Bulan: Agustus 2021

Airlangga: Partai Golkar Terus Berjuang Sukseskan Strategi Pemerintah Tangani Covid-19

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partainya berkomitmen terus berjuang menyukseskan strategi Pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

“Partai Golkar bekerja terutama meminimalisir dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat Covid-19,” kata Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, saat memberikan pidato dalam dialog publik bertajuk “Tantangan Demokrasi Kita di Masa Pandemi” yang diselenggarakan Golkar Institute di Jakarta, Senin (23/8).

Penegasan itu sekaligus bentuk tekad Golkar untuk menjaga sistem demokrasi di negara Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Airlangga, kondisi pandemi Covid-19 menjadi batu ujian bagi setiap negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Merujuk data Freedom House, 25 dari 41 negara demokrasi di dunia mengalami erosi demokrasi.

“Sebagai partai tertua yang menjadi pilar demokrasi di Indonesia, Golkar akan selalu berkomitmen untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia,” kata dia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Golkar diyakininya mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu, Airlangga meminta seluruh kekuatan politik saling bekerja sama dengan harapan Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya dapat ditangani sesegera mungkin.

“Di saat bersamaan Pemerintah terus mendorong agar kepuasan masyarakat terhadap demokrasi bisa ditentukan oleh performa sosial ekonomi,” ujar dia.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga mengatakan Pemerintah juga akan terus berusaha melaksanakan amanah Presiden Joko Widodo semaksimal mungkin.

Hal itu terkait upaya mitigasi dampak kesehatan dan ekonomi yang dijalankan secara seimbang. Caranya, dengan melakukan berbagai kebijakan agar pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan penanganan Covid-19.

Pada 2020, Pemerintah menganggarkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendekati Rp700 triliun. Kemudian di 2021 lebih dari Rp700 triliun. Strategi dan kebijakan yang dibuat Pemerintah berdampak positif.

Pada kuartal II di 2021, misalnya, Indonesia berhasil keluar dari resesi dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,07 persen.

Airlangga juga menuturkan Partai Golkar terus mendukung ikhtiar Presiden Jokowi yang mengamanatkan respons cepat penanganan pandemi dengan berbagai skema.

Mulai dari vaksinasi yang menyasar dua hingga 2,5 juta orang per hari, memberlakukan isolasi terpusat di setiap kecamatan, kelurahan hingga desa, termasuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan.

Rudy Mas’ud Targetkan 700 Ribu Kader Baru Golkar Kaltim

Berita Golkar – Menghadapi Pemilu 2024 mendatang, baik itu Pilpres, Pileg dan Pilkada, DPD I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini gencar menyukseskan program strategis sebagai bentuk kehadiran partai
politik di tengah masyarakat.

Pengelolaan partai Golkar Kaltim saat ini sudah pada jalur yang benar. Pasalnya, Partai Golkar punya visi tentang kesejahteraan, dan ada misi yang diemban serta ada strategi yaitu Pembaharuan dan Pembangunan, demikian diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud baru-baru ini.

“Visi dan Misi tersebut adalah program secara nasional, untuk di daerah khususnya Golkar Kaltim kita punya program khusus strategis dan program aksi guna mengisi alur perencanaan dengan benar,” papar Rudy Mas’ud.

Pogram strategis ini sangatlah penting, lanjut Rudy, dan di Partai Golkar Kaltim ada program strategis serta program prioritas.

Secara nasional, DPP Golkar punya 3 program strategis yaitu Konsolidasi Organisasi, Pemenangan Pemilu Legislatif, dan Pemenangan Pemilu Presiden, dan kita di DPD punya program tambahan guna pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

Program strategis DPD I Golkar Kaltim yang sedang dan akan dilaksanakan menyentuh langsung kehidupan masyarakat meliputi, Digitalisasi Organisasi, Optimalisasi Kalangan Milenial, Media dan Penggalangan Opini, dan Golkar Institute.

