP , SMPN 2 MANADO. Tahun: 1970 – 1973

SMA iIPA, SMA N PALU. Tahun: 1973 – 1976

S1 DARAT, AKABRI. Tahun: 1976 – 1981

Riwayat Pekerjaan

Dankodiklat TNI AD, Sebagai: . Tahun: 2013 – 2015

Pangdam I Bukit Barisan, Sebagai: . Tahun: 2011 – 2013

Danjen Kopassus, Sebagai: . Tahun: 2009 – 2011

Dirlat Kodiklat TNI AD, Sebagai: . Tahun: 2007 – 2009

Danrem 052 Wijayakrama Kodam Jaya, Sebagai: . Tahun: 2006 – 2007

Danrindam I Bukit Barisan, Sebagai: . Tahun: 2005 – 2006

Asops Kasdam l Bukit Barisan, Sebagai: . Tahun: 2003 – 2005

Dansat 81 Gultor Kopassus, Sebagai: . Tahun: 2001 – 2003

Asops Danjen Kopasus, Sebagai: . Tahun: 1999 – 2001

Dan Yon 22 Kopassus, Sebagai: . Tahun: 1996 – 1999

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian prihatin dengan adanya kasus Covid-19 yang tersebar di sekolah berbagai daerah.

Menurutnya, ada upaya yang belum maksimal dilakukan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“Cukup disesalkan bahwa upaya kita untuk meminimalisasi learning loss dengan mengadakan PTM ternyata belum maksimal. Saya berharap kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa sekolah tersebut menjadi pelajaran untuk kita semua,” ujar Hetifah lewat keterangan tertulisnya, yang dikutip dari salah satu media pemberitaan online pada Kamis (30/09).

Dia mendorong, perubahan perspektif bahwa klaster Covid-19 muncul karena PTM. Kasus positif dinilainya terjadi karena kurang maksimalnya protokol kesehatan dan asesmen terkait kesiapan.

“Buktinya, tidak semua sekolah yang melaksanakan PTM menjadi klaster. Oleh karena itu, bukan PTM-nya yang harus dibatalkan atau ditunda, melainkan asesmen kesiapan dan prokesnya yang ditingkatkan,” ujar Hetifah.

Politikus Partai Golkar itu mendorong agar segala pihak terus melaksanakan evaluasi rutin terkait kesiapan PTM terbatas.

Kunci keberhasilan PTM bebas Covid-19, selain asesmen kesiapan dan implementasi prokes yang maksimal adalah evaluasi rutin.

“Saya dorong agar pemda, Satgas Covid-19, sekolah, serta orang tua untuk terus membuka ruang dialog dan mengevaluasi implementasi PTM. Dengan evaluasi rutin, dapat menghindarkan kita dari kelalaian yang menyebabkan timbulnya klaster Covid-19 di sekolah,” ujar Hetifah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku, tak khawatir terhadap tren kemunculan kasus Covid-19 di sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Ia mengaku, lebih khawatir jika terjadi kehilangan kesempatan belajar atau learning loss akibat masih banyaknya sekolah yang tak menyelenggarakan PTM terbatas.

Nadiem mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia dan juga penelitian menunjukan dampak yang menyeramkan dari terjadinya learning loss akibat tak diselenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sekolah-sekolah yang tidak dibuka kembali pun akan memberikan dampak yang permanen terhadap kemampuan para siswa.

“Jadi ini merupakan suatu hal yang lebih mencemaskan lagi buat kami adalah seberapa lama anak-anak ini sudah melakukan PJJ yang jauh dari efektivitas sekolah tatap muka,” ungkap Nadiem.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menekan pentingnya penguatan kapasitas teknologi dan informasi Kementerian Keuangan guna mendukung agenda Pemerintah yang kembali mengupayakan agenda reformasi di bidang perpajakan melalui Rancangan Undang-Undangx Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Karena sejatinya, reformasi perpajakan ini juga perlu didukung dengan penguatan institusi, kapasitas SDM, basis data dan proses bisnis, hingga teknologi.

“Sejalan dengan agenda reformasi fiskal yang tengah dipersiapkan Pemerintah, penting bagi Kemenkeu meningkatkan kapasitas teknologi dan informasi secara memadai dan andal,” urai Puteri kepada Parlementaria, Senin (27/9/2021).

Khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran sentral dalam mengejar target penerimaan negara.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mengusulkan penambahan dukungan anggaran sebesar Rp992,78 miliar pada RKA Tahun 2022 yang ditujukan untuk penguatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara.

