Bulan: Agustus 2021

Berita Golkar – Di sela-sela pemberian bantuan sosial (Bansos) di beberapa daerah di Depok, Tangsel dan Slipi seorang warga meminta Ketua Balitbang Jerry Sambuaga untuk menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Pasalnya menurut warga, kehidupan mulai berangsur normal dan ekonomi mulai bisa berjalan. Peran Airlangga sebagai Menko Perekonomian dinilai sangat besar dalam penanganan pandemi baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

“Terima kasih buat Pak Airlangga dan timnya. Sekarang keadaan lebih baik. Jumlah penderita turun dan ekonomi juga mulai berjalan,” kata seorang warga Tangsel.

Menanggapi hal tersebut Jerry berjanji akan menyampaikan terima kasih kepada Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum Golkar.

Ia senang dengan tanggapan positif warga terhadap upaya-upaya Pemerintah dalam menangani Covid-19. Ini menandakan dukungan masyarakat yang menjadi modal untuk mengelola dampak Covid-19.

PPKM di berbagai level masih diberlakukan di seluruh Indonesia, tapi banyak yang sudah turun levelnya. Jumlah angka penderita, positivity rate dan mortality rate juga turun signifikan. Sinyal positif juga nampak di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi 7,07 persen dinilai akan terus membaik di kuartal-kuartal mendatang. Jika ini terjadi, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang punya pemulihan ekonomi cepat pasca pandemi.

Kembali ke bakti sosial Balitbang Golkar, sambutan positif nampak di semua daerah sasaran. Akhir pekan lalu Balitbang sebar bantuan di Pamulang, Depok dan Slipi. Menurut warga bantuan ini sangat membantu mereka yang sedang isolasi mandiri terutama mereka yang kekurangan.

Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga mengatakan bahwa bakti sosial ini merupakan kerja sama Balitbang dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO).

Kali ini yang mendukung adalah Hypermart, Indomaret, Alfamart dan Mayora. Untuk kali ini dibagi sekitar 1000 paket, menyusul ribuan paket yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menurut Jerry, baik masyarakat maupun pelaku usaha sama-sama punya kepentingan untuk segera lepas dari pandemi. Oleh karena itu, Jerry mendorong perlunya kolaborasi semua sektor dan stakeholder.

“Semua punya kepentingan sama, karena itu kita harus kerja sama. Balitbang Golkar menilai masyarakat Indonesia punya modal sosial yang kuat sebagai modal menjalin sinergi dan kolaborasi antar elemen bangsa.” Kata Jerry.

Partai Golkar menurut Jerry punya filosofi merangkul dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat. Ia berharap semua masyarakat bahu membahu demi kepentingan bersama.

Selain memberikan bantuan sosial Balitbang Golkar juga menyampaikan berbagai masukan kepada pengambil keputusan di berbagai sektor, khususnya yang berasal dari Golkar.

Jerry sendiri senang dengan partisipasi dan sambutan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya masyarakat menjadi pelaku utama dalam upaya mengatasi Covid-19. Oleh karena itu, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dan difasilitasi.

Berita Golkar – Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Korbid Kesra, DPP Partai Golkar, mengadakan rangkaian acara penutupan kursus daring gratis “Learn IELTS with GOLKARPINTAR”.

Menanggapi aspirasi peserta kursus dan harapan masyarakat yang masuk melalui media sosial GOLKARPINTAR, acara penutupan diadakan pada hari Jumat, 27 dan 28 Agustus 2021 dengan menyelenggarakan webinar membahas pemanfaatan bahasa asing untuk karir dan mendapatkan beasiswa belajar.

Narasumber menghadirkan pengurus DPP Bidang Dikbud, Amirah Kaca, ST. MPA penerima beasiswa doktoral di bidang Public Policy, dari University of Oxford & Jardine Scholar.

Selain itu, GOLKARPINTAR mengundang pembicara muda belia, Athalia Permatasari M.Sc, seorang profesional milenial, Chief Operating Officer Meyerfood dan Alumni LPDP S2 Queen Mary University of London.