Selain itu, lanjut Ketua Golkar Kaltim ini, ada pula program Petani Milenial, Pemberdayaan Perempuan Produktif, Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif, serta Yellow Klinik.

“Dengan program ini saya menargetkan akan menambah kader baru Golkar sebanyak 700 ribu orang karena program ini lebih pada mempersiapkan SDM internal Golkar untuk berkomunikasi dengan pihak lain atau kemampuan untuk berjejaring baik dengan Pemerintah, LSM, Dunia Usaha, dan Lembaga-Lembaga lain, serta tokoh-tokoh senior dan milenial,” katanya.

Ada dua point penting tentang milenial yang diprioritaskan oleh Golkar Kaltim ini, yakni petani milenial dan optimalisasi peran milenial.

Pasalnya, jumlah penduduk Kaltim berdasar data BPS Kaltim, jumlah yang milenial usia 24-39 tahun sekitar 27,61% persen, sedangkan ada generasi Z yang sekitar 12,61 persen itu dari usia anak-anak.

“Tetapi generasi yang sudah bisa berpartisipasi di sektor ekonomi, sosial dan budaya sekitar 27 persen lebih. Karena itu dalam desain aksi ada petani milenial dan optimalisasi kaum milenial,” ujar Rudy.

Rudy Mas’ud membeberkan alasan mengapa perlu petani milenial, karena tenaga kerja di sektor pertanian masih sangat kurang lantaran urbansasi.

“Masyarakat kita yang kaum milenial kebanyakan jika setelah selesai sekolah dan cari kerja di kota, maka petani makin berkurang lalu lahan tidur makin banyak. Dan, dengan gerakan petani milenial, maka para anak muda makin tertarik dengan pertanian,” jelas Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim ini.

Bahkan menurut dia, yang bisa membangun pertanian dengan orientasi pasar adalah petani milenial dengan jaringan pasar digital atau industri 4.0.

“Setelah produksi, pengolahan, kemasan, dan pasar, serta konsumen yang bisa dijangkau dengan digital marketing. Inilah yang kita gerakkan petani milenial dan kaitan dengan optimalisasi peran milenial,” ujarnya.

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan produktif, Rudy mengatakan, Partai Golkar dengan jaringan dan kemampuan yang dimiliki bakal memfasilitasi para perempuan produktif semisal para penenun, pengrajin anyaman, dan lainnya yang selama ini memiliki banyak usaha produktif namun usaha itu masih dalam skala kecil dan belum maksimal dipasarkan.

Rudy menyebut, program staregis lainnya adalah Golkar Kaltim sedang mempersiapkan bakal calon anggota legislatif semua tingkatan dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kaltim.

“Banyak orang mau jadi anggota legislatif tetapi tidak tahu apa yang ada di masyarakat. Partai Golkar Kaltim menyiapkan para kadernya dengan matang sehingga ketika terjun di masyarakat, sebagai pejabat publik mereka sudah bisa langsung kerja, tidak lagi belajar berbagai kebijakan,” paparnya.

Ia menambahkan, dari sekian program strategis ini ada program yang secara rutin dilaksanakan yaitu digitalisasi organisasi, Media dan Penggalangan Opini serta Golkar Institute.

“Itu rutin dilaksanakan dalam organisasi dan itu kita biayai sendiri. Ada juga program yang bermitra dengan pihak lain seperti Pemerintah dan lembaga lain. Tetapi ada porgram juga yang partisipatif yaitu lembaga lain punya program, kita juga punya yang sama maka kita bersinergi,” pungkasnya.

Sejalan dengan program Golkar Kaltim yang diungkapkan oleh Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud, Angkatan Muda Pembaharuan Partai Golkar (AMPG) Kaltim sangat mendukung program milenial tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan telah terlaksananya kegiatan meliputi, AMPG Milenial Kaltim, AMPG Peternak Milenial, AMPG Petani Hidroponik Milenial, AMPG UMKM Milenial dan AMPG Enterprenuership.

