Bulan: Agustus 2021

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Meiki Laka Lena menilai penanganan Covid-19 masih on the track atau berada di jalur yang sudah diprediksi Pemerintah.

Ia mengapresiasi kinerja Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto yang sudah membuat peta jalan penanganan Covid-19 secara baik.

“Penanganan Covid-19 masih berjalan pada relnya,” tutur Melki dalam webinar ‘Penanganan Pandemi Covid-19 Pusat dan Daerah’, Senin (9/8/2021).

Melki menambahkan, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Daerah, maupun swasta dan masyarakat.

Legislator asal NTT ini mengatakan hasil kerja keras semua pihak mulai terlihat dengan tren kasus positif Covid-19 yang terus turun.

Politikus Partai Golkar ini mengimbau masyarakat mendukung program-program yang sudah dikeluarkan KPCPEN.

Bukan hanya fokus pada sektor kesehatan, tetapi Pemerintah juga tetap memikirkan pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Melki, berdasarkan data terkini Satgas Penanganan Covid-19, kondisi sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Misalnya, pasien sembuh makin banyak. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah memang menurunkan tingkat kematian akibat Covid-19.

Wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II ini menegaskan, sejumlah tokoh politik tetap bisa berkontribusi meskipun berlatar belakang partai politik.

Airlangga, Puan Maharani, atau Muhaimin Iskandar tetap bisa ikut membantu menurunkan tingkat persebaran Covid-19.

“Pak Airlangga Hartarto senantiasa berbicara tentang target penurunan persebaran Covid-19, menjadi di bawah 10 ribu orang perhari. Itu harus kita dukung. Pertumbuhan ekonomi juga sudah membaik, kuartal kedua tahun 2021 ini mencapai 7,07 persen,” tegasnya.

Melki menilai adanya tudingan kondisi penyebaran Covid-19 yang bergeser ke luar Jawa-Bali harus disikapi dengan bijak.

Menurutnya, ada perbedaan besar terkait kondisi antara Jawa-Bali dengan daerah di luar itu.

Namun, ia memastikan akan terus mengingatkan Pemerintah agar tetap on the track pada penanganan Covid-19, baik di Jawa-Bali, maupun di luar kedua pulau itu.

“Jawa dan Bali relatif terkendali, sementara di luar Jawa dan Bali relatif fluktuatif. Ini yang harus kita sadari, adanya perbedaan itu,” ujar Melki.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus menilai sangat tepat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengadakan acara Gelar Buah Nusantara (GBN) ke-6 tahun 20201 di saat pandemi Covid-19.

Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, produk domestik bruto (PDB) pertanian (termasuk buah-buahan) pada kuartal IV-2020 tumbuh sebesar 2,59 persen secara year on year (yoy).

Saat membuka GBN yang akan berlangsung hingga 31 Agustus, Airlangga mengatakan, GBN merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan daya saing serta konsumsi buah nusantara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Airlangga, pada tahun 2020, ekspor hortikultura sebesar US$ 645,48 juta, yaitu meningkat sebesar 37,75% dibanding tahun 2019.

Airlangga juga mengungkapkan, peningkatan ekspor ini didominasi oleh komoditas buah-buahan di mana selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, nilai realisasi ekspor buah-buahan tercatat sebesar US$ 389,9 juta, meningkat 30,31% dibanding tahun 2019 dengan 5 negara tujuan utama yaitu China, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan.

Selanjutnya anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar ini juga mengutip data BPS yang menunjukkan, berdasarkan sektornya hanya pertanian yang tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

“Untuk lapangan usaha pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan dan lainnya semua negatif,” ujarnya.

Alien Mus juga mengemukakan, berbagai studi menunjukkan, tidak kurang dari 329 jenis buah-buahan, baik yang merupakan jenis asli Indonesia maupun pendatang (introduksi) dapat ditemukan di Indonesia.

Padahal, katanya, banyak buah-buahan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh yang berguna dalam menghadapi serangan Covid-19.

“Dari 6 besar penyumbang ekonomi terbesar memang hanya sektor pertanian yang masih mencatat pertumbuhan. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum semuanya mengalami pertumbuhan negatif,” kata Alien Mus.

Selain itu, dia mengingatkan, sektor pertanian seperti buah-buahan juga memiliki kontribusi dalam menyediakan lapangan kerja.

“Tahun 2020 misalnya, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,75 persen di bidang tenaga kerja. Bahkan hanya lapangan usaha pertanian saja yang tumbuh positif dibanding lainnya,” ujar Alien Mus.