Anggaran itu di antaranya untuk pengembangan Core Tax Administration System, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0, Sistem Informasi DJP (SIDJP), dan sistem lainnya. Dengan tambahan tersebut maka total pagu anggaran Kemenkeu Tahun 2022 mencapai Rp44,012 triliun.

Politisi Partai Golkar ini menekankan pada pemerintah agar pengembangan aplikasi CEISA 4.0 ini dapat meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai serta mencegah risiko downtime yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu.

Adapun alokasi untuk pengembangan aplikasi CEISA 4.0 yang mencapai Rp145,36 Miliar harus dipastikan penggunaannya secara maksimal.

“Apalagi mengingat kejadian downtime kemarin yang mengganggu pelayanan kepabeanan dan cukai, hal ini perlu menjadi catatan DJBC. Selain itu, DJBC juga harus pastikan kapasitas penyimpanan data, back up data, hingga keamanan data untuk memitigasi risiko kejadian serupa terulang kembali,” tegas Puteri.

Legislator dapil Jawa Barat VII tersebut juga mengingatkan agar penguatan Sistem Informasi DJP (SIDJP) dapat memperkuat sistem pelayanan pajak, khususnya untuk memastikan insentif perpajakan yang diberikan DJP tepat sasaran.

Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2020 atas Sistem Pengendalian Intern menyebutkan sistem yang digunakan DJP untuk melakukan verifikasi permohonan pengajuan insentif belum memadai.

“Sehingga menjadi salah satu penyebab realisasi penyaluran insentif dan fasilitas perpajakan yang tidak sesuai ketentuan. Padahal saat pandemi sekarang ini, pelaku usaha sangat membutuhkan insentif tersebut. Oleh karenanya, tambahan anggaran ini harus memperkuat juga sistem yang dikembangkan DJP,” terang Puteri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya menginvestasikan anggaran untuk membangun sistem. Lantaran, hal ini tidak terlepas dari core tax system karena ini menyangkut penerimaan juga.

“Kami sudah meminta kepada DJP dan DJBC nanti kalau sampai terintegrasi bisa dilakukan. Jadi, jangan sampai membangun dua sistem yang kemudian ternyata tidak bisa terintegrasi di antaranya keduanya,” katanya.

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dan mendukung program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yakni Pesantrenpreneur 2021 sebagai rangkaian kegiatan Bulan Pemuda dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda 2021.

“Saya apresiasi kepada Kemenpora yang membuat acara yang luar biasa, mendukung dan menjadikan pondok pesantren menjadi pusat ekonomi kerakyatan,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengawali sambutannya dalam acara Launching Bulan Pemuda dan Kick Off Pesantrenpreneur Tahun 2021 dengan tema “Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh” di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/9) malam.

Dalam kesempatan ini, Airlangga Hartarto yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa dan Bali mengajak dan mendorong pondok pesantren berkolaborasi dengan pemerintah.

Sebab, banyak program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat khususnya yang berbasis pesantren.

“Ada beberapa kegiatan ekonomi yang bisa digulirkan. Kebetulan kami waktu di Kementerian Perindustrian menggulirkan beberapa program antara lain untuk kebutuhan di pesantren misalnya membuat roti untuk tambahan makanan santriwan santriwati, itu bisa diberikan alat untuk membuat roti dan pernah kita bantu untuk pengelolaan sampah,” katanya.

“Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dimulai dari kebutuhan internal di pesantren. Nah mungkin itu bisa mulai untuk menjadi cikal bakal untuk menjalankan perekonomian berbasis koperasi,” tambahnya.

Airlangga juga mendorong pesantren mengembangkan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi pesantren.

Misalnya, dengan membuka mini pom untuk kendaraan bermotor. Untuk masalah modal, saat ini pemerintah memiliki program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen hingga akhir tahun 2021.

“Jadi bunganya sangat rendah karena disubsidi pemerintah,” pungkasnya.

Airlangga menjelaskan bahwa pada tahun lalu, pemerintah menyiapkan anggatan sebesar Rp190 triliun untuk kredit usaha rakyat. Namun saat ini, anggaran untuk pemulihan ekonomi tersebut ditingkatkan menjadi Rp285 triliun.

