Bulan: Agustus 2021

Ace Hasan Desak Usut Tuntas Pelaku Pemotongan Dana Bansos

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat.

Ia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” pungkas Ace dalam keterangan tertulis dikutip Senin (02/08/2021).

Menurut Ace, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan.

“Saya masih menemukan praktek penyaluran BST (bantuan sosial tunai) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” tegas Ace.

Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos.

Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktik seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos.

Ace menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh RT/RW atau Kepala Desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan.

Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menerangkan, salah satu modus praktik penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai.

Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” pungkas Ace.

Direktur Eksekutif INES Apresiasi Keberpihakan Menko Airlangga Kepada Ekonomi Kerakyatan

Berita Golkar – Dari sejumlah menteri pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju, salah satunya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai memiliki keistimewaan lebih.

Keistimewaan itu terletak pada perhatian Airlangga yang sangat besar pada kehidupan di sektor informal yang merupakan 97 persen menjadi mata pencaharian rakyat Indonesia.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Andrian Indra, dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (1/8).

“Keberpihakan ini memperlihatkan Airlangga sebenarnya mengikuti cara Bung Karno yang berpatokan pada ekonomi kerakyatan dan politik Trisakti,” ujarnya, dikutip Senin (02/08/2021).

Dia menambahkan, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, yang pada konteks Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Airlangga Hartarto benar benar mencoba untuk menerapkan ekonomi Pancasila yaitu suatu bentuk sistim perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong,” sambungnya.

Dia secara khusus mengapresiasi keberpihakan Airlangga pada kelompok masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengemudi ojek online.

Airlangga memuji dedikasi pengemudi ojol yang menjadi salah satu elemen penting di tengah pandemi. Dia menyebut pengemudi ojol bekerja selayaknya pahlawan yang melayani masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Airlangga juga menyambut baik kolaborasi strategis antara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (Emtek Group) dan perusahaan ride-hailing Grab, dan berharap kerjasama ini akan membantu Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di dunia.

“Semoga sinergi dan kolaborasi antara Grab dan Emtek dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital minimal 5 besar di dunia,” kata Airlangga dalam konferensi pers pada Senin pekan lalu (26/7).

Hal ini menurut Airlangga bisa dilakukan dengan kedua perusahaan merangkul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara inklusif.

“Termasuk di antaranya menyediakan teknologi yang ramah terhadap setiap kalangan, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan UMKM di daerah yang terdepan, terpencil dan tertinggal,” jelasnya.

Salah satu bentuk kerja sama Emtek Group dan Grab adalah memberdayakan UMKM, terutama di daerah-daerah tier dua dan tiga di Indonesia melalui Festival Kota Mapan. Program ini akan mulai digelar pada September 2021.

Airlangga mengatakan, kemitraan strategis ini akan membantu memperluas digitalisasi dan peluang ekonomi UMKM.

Pemerintah, katanya, selalu memberikan dukungan terkait berbagai program transformasi digital, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sehingga saat ini lebih banyak masyarakat melakukan aktivitas secara digital, termasuk berwirausaha.

“Kami juga sangat mengapresiasi karena memberikan peluang bagi UMKM mempercepat transformasi digital, guna meningkatkan daya saing yaitu melalui Festival Kota Mapan. Hal ini sejalan dengan arahan presiden, pandemi ini sebaiknya dijadikan momentum percepatan transformasi digital,” tuturnya.

Saat ini, tercatat ada sebanyak 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Namun, baru 21 persen pelaku UMKM yang melakukan digitalisasi seperti memanfaatkan platform digital e-commerce untuk memasarkan produknya.

Scroll to top