Anggota DPR dari Dapil Maluku Utara ini juga sepakat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut Gelar Buah Nusantara dapat menjadi momentum kebangkitan buah nusantara untuk berjaya di dalam negeri dan berdaya saing di luar negeri dengan harga yang kompetitif.

“Kita jangan meremehkan buah-buahan. Sebab, selama ini sudah terbukti buah tidak saja baik untuk kesehatan tapi juga mampu menjaga sektor tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Berita Golkar – Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul terutama dalam aspek perekonomian yakni melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mandiri dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dalam mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah sekaligus merupakan instrumen untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah serta meningkatkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Regulasi yang mengatur otonomi daerah telah diatur sejak tahun 1999 dan mengalami penyempurnaan hingga saat ini berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian. Meski demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Di saat memasuki tahun 2021 kita terus berada di dalam tren pemulihan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech pada Perayaan 20 Tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jumat (6/8).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah 744,75 triliun rupiah pada tahun 2021 dan juga telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar 780,48 Triliun.

Namun, dana TKDD tersebut baru dapat terealisasi sebesar 373,86 triliun rupiah atau sebesar 47,9% dari total alokasi.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan Pemerintah Daerah,” ujar Menko Airlangga.

Dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, serta memulihkan perekonomian dari dampak Covid-19, Pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Regulasi ini merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi. Berbagai peraturan turunan telah diterbitkan dan diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.

Indonesia akan menghadapi tantangan besar ke depan untuk dapat pulih dari dampak pandemi Covid-19 serta kembali ke jalur mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja. Salah satu bentuk skema penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Implementasi pengembangan wilayah ini harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten (smart city) dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup (green infrastructure).

Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan juga mampu melakukan mitigasi bencana untuk meminimalkan kerugian yang timbul akibat bencana.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Dewan Pembina KPPOD Sofjan Wanandi, Plt. Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman, dan serta jajaran KPPOD.

Berita Golkar – Kebijakan Pemerintah mengenai perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga hari ini (9 Agustus 2021) masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) besar pada masalah bantuan sosial (Bansos).

Program ini dinilai banyak tidak tepat sasaran dan tidak dievaluasi secara memadai.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Endang Maria Astuti mengatakan, dari hasil pengamatannya ke tengah masyarakat, Bansos masih jadi PR besar yang menyertai kebijakan PPKM. Sudah jadi keniscayaan masyarakat terdampak harus mendapat Bansos.

“Hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mestinya berhak menerima tetap saja tidak menerima Bansos. Orang yang tidak punya pekerjaan bertahun-tahun, karena sakit atau tidak bisa bekerja lagi tidak dapat Bansos. Sebaliknya, yang mampu dan bahkan istri Kapolsek mendapat Bansos,” ungkap politisi Partai Golkar itu, di Jakarta, dikutip pada salah satu media pemberitaan online Senin (9/8/2021).

Endang menambahkan, orang-orang yang secara ekonomi mampu, ternyata masih terima Bansos. Dia juga bercerita tentang keluarga yang sudah pindah domisili selama 4 tahun, dapat Bansos di domisili lamanya.

Bahkan, di domisili barunya tetap dapat Bansos juga. Ini semua fakta yang ditemukan di lapangan saat PPKM diberlakukan. Evaluasi penyaluran Bansos pun harus jadi agenda penting ke depan.

Menurut Endang, ketika PPKM diperpanjang, banyak pelaku UMKM kesulitan mencari penghidupan, karena akses ekonomi tertutup.

Toko dan penjual sayur kebutuhan harian banyak ditutup. Mau belanja pun, katanya, tidak punya uang. Yang punya kebun sayur pun tidak bisa menjual hasil budi daya sayurannya, karena semua akses jalan ditutup.

“Harga barang menjadi mahal. Lalu, pengaruhnya bagi yang sedang Isoman mengeluh, karena masyarakat di lingkungannya tidak bisa bantu memberi makan. Begitulah kenyataan yang dilihat saat mengunjungi masyarakat di masa reses,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Terhitung sejak 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.

“Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3-9 Agustus di beberapa kab/kota tertentu, dengan penyesuaian dan mobilitas kondisi masing-masing daerah,” ungkap Jokowi dalam konferensi pers, Senin (2/8).

Keputusan memperpanjang PPKM level 4 setelah melihat hasil kebijakan serupa di sepanjang 26 Juli-2 Agustus 2021.