Di antara program AMPG tersebut saat ini telah berlangsung AMPG Petani Hidroponik Milenial yang dikembangkan di Jl. Damanhuri Kota Samarinda. Kelompok Hidroponik Milenial ini memulai kegiatannya sejak Mei 2021 lalu.

Golkar Jateng Beri Tanggapan Soal Pemasangan Baliho Airlangga Hartarto

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah menilai wajar pemasangan baliho Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2024 di sejumlah titik.

“Menurut saya, sosialisasi pemasangan baliho Ketua Umum (Airlangga Hartarto) dan kandidat calon presiden sah-sah saja, tidak ada yang salah, dan yang penting tidak melanggar aturan,” kata Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jateng Wihaji di Batang, Senin (23/8/2021).

Ia mengatakan bahwa pihaknya memasang baliho Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di setiap kabupaten dan kota sekaligus menyosialisasikan bakal calon presiden.

“Ini merupakan amanah partai dan semangat kami untuk mengusung bakal calon presiden hasil Munas Partai Golkar. Oleh karena itu, kami sosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Wihaji yang juga menjabat BupatI Batang ini mengatakan bahwa pemasangan baliho bakal calon presiden tidak terlalu dini karena partai politik boleh melakukan kegiatan apa saja yang penting tidak melukai hati rakyat.

“Saya kira Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian juga sudah bekerja untuk rakyat melalui program subsidi untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Batang Nur Untung Slamet mengatakan bahwa pemasangan baliho Ketua Umum Partai Golkar sudah sesuai dengan instruksi dari DPD I Partai Golkar Jateng.

Pemasangan baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berukuran 4 meter x 6 meter dan 5 meter x 10 meter sudah dipasang di 8 titik strategis.

“Pemasangan baliho itu sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2021 sesuai dengan surat DPD I Partai Golkar Jateng minimal setiap DPD II memasang dua titik, biaya pembuatan dan pemasangan baliho patungan dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jateng, dan Fraksi Partai Golkar, serta kader yang menjabat sebagai kepala daerah,” katanya.

Airlangga Hartarto: Dosis Kalsel Ditambah, Luar Jawa Dijatah 26 Persen Vaksin Covid-19

Berita Golkar – Ketua Komite Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengapresiasi minat vaksinasi masyarakat Kalimantan Selatan.

Airlangga memantau langsung pelaksanaan vaksinasi di Gedung Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/8).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, daerah tidak perlu khawatir dengan stok vaksin Covid-19.

Sebab, pasokan vaksin bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan, pada Agustus ini, pemerintah akan menerima sebanyak 71 juta dosis vaksin Covid-19.

“Harapannya Kalsel akan segera ditambahkan. Pemerintah menargetkan nanti secara nasional provinsi-provinsi di luar Jawa itu minimal 26 persen,” tutur Airlangga di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (20/8/2021).

Airlangga berharap, dengan kedatangan pasokan vaksin ke Indonesia, kendala terbatasnya stok vaksin Covid-19 di banyak daerah bakal diatasi.

Sebab, pemerintah juga tengah mengejar target vaksinasi terhadap sekitar 208 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengaku mengunjungi pelaksanaan vaksinasi di Kalsel karena provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan penyebaran Covid-19 tinggi. Airlangga mengaku senang dengan antusiasme masyarakat Kalsel untuk mengikuti vaksinasi.

Ia menegaskan, vaksinasi menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi yang digelar di GOR Hasanuddin HM dilaksanakan oleh Biddokkes Polda Kalsel.

“Ini sangat bagus karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah di Kalsel ini,” tegasnya.

Menko Perekonomian juga mengaku pemerintah bakal mengevaluasi penerapan PPKM dalam pekan ini. Ia berharap, dalam evaluasi nanti ada penurunan penyebaran Covid-19.

Dalam kunjungannya memantau vaksinasi di Kalsel, Airlangga didampingi Penjabat (PJ) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, anggota DPR RI, Lodewijk FP, Melki Laka Lena, Firman Soebgyo, Hasnuryadi Sulaiman dan Bambang Hari Purnama, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor.