Jonathan Gultom, M.Buss., Alumni Australia Awards, dari University of Queensland. Ketua panitia penyelenggara, Fitri Krisnawati Tandjung, B.Sc dalam kesempatan acara penutupan menyampaikan masyarakat rupanya telah beradaptasi menggunakan teknologi pembelajaran daring.

Terbukti program “Learn IELTS  with GOLKARPINTAR”  telah diikuti oleh 30 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Raja Ampat, Papua, Pontianak Kalimantan Tengah, Samarinda Kalimantan Timur, Makassar Sulawesi Selatan, Palu Sulawesi Tengah, Dompu Sumbawa, dan peserta dari kota-kota di Sumatera dan Jawa seperti Sibolga, Tanjung Pinang, Surabaya, Solo, Semarang, Jogja, Bandung dan Jakarta.

Fitri Tandjung berharap peserta kursus daring IELTS angkatan pertama ini berlatih terus untuk penguasaan bahasa Inggrisnya, namun juga tetap menjalin komunikasi dengan sahabat sahabat muda dari seluruh Indonesia melalui GOLKARPINTAR.

Dr. Agustian Budi Prasetya, MPA, Ketua Bidang Dikbud DPP Partai Golkar, di sambutan penutupan webinar, menyampaikan bahwa GOLKARPINTAR merupakan salah satu program kegiatan Bidang Dikbud DPP.

GOLKARPINTAR merencanakan membuka angkatan kedua untuk kursus bahasa Inggris secara daring. Harapannya peserta nantinya tidak hanya masyarakat umum, seperti peserta angkatan pertama.

Namun, kursus daring ke depan juga dapat dirancang khusus secara eksklusif, ditujukan bagi kader Partai Golkar yang tergabung di dalam Ormas-ormas, maupun organisasi sayap Partai Golkar.

Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan kursus daring, ke depan GOLKARPINTAR bukan tak mungkin menyelenggarakan kelas paralel hingga 100 peserta yang terbagi hingga 3 kelas.

Wakil Sekjen Bidang Dikbud., Sekarwati, M.Si menutup acara rangkaian kursus daring “Learn IELTS with GOLKARPINTAR”  angkatan pertama ini dengan menyerahkan sertifikat penghargaan untuk 3 peserta dengan pencapaian skor IELTS tertinggi.

Mereka adalah Sina Delphia, Michelle Andriana, dan Evan Dewanda. Sementara Pranoto, mendapatkan penghargaan peserta paling aktif dan rajin, Maya Mustika dan Muhammad Fathan Alfikri sebagai peserta yang paling banyak kemajuan hasil belajarnya.

Mewakili Bidang Dikbud DPP, Sekarwati menyampaikan penghargaan atas partisipasi segenap peserta,  khususnya kepada mentor Dang Arif Hartono dan Stefanus Angga, yang aktif mengajar selama 24 sesi kursus daring, setiap hari Selasa dan Jumat, terselenggara dari tanggal 20 Mei – 27 Agustus 2021.

Michelle Andriana, mewakili teman-teman peserta mengucapkan terima kasih kepada GOLKARPINTAR atas prakarsa mengadakan kursus daring bahasa Inggris.

Selain mentor yang dapat beradaptasi dengan kemampuan peserta yang berbeda latar belakang, namun juga pengelolaan program dan komunikasi yang berkelanjutan selama kursus berjalan sehingga peserta termotivasi.

Andriana juga menyampaikan bahwa banyak teman-temannya yang menyesal tidak ikut kursus di Angkatan I ini.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily menyesalkan mekanisme yang berlaku di perbankan. Legislator itu mempertanyakan adanya ribuan penerima manfaat yang belum bisa mencairkan dananya.

Pernyataan Ace disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di aula Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung (27/08/2021).