Sepanjang pemberlakuan PPKM Level 4 sebelumnya, Jokowi menilai ada kebaikan dalam skala nasional dibandingkan sebelumnya. Mulai dari konfirmasi harian, tingkat kesembuhan hingga presentase BOR.

“PPKM Level 4 diberlakukan 26 Juli-2 Agustus telah membawa kebaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Baik dalam konfirmasi harian, tingkat kesembuhan, dan presentase BOR,” ungkapnya.

Berita Golkar – Indonesia akhirnya keluar dari jebakan resesi yang membayangi perekonomian selama beberapa kuartal terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 telah berada pada zona positif yaitu 7,07 persen (yoy).

Atas capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin sampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah untuk pacu pemulihan ekonomi.

“Kita patut syukuri karena melalui kerja keras bersama antara pemerintah, DPR, industri, dan masyarakat, akhirnya kita bisa keluar dari resesi ekonomi. Bahkan capaian pertumbuhan pada kuartal ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2004 lalu. Hal ini tak hanya karena efek basis yang rendah (low base effect), tetapi memang kondisi ekonomi yang tengah menuju arah pembalikan seiring dukungan stimulus pemulihan ekonomi dan upaya pengendalian pandemi,” ujar Puteri kepada wartawan, dikutip pada Senin (9/8/2021).

Legislator Jawa Barat ini menilai sinyal positif perbaikan kinerja perekonomian ini tercermin dari sejumlah indikator. Di antaranya, Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis dengan skor 107,4 pada Juni 2021.

Kemudian Aktivitas manufaktur juga berada pada zona ekspansi ditunjukkan dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di level 53,5 pada Juni lalu.

Termasuk konsumsi listrik bagi industri dan bisnis yang tumbuh positif masing-masing 26,1 persen (yoy) dan 14,5 persen (yoy) pada bulan lalu.

“Stimulus yang digelontorkan KPC-PEN nyatanya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Misalnya, insentif relaksasi PPnBM untuk Kendaraan Bermotor yang bekerja luar biasa untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hasilnya, BPS mencatat pertumbuhan kinerja industri alat angkut sebesar 45,70 persen yang turut berkontribusi pada perbaikan sektor industri pengolahan. Di mana, sektor ini masih menjadi tumpuan bagi perekonomian kita,” ujar Puteri.

Lebih lanjut menurutnya BPS mencatat seluruh sektor ekonomi telah tumbuh positif pada kuartal II-2021.

Tak terkecuali sektor akomodasi, makanan, dan minuman, serta sektor transportasi yang tumbuh tinggi masing-masing sebesar 21,58 persen (yoy) dan 25,10 persen (yoy).

“Relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas turut memberikan andil bagi pemulihan kedua sektor ini. Meskipun demikian, ke depan kita tetap perlu waspadai dampak dari relaksasi terhadap angka penularan kasus. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan adanya gelombang kedua kenaikan kasus yang juga memicu kembali diterapkannya kebijakan pengetatan pembatasan mobilitas,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum ini agar tetap berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya.

“Ke depan tentu akan penuh tantangan terutama dampak dari PPKM yang akan tercermin pada kuartal III nanti.

Untuk mengatasinya, maka kita perlu optimalkan serapan anggaran PEN yang juga meningkat menjadi sebesar Rp744,75 triliun, guna menjaga daya beli masyarakat, memacu pemulihan dunia usaha, serta mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity,” tutup Puteri.

Berita Golkar – Anggota DPR Komisi XI Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen pada kuartal kedua. Dia menilai hal ini disambut baik oleh berbagai pihak.

Sarmuji mengatakan apresiasi terbesar pencapaian ini selayaknya diberikan kepada komandan KPCPEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah berhasil mengkoordinasikan berbagai sektor kesehatan dan ekonomi.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak lain, kredit terbesar pencapaian ini layak diberikan kepada Menko Perekonomian karena berhasil mengkoordinasikan berbagai sektor dan menemukan pengungkit utama pertumbuhan”, jelas Sarmuji, dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Sarmuji juga mengatakan ke depan pertumbuhan ekonomi akan sangat ditentukan oleh pelonggaran aktivitas ekonomi masyarakat sebagai hasil dari pengendalian Covid-19.

“Jika pengendalian Covid ini makin membaik, Insya Allah laju perekonomian akan makin kencang karena tingginya mobilitas” ujar Sarmuji.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini menilai terdapat sejumlah sektor yang saat ini masih lesu, seperti sektor pariwisata dan transportasi.