F-Golkar: Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Seluruh Lapisan Masyarakat

Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 sampai 5,5 persen di tahun 2022.

Target ini dinilai sangat realistis, bahkan berpotensi mencapai batas atas. Namun, dalam upaya pencapaian target tersebut, Golkar berpandangan perlu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, serta berkesinambungan.

Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut termaktub dalam pandangan Fraksi Partai Golkar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Agung Widyantoro pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Agung menyampaikan bahwa F-Golkar juga meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait langkah-langkah pencapaian target inflasi.

“Pemerintah menetapkan asumsi laju inflasi pada level 3. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu strategi untuk menjaga daya beli masyarakat serta memulihkan kembali konsumsi rumah tangga sebagai kontribusi utama PDB. Dalam hal ini, F-Golkar meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait langkah-langkah pencapaian target inflasi tersebut,” kata Agung.

Kemudian terkait suku bunga SUN 10 Tahun ditargetkan pada level 6,82 persen. Potensi terjadinya taper tantrum pada tahun 2022 yang akan datang menghadirkan risiko kenaikan yield obligasi Pemerintah atas target.

Hal tersebut dikhawatirkan akan menekan penyaluran kredit perbankan sehingga menghambat akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Kami meminta Pemerintah bersama stakeholder lainnya pada KSSK melakukan terobosan terobosan guna memerangi fenomena crowding out beserta menghindari terjadinya credit crunch yang berkepanjangan,” tuturnya.

Sementara dari sisi postur makro fiskal, disampaikan belanja negara diusulkan sebesar Rp 2.708,7 triliun atau lebih rendah dari pagu 2021 sebesar Rp2.750 triliun.

F-Golkar menilai, menurunnya anggaran belanja negara pada 2022 sudah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal menuju normal pada 2023.

Penurunan anggaran belanja ini diharapkan tidak melemahkan upaya penanganan pandemi beserta dampak-dampaknya yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan.

Oleh karenanya, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja APBN melalui program-program yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kemudian, wakil rakyat dapil Jawa Tengah IX ini juga menyampaikan, F-Golkar mengapresiasi Langkah Pemerintah menaikkan target pendapatan negara dari Rp1.743,6 triliun pada 2021 menjadi Rp1.840,7 triliun pada 2022.

Kenaikan target pendapatan ini juga telah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal guna mengurangi gap antara penerimaan dan pengeluaran.

“Fraksi partai Golkar mengingatkan Pemerintah bahwasanya kebijakan reformasi perpajakan baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak perlu dilakukan dengan seksama dan mempertimbangkan timing yang tepat agar tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,” katanya seraya menyampaikan bahwa F-Golkar menyetujui RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut.

Program Kartu Prakerja Jadi Best Practice dan Pilot Project Program Nasional Lainnya

Berita Golkar – Program Kartu Prakerja Gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia.

Terbukti diminati dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Pemerintah terus melanjutkan Program Kartu Prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima.

Seluruh rencana aksi dan saran KPK juga telah diimplementasikan. Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan.

Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya.

Kuota Program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya.

Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi program ini juga semakin baik, terbukti pada tahun 2020 penerima Program Kartu Prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil, namun di semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk Pemerintah Daerah (Disnaker, Disperin, Disdag, Dispar, DiskopUKM) tetap mengikuti Surat Edaran Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga akan bekerja sama dengan KADIN/APINDO dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.

Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD.

Skema Program Kartu Prakerja Semester 2 tahun 2021:

· Bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000

· Dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2.400.000 yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan

· Dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150.000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei

· Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang)

· Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id.

Untuk menjamin melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan Program Kartu Prakerja, Menko Airlangga memberi arahan kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan keamanan sistem sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.

Saat ini, Pemerintah juga sedang mempersiapkan Program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara offline. Lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan Program Kartu Prakerja.

Peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM tetapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat.