Turut hadir anggota Komisi VIII fraksi PDIP Ina Ammania, anggota Fraksi Golkar John Kenedy, anggota Fraksi Golkar Muh Ali Ridha, anggota Fraksi Gerindra M Husni, anggota Fraksi Demokrat Achmad, anggota Fraksi Nasdem Sri Wulan, dan anggota Fraksi Golkar Itje Siti Dewi Kuraesin.

Dalam pertemuan ini terungkap bantuan yang belum terdistribusi antara lain 2.537 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 5.390 KKS untuk KPM Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dan 1.400 KPM Bantuan Sosial Tunai (BST).

Data ini membuat anggota Komisi VIII DPR terheran-heran. Menurut mereka angka ini sangat fantastis.

“Ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se Indonesia angkanya akan besar sekali,” kata Ace dalam pertemuan dengan perwakilan BNI, PT Pos, dan sejumlah pendamping tersebut (27/08).

Anggota Fraksi Golkar ini menyatakan, dalam pertemuan ini dilaksanakan klarifikasi data mengapa kartu tidak terdistribusi dan KPM tidak dapat mencairkan bantuan.

“Di mana masalah sebenarnya. Di bank, di pendamping atau di Kemensos. Ternyata salah satunya ada di bank,” katanya.

Atas dasar itu, ia menekankan Komisi VIII akan memanggil Himpunan Bank Bank Milik Negara (Himbara).

“Komisi VIIl akan memanggil bank Himbara. Bagaimana bisa ribuan penerima bantuan belum mendapatkan bantuannya,” kata Ace.

Komisi VIlI DPR mengapresiasi langkah Mensos yang langsung menangani masalah di lapangan.

“Ini bentuk sikap proaktif menteri terhadap masalah yang ada. Dan ini merupakan bagian dari proses transparansi anggaran,” kata dia.

Kepada Himbara, Ace menekankan kesempatan ini menjadi momentum untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial.

Pada pertemuan tersebut terungkap, keterlambatan pencairan dana antara lain disebabkan pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Risma menginstruksikan kepada pihak terkait untuk dijadikan momentum untuk memperbaiki berbagai prosedur. Ia meminta koordinasi antara unsur di daerah yakni Kepala Dinas, kepala desa/lurah, dan RT-RW, untuk ditingkatkan.

“Kadinsos harus mengawal dengan baik proses pemutakhiran data. Sebab ada informasi kalau kepala desa tidak suka sama seseorang nanti tidak dibagikan. Atau ada yang tiba-tiba pindah ngga kasih tahu. Nah ini harus dikawal,” kata Mensos.

Mensos menargetkan, pada hari Senin dan Selasa minggu depan agar hak-hak penerima manfaat dipenuhi.

Untuk itu, ia menginstruksikan dilakukan pertemuan antara jajaran Kemensos, Dinsos Kabupaten Bandung, PT Pos, dan pendamping.

Serahkan Bantuan

Pada kesempatan itu pula, Mensos dan para anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan.

Bantuan dari 13 Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban penyalahgunaan (KP) Napza dan tuna sosial di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Jenis bantuan terdiri dari berbagai jenis di antaranya peralatan batik, laptop, kursi roda, sembako, mesin jahit dan obras, peralatan batik, motor roda tiga, bantuan nutrisi, perlengkapan sekolah, bantuan wirausaha kepada 825 penerima manfaat dengan nilai total Rp971.557.750.

Dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial disalurkan bantuan vitamin dan 1.274 lembar masker yang didistribusikan oleh Karang Taruna.

Dalam kesempatan tersebut Mensos juga menyaksikan hasil produksi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS).

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional (BSN). Rakorda sehari itu berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan A Yani Surabaya, Minggu (29/8/2021).

Rakorda BSN diikuti 38 Kepala BSN Partai Golkar kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tujuannya, sebagai persiapan menghadapi sekolah saksi menghadapi Pemilu 2024 baik Pemilu Presiden dan Legislatif, Pilgub serta Pemilukada.