Menurutnya begitu ada pelonggaran maka laju perekonomian akan kembali bergerak dengan cepat.

“Ekonomi akan kembali bergerak, syaratnya satu saja kekebalan komunal harus segera terbentuk,” papar Sarmuji.

Legislator Jawa Timur ini berharap program vaksinasi digencarkan kembali dan masyarakat tetap menaati prokes dalam beraktivitas.

“Program vaksinasi dan ketaatan pada prokes adalah kunci pengubah arah. Masyarakat jangan sampai kendor,” pesannya.

Sarmuji juga kembali berharap Pemerintah mulai melonggarkan secara bertahap mobilitas masyarakat terutama yang berkaitan dengan ekonomi.

“Saat ini, BOR rumah sakit mulai menunjukkan trend menurun. Dengan demikian pelonggaran aktivitas warga terutama aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian secara bertahap bisa dilakukan. Sekali lagi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tegas Sarmuji menutup pembicaraan.

Berita Golkar – Dalam upaya mengatasi pandemi yang melanda seluruh dunia dalam kurun waktu hampir dua tahun ini, solidaritas dan keterlibatan setiap negara untuk saling mendukung dalam menghadapi krisis dan lonjakan kasus Covid-19 diwujudkan diantaranya dengan saling mengirimkan bantuan berupa peralatan kesehatan, obat-obatan, vaksin maupun oksigen.

Melihat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, Pemerintah India melalui “Operation Samudra Setu” melakukan misi melawan Covid-19 dengan mengirimkan Kapal Perang India INS Airavat L24 untuk mengirimkan bantuan ke Pemerintah Indonesia.

INS Airavat L24 yang telah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu (24/7) lalu, membawa bantuan dari Pemerintah India berupa Liquid Medical Oxygen (LMO) sebanyak 100 MT dalam 5 tangki ISO Cryogenic dan 300 konsentrator oksigen bagi penanganan Covid-19 di Indonesia.

“A friend in need is a friend indeed,” ujar Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Khumar Bharti saat mengapresiasi bantuan tabung oksigen dari Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu, ketika India berjuang melawan gelombang kedua Covid-19.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa selama ini India telah banyak membantu Indonesia dalam memenuhi suplai vaksin Astra Zeneca yang diproduksi di India melalui fasilitas multilateral COVAX.

Di samping itu, sudah semestinya bangsa Indonesia memberikan kemampuan terbaik dalam membantu negara yang sedang mengalami gelombang hebat pandemi.

“Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan bahwa sesuai dengan semangat persahabatan dua negara maritim yang bertetangga ini, Pemerintah India membalas sikap baik Indonesia dengan mengirimkan bantuan medis yang sangat dibutuhkan Pemerintah Indonesia di masa krisis saat ini,” tutur Manoj Khumar Bharti secara tertulis.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa inisiatif memberikan bantuan antar negara merupakan bentuk solidaritas. Tidak hanya dengan India, tetapi juga negara-negara lain seperti Singapura, Inggris dan Amerika Serikat.

“Ini sebagai pengingat bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, kita harus menguatkan solidaritas dan terus bergandengan tangan sebagai sesama manusia agar pandemi ini bisa lebih mudah dihadapi dan dapat segera diakhiri,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Muhidin M. Said, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dan Anggota Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa kita patut bersyukur atas upaya pemulihan ekonomi terus menunjukkan perbaikan.

Laporan BPS menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II APBN 2021 tahunan mencapai 7,07 persen (yoy). Secara quarter to quarter (q-to-q) tumbuhnya 3,31 persen.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia ke luar dari fase resesi ekonomi yang sudah berlangsung selama IV triwulan berturut-turut, di mana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif (negative growth) akibat tekanan pandemi Covid-19.

“Pulihnya kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional tidak bisa dilepaskan dari gencarnya program vaksinasi secara nasional dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kita perlu menjaga momentum ini, karena kondisi perekonomian nasional sudah berada pada jalur pemulihan ekonomi yang tepat,” ujar Legislator Golkar ini.

Walau sempat diliputi kekhawatiran meningkatnya serangan Covid-19 pada awal tahun 2021, adanya kebijakan pelarangan mudik dan pengetatan perjalanan pasca lebaran 18-24 Mei 2021, tren perekonomian nasional menunjukkan arah membaik pada Triwulan I 2021 sebesar -0,74 persen.

Beberapa indikator penting seperti konsumsi, manufaktur, dan aktivitas perdagangan internasional, terus menunjukkan kinerja membaik. Begitupula dengan Perekonomian global berangsur pulih seiring peningkatan perdagangan dan manufaktur global serta tren kenaikan harga komoditas dunia.