Melihat besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar, Pemerintah meyakini bahwa Program Kartu Prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar.

Ketua KPCPEN Airlangga Tinjau Kegiatan Vaksinasi Ibu Hamil di Balai Kota DKI Jakarta

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto meninjau peluncuran kegiatan Vaksinasi Ibu Hamil di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8). Airlangga didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Airlangga mengatakan, program Vaksinasi Ibu Hamil ini tidak hanya digelar di DKI Jakarta, tetapi juga di 10 provinsi dan 11 kota di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, vaksinasi untuk ibu hamil dibutuhkan untuk menjaga keselamatan generasi penerus Indonesia.

“Vaksinasi bisa melindungi ibu hamil dan bayinya dari infeksi Covid-19,” tutur Airlangga, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8).

Vaksinasi Covid-19 kepada ibu hamil sudah dibolehkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan, vaksinasi terhadap ibu hamil menjadi salah satu akselerasi atau percepatan agar Indonesia lekas mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyampaikan dukungan partai berlambang pohon beringin untuk mencapai target kekebalan kelompok terhadap Covid-19.

Hal itu diwujudkan dalam bentuk penyerahan secara simbolis sertifikat Yellow Clinic Partai Golkar kepada Gubernur DKI Jakarta. Airlangga menegaskan, partainya akan terus mendukung kegiatan vaksinasi masyarakat.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku senang dengan capaian vaksinasi terhadap ibu hamil. Anies mengatakan, antusias ibu hamil tinggi untuk mendapat vaksin Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta mencatat hingga saat ini sudah ada ribuan ibu hamil mendapat suntikan vaksin dosis pertama.

“Di Jakarta sendiri pada saat ini sudah tercatat 1.754 ibu hamil yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama,” kata Anies.

Menko Airlangga: Efektivitas Penanganan Covid-19 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berita Golkar – Pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat bergantung pada efektivitas penanganan Covid-19. Berdasarkan data historis, pada kuartal pertama tahun ini, jumlah kasus aktif Covid-19 tercatat di kisaran lebih dari 170 ribu kasus dan berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran -0,74%.

Ketika Pemerintah sudah mulai dapat menekan angka kasus aktif di kisaran 100 ribu, hasil nyata terlihat di kuartal kedua tahun ini melalui angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 7,07%.

Karena itu perlu dilakukan pengendalian kasus aktif agar bisa turun ke level 100 ribu, sehingga di kuartal keempat akan tumbuh positif.

Pemerintah kini mewaspadai angka pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, ketika angka kasus Covid-19 pernah mencapai puncak tertinggi di kisaran 573 ribu kasus.

Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang berada pada kisaran 3 – 4% maka Pemerintah menargetkan penurunan kasus aktif paling lama pada akhir September.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada: pengendalian pandemi, respon kebijakan ekonomi yang tepat, penciptaan lapangan kerja, dan kesiapan melakukan Transformasi Digital untuk masa depan kita bersama.

Pemerintah masih optimistis kinerja ekonomi di tahun 2021 dan tahun 2022 masih akan positif, sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan bauran strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa peningkatan kasus positif Covid-19 yang berdampak pada pemberlakuan PPKM telah mempengaruhi laju pemulihan ekonomi. Namun, Pemerintah terus menjaga fleksibilitas APBN untuk merespon dinamika pandemi Covid-19.

“Pengeluaran pemerintah akan tetap menjadi pendorong utama perekonomian melalui penguatan berbagai program Perlindungan Masyarakat untuk mendorong daya beli masyarakat, dan penguatan program Ketahanan Kesehatan untuk menangani Covid-19,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga melakukan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menyerap peningkatan tenaga kerja, karena jumlah pengangguran yang meningkat saat pandemi.

Reformasi struktural diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap di jangka menengah panjang.

UU Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) diyakini sebagai reformasi regulasi yang dapat memberikan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan produktivitas.