Ketua Golkar Jatim, Sarmuji mengatakan, Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 memang masih panjang. Tapi harus disiapkan mulai sekarang agar 2024 Golkar menang.

“Ada tiga hal yang harus dilakukan, pertama membangun persepsi positif kepada partai, menyiapkan calon legislatif yang berkualitas dan terakhir menyiapkan saksi yang loyal dan militan,” kata Sarmuji.

“Partai telah juga telah melakukan banyak kegiatan mulai dari lomba-lomba, sosialisasi melalui medsos dan media cetak, online maupun elektronik serta vaksinasi. Fraksi juga kita minta untuk terjun lapangan. Itu semua dalam kerangka membangun citra positif partai. Semakin baik citra positif, elektabilitas partai akan naik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah persepsi,” imbuhnya.

Sarmuji meminta tolong agar setelah acara ini, semua Ketua DPD, baik yang sudah melakukan atau yang akan melakukan, mulai sekarang harus mencari caleg yang berkualitas.

Pihaknya yang ada di DPD, kata Sarmuji, juga lagi hunting mencari caleg berkualitas. “Apalagi kalau kita petakan, pengurus DPD Provinsi kalau kita jadikan fungsionaris, sumber daya kita tidak cukup. Jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kuota caleg,” tuturnya.

Anggota DPR RI ini mengatakan, Golkar membutuhkan saksi TPS yang memiliki loyalitas dan militansi tinggi. Soal saksi di Pemilu ini tidak bisa hanya sekadar membayar orang yang nilainya hanya Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. Diperlukan orang orang yang betul-betul mau berjuang.

“Jadi, mulai sekarang harus kita petakan dan kita inventarisir. Kalau masing-masing dapil ada 4 caleg yang mau bekerja keras, Insya Allah kursi semua dapil akan bertambah,” jelasnya.

Kepala BSN Partai Golkar Jawa Timur, Hery Sugihono menjelaskan, Rakorda ini diselenggarakan dalam rangka persiapan sekolah saksi yang akan diadakan di setiap kota-kabupaten seluruh Jawa Timur. Sekolah saksi akan dimulai awal Oktober 2021.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) secara aktif terus memantau dan mengevaluasi upaya penanganan pandemi Covid-19 dari hulu ke hilir di berbagai daerah.

Dalam kunjungannya ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (27/8), Menko Airlangga meninjau langsung Kampung Tangguh yang telah melakukan penanganan pandemi Covid-19 dengan sangat baik dan sekaligus memberikan bantuan berupa paket sembako, masker serta motor sampah untuk warga Kampung Tangguh yang secara simbolis diterima oleh Wakil Walikota Palu Reny Lamadjido.

Kampung Tangguh yang terletak di RT 02 RW 04, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu berhasil menihilkan kasus aktif Covid-19 sejak Juni 2020.

Kampung Tangguh ini memiliki Posko PPKM Mikro serta Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung juga dengan adanya Duta Covid-19 yang berperan untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, menjelaskan perihal vaksin, juga mendukung pelaksanaan 3T di tengah masyarakat.

Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas pos check point untuk pemeriksaan warga yang masuk dan keluar, penyediaan ruang isolasi bagi warga yang positif Covid-19 maupun warga dari luar wilayah, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga yang positif Covid-19.

Untuk terus menggerakkan perekonomian warga, Kampung Tangguh memiliki lebih dari 30 Usaha Mikro Kecil (UMK) milik warga yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, mulai dari pakaian, makanan, minuman, dan lainnya.

Adanya UMK ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang mandiri dan mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi upaya yang diakukan Kampung Tangguh ini. Harapannya bisa menjadi contoh untuk kampung-kampung lainnya,” tutur Menko Airlangga.

Kampung Tangguh merupakan salah satu inovasi dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional yang digagas untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang mampu bergotong-royong dalam penanganan Covid-19.

Hal ini sesuai dengan WHO yang merekomendasikan agar penanganan Covid-19 harus dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kampung Tangguh dapat berbasis RT, RW, kelurahan maupun desa.