“Ini untuk kita menciptakan sebanyak mungkin pengusaha-pengusaha. Tidak perlu jaminan dan tanpa jaminan, bunga disubsidi pemerintah. Jadi untuk para pemuda tunggu apalagi ini adalah kesempatan terbaik karena pemerintah sedang berkonsentrasi pada Usaha Kecil dan Menengah,” jelasnya.

Disamping itu, Airlangga mendorong pesantren ikut mengembangkan literasi digital melalui library digital dan penggunaan komputer dalam berbagai kegiatan termasuk proses belajar mengajar.

“Digitalisasi ini menjadi bagian dari pendidikan apalagi ke depan kita sudah memasuki era digitalisasi,” pungkasnya.

Airlangga pun berharap banyak lahir pengusaha-pengusaha muda dari pondok pesantren dan berharap para santriwan dan santriwati yang saat ini belajar di pesantren menjadi pemimpin pada saat Indonesia Emas tahun 2045

“Adik-adik ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mengelola Indonesia saat Indonesia Emas di tahun 2045,” harapnya.

Menurut Airlangga, saat ini Indonesia menjadi negara G-20 atau negara 20 yang ekonominya terbesar di dunia. Pada tahun 2022 bulan Oktober akan ada serah terima dari Italia ke Indonesia untuk menjadi pemegang presidensi atau kepemimpinan 20 negara terbesar di dunia.

“Indonesia saat ini 15 terbesar ekonomi dunia. Tapi pemerintah sekarang sedang mempersiapkan perencanaan agar di era adik-adik santriwan santriwati di tahun 2045 Indonesia menjadi 5 besar negara terbesar di dunia,” ujarnya.

Hadir dalam acara ini, Wakil ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, Menpora periode tahun 1987-1991, Akbar Tanjung, Menpora periode tahun 1998 – 1999, Agung Laksono, Menpora periode tahun 2013-2014, Roy Suryo, Pengasuh Pondok Pesantren Assyiddiqiah Jakarta, KH. Ahmad Mahrus Iskandar dan sejumlah organisasi kepemudaan.

Hadir pula dari Kemenpora, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Asrorun Ni’am, Deputi Pemberdayaan Pemuda, Faisal Abdullah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif Kemenpora, Jonni Mardizal, Staf Khusus Bidang Kreativitas dan Inovasi Kaum Milenial, Alia Noorayu Laksono.

Berita Golkar – Rita Fitria Ace Hasan Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) DPW Jabar mengungkapkan dirinya dan pengurus IIPG Jabar selama dua hari berturut-turut, Kamis-Jumat, 23-24 September 2021 lalu, melakukan silaturahmi ke Pengurus IIPG Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, berakhir di Kabupaten Subang.

“Hal tersebut merupakan komitmen IIPG Golkar Jabar, untuk mempererat tali silaturahmi dengan seluruh pengurus IIPG se-Jabar,” kata Rita.

Selain silaturahmi, kunjungan tersebut juga untuk menyamakan barisan, visi, sekaligus melakukan kegiatan Jumat Berkah, berupa pembagian sembako dan santunan bagi warga yang membutuhkan.

“Adapun untuk pembagian sembako memberikan 300 paket sembako bagi warga yang membutuhkan di 6 titik,” ujarnya.

Di samping itu, IIPG Jabar juga melakukan penanaman pohon di 27 kabupaten/kota di Jabar, dalam rangka HUT Golkar ke-57.

“Ini (menanam pohon) juga adalah bentuk perhatian kami, IIPG Golkar, menyikapi perubahan iklim untuk merawat bumi,” kata Rita Ace Hasan, usai kegiatan di DPD Golkar Kabupaten Subang.

Sedangkan Bendahara IIPG Jabar Rini Anindita Djoko, menambahkan, IIPG Jabar juga hadir meninjau kegiatan vaksinasi massal dosis kedua yang diadakan DPD Golkar Cirebon, untuk umum dan pelajar, dengan total 1000 dosis.

Lebih lanjut, Rini mengatakan dengan kegiatan marathon para pengurus IIPG Jabar ke beberapa daerah, termasuk di Subang, semakin memperkokoh kesolidan anggota IIPG untuk mendukung para suami mereka berjuang di Partai Golkar.

“Hal ini dalam mensukseskan program-program partai Golkar demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” katanya.

Rencana berikutnya kata Rini, IIPG Jabar akan melakukan hal serupa ke Kota Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang.

Sedangkan Ketua DPD Golkar juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang Elita Budiati, mengatakan yang dilakukan IIPG di era sekarang sangat terasa kehadirannya, turun langsung ke lapangan berkunjung ke daerah-daerah.