RAPBN 2022 mengusung tema “Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dan akan fokus pada Dukungan Kesehatan dan penguatan Perlindungan Masyarakat, dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian.

”RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menko Airlangga Hartarto.

Dalam RAPBN 2022, Pemerintah menetapkan target Pendapatan Negara sebesar Rp 1.840,7 Triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 2.708,7 Triliun. Nominal defisit turun 9,7% dibandingkan APBN 2021, atau Defisit APBN sebesar 4,85% dari PDB.

Untuk mengantisipasi situasi pandemi, maka Pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan Penanganan Kesehatan sebesar Rp 148,1 Triliun dan kebutuhan anggaran untuk Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 153,7 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

Penanganan Kesehatan (Rp 148,1 Triliun):

– Testing, Tracing, Treatment Rp 4,5 Triliun
– Perawatan Pasien COVID-19 Rp 14,9 Triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15%)
– Obat COVID-19 Rp 1 Triliun (4 juta paket)
– Insentif Nakes (12 bulan) : Pusat Rp 6,4 Triliun dan Daerah Rp 6,1 Triliun
– Vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp 38,44 Triliun
– Insentif Perpajakan Vaksin Rp 2,4 Triliun
– Penanganan Kesehatan Lainnya di Daerah Rp 26,2 Triliun
– Antisipasi Kesehatan Lainnya Rp 38,7 Triliun (a.l. perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15%.

Perlindungan Masyarakat (Rp 153,7 Triliun):

– PKH untuk 10 juta KPM Rp 28,7 Triliun
– Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp 45,1 Triliun
– Kartu Prakerja Rp 11,0 Triliun
– Dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 5,6 Triliun
– BLT Desa Rp 27,2 Triliun

Cadangan Perluasan (Rp 36,16 Triliun):

– Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp 12,02 Triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
– Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp 7,1 Triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
– Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 Triliun (6 bulan)
– Cadangan Perlinmas Rp9,0 Triliun

Menko Airlangga: Kebijakan B30 Terbukti Untungkan Petani Sawit

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan mandatory biodiesel melalui campuran 30 persen atau (B30) sudah memperlihatkan manfaatnya untuk petani.

Airlangga menuturkan, kebijakan ini membuat Indonesia justru tidak bergantung pada negara lain untuk menjual CPO.

Di saat yang sama, kebijakan B30 justru membuat konsumsi sawit di dalam negeri meningkat. Hal ini berdampak pada keuntungan petani sawit.

“Akibat kebijakan B30, demand dalam negeri terjaga, petani menikmati hasil,” kata Menko Airlangga, Rabu (18/8).

Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), petani mendapatkan harga tinggi untuk tandan buah sawit (TBS) mereka. Hal ini akibat kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Januari 2021 kemarin.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat itu menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021.

Yakni, pemenuhan target peremajaan sawit rakyat seluas 180 hektare dengan alokasi anggaran Rp 5,567 triliun.

Airlangga yang juga Ketua Komite Pengarah BPDPKS ini menegaskan, pemerintah mendukung program B30 dengan target alokasi penyauran sebesar 9,2 juta IKL.

“Dengan demikian target 23 persen bauran energy berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025,” ujarnya.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung mengaku, dalam sejarahnya Republik Indonesia berdiri, baru tahun ini petani menikmati manisnya harga TBS sawit.

Ia menyebut dari 22 provinsi dan 136 kabupaten, harga TBS menunjukkan tren positif.

“Ini kado terindah bagi petani sawit di Indonesia,” kata dia di sela HUT ke-76 RI, hari Selasa (17/8).

Ia menambahkan, biasanya harga TBS di bawah Rp 1.000/kg di sejumlah provinsi. Namun, tahun ini rerata harga TBS berada di atas Rp 1.000/kg.

Misalnya, di Provinsi Banten, harga TBS sempat menembus Rp 1.800/kg. Di Kalimantan Selatan, harga TBS juga menyentuh angka Rp 2.100/kg berdasarkan penetapan provinsi.