Selanjutnya, Menko Airlangga mengunjungi lokasi isolasi terpusat (Isoter) milik Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Fasilitas Isoter dengan kapasitas 84 tempat tidur ini, khusus untuk menangani pasien dalam kelompok orang tanpa gejala dan untuk yang bergejala ringan.

Tercatat pada 26 Agustus 2021, Isoter yang ditangani oleh 5 orang perawat dan 1 dokter ini tengah merawat 16 orang pasien.

Dalam kegiatan peninjauannya ini, selain berdialog langsung untuk menyemangati pasien, Menko Airlangga juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako.

Warga yang sedang menjalani isolasi mengaku sangat terbantu dengan adanya fasilitas Isoter ini. Menko Airlangga juga memberi apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang sedang bertugas di lokasi tersebut.

Fasilitas Isoter merupakan salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19. Isoter diinisasi karena munculnya kluster keluarga akibat penyebaran Covid-19 yang cepat dan masif.

Pemerintah menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki kondisi rumah yang memadai untuk benar-benar memisahkan antara pasien Covid-19 dengan anggota keluarga lain.

Dengan adanya Isoter, Pemerintah dapat maksimal memberikan penanganan khusus kepada pasien Covid-19 sekaligus menekan tingkat penularan.

Dalam kegiatan berikutnya, Menko Airlangga juga berkesempatan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus menyerahkan bantuan berupa paket sembako bagi warga yang melakukan vaksinasi.

Penyelenggaraan vaksinasi dengan target masyarakat umum sebanyak 200 orang per hari tersebut difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Vaksinasi Covid-19 dan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara bersama.

Akselerasi vaksinasi juga terus didorong agar herd immunity bisa tercapai sesuai target. Hal ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa dalam menangani pandemi Covid-19, selain menekan laju mobilitas dan aktivitas masyarakat, vaksinasi juga harus terus dipercepat hingga 2 juta suntikan per hari.

“Pemerintah selalu berupaya keras untuk suksesnya vaksinasi Covid-19 di Indonesia, namun kunci dari keberhasilannya adalah harus didukung oleh semua pihak, semua komponen masyarakat Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan serta Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menyatakan, urusan yang menyangkut masalah hutan bukan hanya sekadar urusan yang bersifat administratif saja.

Menurutnya, kalau hanya baik pada urusan administratif tetapi pepohonan di hutan menjadi hilang atau lahannya berpindah, maka tidak bermakna (urusan) administratif itu.

Dedi menyatakan, suatu bencana akibat rusaknya hutan tidak akan bisa ditahan oleh kekuatan administratif apapun.

“Yang mejadi titik fokus kita adalah masalah penggantian dari penggunaan hutan yang esensinya ditujukan untuk tetap menjaga keberadaan hutan. Ketika hutan digunakan peruntukkannya untuk kepentingan lain, seperti perkebunan, pertanian, atau kepentingan apapun, hutannya tidak boleh hilang, maka dibuatlah tanah pengganti,” tutur Dedi dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (27/08/2021).

Ia mempertanyakan, ketika penggantiannya (sesuai dengan undang-undang yang baru) dalam bentuk uang, apakah nilai penggantian itu akan sepadan antara luas lahan hutan yang dipakai dengan besaran jumlah uang pengganti tersebut.

“Biaya reboisasi saja mungkin angkanya jauh lebih mahal, itupun kalau reboisasinya berhasil. Namun kalau (pohonnya) mati juga karena salah menanam pohon, hutannya tetap hilang. Belum lagi tanahnya, dan uang yang masuk ke kas negara belum tentu akan dibelanjakan nantinya untuk kepentingan hutan,” ujarnya.

Dedi menilai, besaran nominal pengganti yang ada saat ini angkanya sangat rendah dibanding hilangnya sebuah kawasan hutan.