“Saya nilai model silaturahmi juga bisa menjadi kegiatan pembinaan terhadap kader Golkar,” kata Elita di tempat yang sama.

Oleh sebab itu dirinya yakin unsur komponen, eksponen sekarang menjelang pemilu 2024, sudah siap bertarung memenangkan Ketua Umum (Airlangga Hartarto), di Pilpres dan memenangkan Pileg, Pilkada.

“Mudah-mudahan atas izin Allah Golkar dapat memenangkan itu,” kata Elita.

Berita Golkar – Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia, di mana para penggemar fanatiknya bahkan menjadikan sepak bola sebagai bagian dari hidup mereka.

Demikian juga halnya di Indonesia yang memiliki banyak klub sepak bola dan mempunyai masyarakat penggemar yang berada di seluruh daerah.

Kompetisi sepak bola Liga 1 2021/2022 di masa pandemi Covid-19 ini telah mulai digulirkan sejak tanggal 27 Agustus lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Sementara itu, kompetisi sepak bola Liga 2 tahun 2021 juga telah dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan di Stadion Manahan pada tanggal 26 September 2021 dengan Tim Persis Solo melawan Putra Sunan Giri (PSG) Pati menjadi laga pembuka.

Untuk mendiskusikan penyelenggaraan Liga 2 di beberapa kota di luar Jawa-Bali yakni di Pekanbaru dan Palembang (PPKM Level 2), kemudian Balikpapan dan Palangkaraya (PPKM Level 3), selain juga dilaksanakan di beberapa kota Pulau Jawa, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali bersama Ketua PSSI menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (28/09).

Sama seperti penyelenggaraan Liga 1, Kompetisi Liga 2 juga akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan (Prokes) ketat.

Persyaratan wajib bagi semua pemain, wasit, official, dan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan harus sudah memperoleh vaksin 2 dosis serta sudah mendaftarkan diri di NAR dan aplikasi PeduliLindungi.

Prokes yang ditetapkan yakni harus melakukan tes PCR sebelum berangkat ke kota venue pertandingan, kemudian dilakukan tes lagi saat tiba di hotel venue pertandingan, serta setiap sebelum pertandingan.

Penerapan Prokes 3M juga akan dilakukan di setiap area kompetisi (termasuk hotel). Pembuatan Pakta Integritas antara pemain, klub, dan pelaksana pertandingan juga dilakukan agar semua pihak disiplin menerapkan Prokes.

Selain itu, dalam penyelenggaraan Liga 2 kali ini pertandingan dilaksanakan tanpa penonton seperti yang sudah diterapkan pada Liga 1.

Sementara itu, untuk di dalam area stadion saat pertandingan diatur maksimal hanya boleh 299 orang, yang terbagi dalam 4 zonasi, yaitu Zona 1 adalah area lapangan dan pinggir lapangan berjumlah 114 orang, Zona 2 adalah area ruang ganti berjumlah 7 orang, Zona 3 adalah area tribun yang berjumlah 115 orang, dan Zona 4 adalah area di luar stadion yang berjumlah 63 orang. Hal ini akan memudahkan praktik physical distancing dan mencegah kerumunan berlebihan.

“Ajang sepak bola adalah untuk prestasi, apalagi kita akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023 nanti. Kompetisi yang dijalankan itu penting untuk mengasah prestasi. Walaupun dari segi pemulihan ekonomi masih belum terlihat, karena seluruhnya diselenggarakan tanpa penonton,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Prokes yang dilaksanakan PSSI ini dapat menjadi contoh bagi penyelenggaraan kompetisi cabang olahraga yang lain.

Dengan pertandingan yang ditayangkan di televisi maupun secara live streaming dapat menjadi hiburan bagi masyarakat yang berada di rumah dalam masa pandemi ini.

Menpora Zainudin Amali mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan arahan dari Menko Perekonomian untuk selalu menjalankan prokes dengan sebaik-baiknya dalam setiap penyelenggaraan event olahraga di Indonesia.

“Dalam kompetisi pra-musim, Piala Menpora, Liga 1 dan 2, komitmen kami menjaga Prokes, karena kita harus punya tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan upaya Pemerintah menangani Covid-19. Kemenpora juga selalu dimintai rekomendasi oleh Polri sebelum mereka mengeluarkan izin penyelenggaraan event olahraga,” ungkap Zainudin.