Sementara di Kalimantan Barat, penetapan harga TBS provinsi mencapai Rp 2.542/kg.

Harga tinggi TBS juga ditunjukkan di Provinsi Jambi yang menyentuh angka Rp 2.620/kg pada periode 13-19 Agustus kemarin.

Bahkan, di Riau dan Sumatra Utara, harga TBS mencapai masing-masing Rp 2.730 dan Rp 2.769 per kilogram.

Gulat menilai kebijakan pemerintah terkait petani kelapa sawit sangat tepat dan jitu. Antara lin, disahkannya UU Cipta Kerja menjadi gerbang hijau untuk keberlanjutan sawit Indonesia.

Selain itu, diterbitkannya PMK 76 Tahun 2021 dinilai mampu menyeimbangkan antara industri hulu dan hilir kelapa sawit.

Program peremajaan sawit rakyat yang dikeluarkan Menko Perekonomian juga mampu mendorong petani meremajakan tanaman sawit berusia tua.

Menko Airlangga Apresiasi dan Dorong UMKM untuk Tembus Pasar Ekspor

Berita Golkar – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak negatif dalam masa pandemi.

Meskipun demikian, di sisi lain banyak para pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital sehingga keterlibatan UMKM dalam pasar digital makin meningkat.

Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dukungan berupa pelatihan melalui Program Kartu Prakerja.

Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun.

Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp171,77 Triliun.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Kabupaten Klaten, Sabtu (14/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu langsung dengan para pelaku UMKM yang tergabung dalam Dekranasda Klaten untuk memastikan usaha mereka tetap berjalan di masa pandemi.

Dekranasda merupakan lembaga yang mewadahi karya-karya dari pengrajin di Klaten. Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mendengarkan aspirasi para pelaku usaha yang ingin terus didukung oleh Pemerintah dalam bentuk peralatan dan izin BPOM agar usahanya terus berkembang.

“Untuk dukungan peralatan, Kementerian Perindustrian pasti akan membantu,” kata Menko Airlangga yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada kesempatan kunjungan kali ini.

Sebagai informasi, Dekranasda Klaten saat ini tengah dalam proses konsolidasi UMKM semua kluster dan sudah membuat outlet bersama.

Sebagian besar pelaku UMKM banyak yang menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Kehadiran Menko Airlangga membawa optimisme tersendiri bagi para pelaku usaha yang memiliki semangat tinggi untuk terus mengembangkan usahanya dalam upaya menembus pasar global.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga melepas ekspor telur tetas hasil dari UMKM di Kabupaten Klaten.

Apresiasi diberikan kepada pengusaha karena telah berhasil mengembangkan usahanya hingga mengekspor telur tetas ke negara Myanmar dan Vietnam.

“Biasanya kita yang impor dari Myanmar, sekarang sudah berhasil ekspor telur tetas ke Myanmar dan Vietnam. Saya mengapresiasi karena ini jarang. Kita harus dorong dan harus terus bertambah ekspornya. Agustus 66.000 butir, September 99.000 butir serta November dan Desember 145.000 butir,” tutur Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang berbeda, Menko Airlangga mengatakan bahwa industri unggas rakyat memiliki kontribusi nyata bagi sektor perekonomian dengan menyerap tenaga kerja sekitar 2 juta orang.

Pemerintah mendorong industri perunggasan dan mendorong program-program percontohan.

Komitmen Pemerintah demi kesejahteraan peternak terus dilakukan melalui pengembangan korporasi perunggasan untuk meningkatkan kinerja industri unggas rakyat.

Ayam dan telur merupakan salah satu solusi untuk persoalan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh terutama dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Telur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena merupakan sumber protein yang baik dan kaya akan zat gizi. Tidak hanya mudah diolah, tetapi juga mudah dijangkau.

Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, industri unggas khususnya ayam dan telur juga mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut berlangsung juga teleconference dengan PT. Bel Ga Myanmar yang merupakan tujuan ekspor telur tetas.

Scroll to top