Usaha yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan dan perbaikan ekonomi mendapatkan hasil yang baik. Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen.

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran pada triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 (y-on-y) menunjukkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 31,78 persen; diikuti oleh Komponen Belanja Pemerintah dan Pembentukan Modal Bruto atau investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,06 persen dan 7,54 persen.

Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 31,22 persen. Sedangkan konsumsi tumbuh pada angka 5,93 persen.

Terus membaiknya pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha menunjukkan sektor transportasi dan industri mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Perekonomian sudah mulai pulih sehingga menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa mengalami peningkatan.

Selain itu, berdasarkan pengeluaran, kinerja ekspor dan belanja Pemerintah menjadi motor pertumbuhan, ini sejalan dengan perbaikan sektor industri dan berjalan efektifnya program perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.

Sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada angka 5,93 persen (yoy). Kita menyambut baik, membaiknya kinerja ekspor nasional, sehingga menggairahkan kembali industry nasional.

Selain itu, pulihnya sektor UMKM juga menjadi salah satu pendorong mulai membaiknya perekonomian nasional.

Tetapi kita tidak boleh lengah, masih tingginya penyebaran Covid 19 serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada tanggal 5 Juli hingga 9 Agustus 2021, tentu akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh triwulan ke III dan IV tahun 2021.

“Selain itu, kita juga perlu terus mewaspadai dinamika kondisi moneter di Amerika Serikat, yaitu kebijakan Tapering off dan kenaikan suku bunga acuan The Fed yang berpotensi menimbulkan dampak ikutan bagi perekonomian nasional, khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan suku bunga SBN,” lanjut Muhidin.

Sampai dengan awal Agustus 202 Rupiah stabil pada kisaran angka Rp. 14.300 per USD. Oleh sebab itu, Bank Indonesia perlu terus mengantisipasi kebijakan The Fed tersebut dengan cepat dan tepat untuk melindungi nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter dalam negeri.

Pemulihan kehidupan masyarakat akan sangat tergantung dari disiplin dan konsistensi seluruh komponen Bangsa. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional akan sangat tergantung dari keberhasilan kebijakan antisipatif penanganan pandemi Covid-19 dalam menjaga momentum pemulihan.

Langkah-langkah tersebut antara lain adalah, optimalisasi pelaksanaan vaksinasi yang lebih masif dan mencapai terget yang sudah ditentukan, implementasi kebijakan PPKM yang efektif dalam menghambat penyebaran Virus, penguatan tes, lacak dan isolasi serta peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M.

Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan pasien sedang berat, Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan (Bed occupancy rate) terpenuhi dan juga  tabung oksigen.

“Semoga kita bisa keluar dari krisis ini dan kehidupan kita bisa segera pulih. Momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah baik ini perlu dijaga hingga akhir tahun 2021,” tutup Muhidin.

Berita Golkar – Informasi geospasial merupakan informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas informasi geospasial, dengan mandat Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berperan yang lebih strategis dalam menyediakan informasi geospasial dasar yang lengkap, berkualitas dan mudah untuk diakses.

“Dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Informasi Geospasial 2021 dengan tema “Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan” dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa, Kebijakan Satu Peta merupakan program prioritas sebagai manifestasi Nawa Cita yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk pertama kali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016, telah diselesaikan seluruh target kompilasi dan integrasi terhadap 85 peta tematik dengan cakupan wilayah di 34 provinsi.

Pada tahap sinkronisasi telah teridentifikasi irisan pemanfaatan ruang di Indonesia sebesar 40,6% dari luas wilayah Indonesia atau sebesar 77,4 juta hektar.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas jumlah target Informasi Geospasial Tematik sebanyak 158 Peta Tematik di bidang Perekonomian dan Keuangan, Kebencanaan, serta Kemaritiman.

“Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi mencakup ruang darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi membuat rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial,” tutur Menko Airlangga.

Saat ini, produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program atau kebijakan nasional berbasis spasial yang meliputi Online Single Submission (OSS), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dalam rangka Reforma Agraria, optimalisasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi, perbaikan kualitas tata ruang, penetapan Lahan Sawah Dilindungi, pengembangan Food Estate, konsolidasi data perkebunan kelapa sawit nasional, serta perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.