PSSI juga telah membentuk Satgas Covid-19 yang berisikan para ahli di bidang kedokteran dan penanganan Covid-19 yang akan bertugas di Kompetisi Liga 1 dan Liga 2.

Satgas ini akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan setempat, Satgas Covid Nasional/Daerah, serta didukung oleh Tim Compliance Officers Prokes LIB dalam operasional penerapan Prokes di pertandingan dari mulai alat dan fasilitas kesehatan, Swab/PCR Test dan Tracking, Tracing, dan Treatment (3T).

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian, Wakil Ketua PSSI, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, dan Direktur Operasional PSSI.

Berita Golkar – Berbagai upaya Pemerintah yang didukung oleh masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional telah mulai menunjukkan hasil yang membaik.

Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mendapat dukungan dari Pemerintah untuk bisa pulih.

Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care di sektor perhotelan dan pariwisata.

Dukungan juga telah diberikan kepada kegiatan perfilman, Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan.

Pemerintah melalui dana PEN juga mengalokasikan sebesar 7,67 triliun rupiah pada tahun ini, untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata.

“Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini anggarannya juga ditingkatkan menjadi 60 milliar rupiah. Ini berarti meningkat hampir 3 kali lipat dibanding tahun 2020 yang anggarannya 24 milliar rupiah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021, secara virtual pada Senin (27/09).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa sasaran peserta BIP adalah tujuh subsektor ekonomi kreatif yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, dan sektor pariwisata.

Pada tahun 2020, Pemerintah memberikan dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah kepada Pemerintah Daerah untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, nominal dana hibah pariwisata ditingkatkan menjadi 3,7 triliun rupiah yang ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.

“Hibah ini mekanismenya ditransfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan usaha pariwisata di 101 kabupaten/kota berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan,” tutur Menko Airlangga.

Kriteria-kriteria yang dimaksud yakni ibu kota dari 34 provinsi yang berada di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi superprioritas.

Juga daerah yang termasuk 100 calendar of event, destinasi branding juga daerah dengan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) yang merupakan bagian dari program Indonesia Care/I Do Care.

Program tersebut dirilis demi mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya.

Program Indonesia Care/I Do Care dijalankan beriringan dengan program lain yang tentunya diharapkan juga ditindaklanjuti dengan kerja sama antar Kementerian, misalnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata yang berstatus Taman Nasional sampai pembukaan kembali layanan penerbangan internasional dengan pembahasan dan diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Dengan adanya prorgam-program dukungan Pemerintah tersebut, industri pariwisata diharapkan bisa meningkatkan standar pelayanannya agar mendapatkan kepercayaan dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), tercatat pada bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun.

UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Di sisi lain, kemampuan permodalan UMKM khususnya selama pandemi mengalami kendala. Menurut survey Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19.

Sementara menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting.

Sejak tahun 2020, Pemerintah telah memberikan dukungan bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster Dukungan UMKM adalah sebesar Rp95,87 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada acara Bizhare Investment Conference 2021 di Jakarta, secara virtual pada Sabtu (25/09).

Program lainnya yang disiapkan Pemerintah di antaranya termasuk subsidi bunga, penempatan dana Pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan.

Tercatat bahwa realisasi BPUM telah disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing nilai bantuan sebesar Rp1,2 juta.

Sementara BT-PKLW yang mulai berjalan di bulan September ini diberikan kepada 1 juta PKL dan Warung masing-masing sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan secara tunai melalui POLRI dan TNI.

“Guna mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun di 2021,” tambah Menko Airlangga.

Berbagai kemudahan kebijakan KUR seperti penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi, telah mendorong realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 yang meningkat signifikan dengan realisasi sampai dengan 20 September 2021 telah mencapai 64,48% atau senilai Rp183,78 triliun yang telah dinikmati oleh 4,9 juta debitur. Dan per 13 September 2021, KUR telah dimanfaatkan dengan akumulasi Rp322 triliun yang diberikan kepada 29,5 juta debitur.

Pemerintah juga turut serta memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan, melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.

Berbagai upaya/program yang telah diinisiasi oleh Pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM. Koordinasi dengan seluruh stakeholder harus terus dijaga dan lebih ditingkatkan.

“Saya ucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan Bizhare Investment Conference 2021 ini dan semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat UMKM untuk maju bersama dan bangkit menjadi UMKM tangguh baik di masa maupun pasca pandemi Covid-19,” tutup Airlangga.