“Lebih lanjut, diharapkan produk Kebijakan Satu Peta terus dioptimalkan pemanfaatannya dalam penyediaan sistem informasi berbasis spasial, khususnya dari aspek ekonomi dan investasi berupa pemetaan potensi sumberdaya ekonomi, aspek dukungan sosial dan kesehatan masyarakat berupa dukungan terhadap pelaksanaan PPKM, terutama terkait penyediaan peta persebaran dan distribusi informasi terkait kondisi kesehatan suatu wilayah yang meliputi dukungan fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan, ketersediaan obat-obatan, distribusi vaksin dan oksigen. Selain itu juga aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana berupa pemetaan kawasan konservasi, pemetaan kebencanaan, dan aspek pemanfaatan informasi geospasial lainnya,” jelas Menko Airlangga.

Dengan dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah sebagai mandat Undang-Undang Cipta Kerja maka akselerasi sinkronisasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan akan semakin cepat, sehingga dapat mendorong kepada kepastian ruang investasi dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi.

“Menjadi komitmen kita bersama untuk terus melaksanakan pembangunan nasional yang berkeadilan melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan. Kedepannya, dukungan dan partisipasi dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, serta seluruh masyarakat juga dibutuhkan guna memformulasi ide terobosan yang inovatif dalam pemanfaatan informasi geospasial, mengakselerasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta mendorong pemanfaatannya dalam berbagai pengambilan keputusan yang berdampak pada hajat hidup masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Badan Informasi Geospasial dan para pejabat perwakilan Kementerian/Lembaga.

Berita Golkar – Pada awal tahun 2021, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia terbit seiring dengan realisasi pertumbuhan pada Q1-2021 yang tercatat -0,74% (yoy), membaik dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Kondisi ekonomi tersebut tidak lepas dari strategi dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kesehatan.

Dari sisi lapangan usaha, tercatat 64,56% ekonomi Indonesia berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Sektor pertanian tetap tangguh dengan nilai pertumbuhan positif selama pandemi tahun 2020- 2021. PDB sektor pertanian tahun 2020 tercatat sebesar 1,75% dan Triwulan I 2021 sebesar 2,95%.

Meski demikian, berbagai tantangan muncul akibat pandemi Covid-19. Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi dengan cermat.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai program untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut berupa pembangunan Food Estate, Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor, dan Program Peremajaan Sawit Rakyat.

“Program-program di sektor pertanian terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Webinar yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan Himpunan Alumni IPB dengan tajuk “Food and Agriculture Summit 2021, Stand Together Facing Food Crisis” pada Selasa lalu, yang dikutip Kamis (5/8/2021).

Berbagai pembatasan selama pandemi dan peringatan dini FAO tentang krisis pangan, telah meningkatkan awareness kita akan pentingnya ketahanan pangan pada jangka panjang.

Dalam rangka penguatan sistem pangan nasional, Presiden telah memprakarsai proyek jangka panjang food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Pengembangan food estate dilaksanakan berbasis korporasi agar petani yang berkelompok baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan akan lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.

Model korporasi bagi petani maupun nelayan akan menjadikan proses bisnis semakin modern dari hulu ke hilir secara utuh. Dari hulu seperti pencanangan One Village One Product atau One Pesantren One Product.

Dalam tahap pengolahannya seperti pendampingan penerapan teknologi, sertifikasi. Hingga hilirnya seperti pembangunan sistem logistik terpadu serta cold storage, akan membuat petani mendapatkan hasil yang optimal baik on farm maupun off farm.

Sedangkan Program Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor telah terbukti meningkatkan pendapatan petani. Dalam model tersebut terdapat peran perusahaan mitra yang menjadi off-taker sekaligus menyediakan bibit unggul, pendampingan, hingga pengepakan yang menarik.

Pemerintah memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan ekspor sehingga daya saing ekspor produk hortikultura menjadi meningkat berkali lipat. Terlebih lagi, Indonesia memiliki banyak komoditas exotic fruit yang tidak dimiliki negara lain, dan sekarang demand ekspornya sedang mengalami peningkatan.

Sementara dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat, Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan.

Target PSR 2021 seluas 180.000 ha berpotensi dapat menyerap tenaga kerja petani swadaya 2,6 juta orang dan pekerja non perkebun 4,3 juta orang.

“Dari sisi kemudahan pembiayaan, Pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan dalam skema KUR Klaster,” pungkas Menko Airlangga.

Acara webinar “Food and Agriculture Summit 2021” ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Anggota Badan Anggaran/DPR RI Netty Prasetiyani, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto, Rektor IPB Arif Satria, Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB Bustanul Arifin, dan Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB R. Fathan Kamil.