Ia juga mengimbau agar pemerintah tidak lagi memberikan kompensasi kepada orang-orang yang sejak awal tidak memiliki niat berniat baik terkait pemanfaatan lahan kawasan hutan.

Mengenai perhutanan sosial, Dedi menyampaikan, secara administratif perhutanan sosial tujuan dasarnya berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat keadilan sosial.

Di mana masyarakat yang tinggal disekitar hutan harus mendapatkan manfaat dari hutan tersebut dalam bentuk redistribusi tanah.

“Secara administratifnya baik, tetapi dari sisi aspek teknis pelaksanaannya Kementerian LHK tidak memiliki cukup orang untuk melakukan pengawasan di lapangan. Yang saya khawatirkan, Perhutanan Sosial dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan hutannya jadi hilang, dan yang ada adalah perkebunan sosial. Ini jangan sampai terjadi, karena tugas Menteri LHK aspek pertamanya adalah menjaga hutan dan menjaga lingkungan hidup,” tandasnya.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, meminta kader di setiap DPD mempercepat program vaksinasi COVID-19. Airlangga yang juga menjabat Ketua KPC-PEN menegaskan target herd immunity harus dicapai.

“Memang Partai Golkar diminta untuk melakukan vaksinasi di berbagai wilayah, ini salah satunya dilakukan oleh DKI di Jakarta Selatan, dan ini targetnya 500 orang,” kata Airlangga Hartarto, Rabu (25/8/2021).

Golkar menggelar vaksinasi di One Bellpark Mall, Cilandak, Jaksel. Airlangga Hartarto menyebut secara keseluruhan, kegiatan vaksinasi juga dilakukan oleh Yellow Clinic di seluruh daerah di Indonesia.

“Sudah lebih dari 200 ribu vaksinasi dilakukan berbagai provinsi, kabupaten dan kota. Ini akan dilakukan terus secara reguler,” jelasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan, Inez Yuanna menyebut, vaksinasi massal yang dilakukan DPD Partai Golkar Jakarta Selatan adalah komitmen Golkar DKI Jakarta mendukung target vaksinasi Pemerintah. Golkar juga akan membuka posko vaksin.

“Nanti setelah 29 Agustus sampai pandemi berakhir kami akan buka posko di One Bellpark ini dengan minimal 50 vaksin per hari,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan program vaksinasi ini sudah ketiga kalinya dilakukan di DKI Jakarta. Kegiatan vaksinasi juga akan dilakukan di seluruh DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan herd immunity.

“Kantor DPD Golkar DKI Jakarta dan Golkar DPD Golkar wilayah bekerja sama dengan Yellow Clinic akan membentuk vaksin center,” katanya.

Zaki juga bersama jajarannya juga akan memberikan penyuluhan dan informasi seputar Vaksinasi kepada masyarakat dengan baik dan benar.

“Termasuk sosialisasikan berikan informasi terkait vaksinasi karena itu adalah berkewajiban kita semua memberikan informasi bahwa vaksin itu, aman halal dan sehat,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Laksono, Christina Aryani, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, Ketua Yellow Clinic, Dwi Hartanto, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan, Inez Yuanna, serta Plt Walikota Jakarta Selatan, Isnawa Adji yang di dampingi oleh Camat Cilandak dan Lurah Pondok Labu.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengapresiasi atas pelaksanaan Kinerja APBN Semester I Tahun 2021 termasuk penanganan pandemi Covid-19, meskipun memasuki semester II 2021 terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang berpeluang menjadi tantangan bagi laju pemulihan ekonomi.

Pandangan positif itu ia sampaikan usai Rapat Kerja (Raker) antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jika melihat kondisi pada triwulan I pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya berada dalam zona negatif 0,74 persen year on year (yoy), kemudian triwulan II pertumbuhan ekonomi tumbuh dalam zona positif 7,07 persen yoy.

Sedangkan, secara akumulatif pertumbuhan ekonomi semester I mencapai 3,1 persen yoy, inflasi pada semester I masih rendah, nilai tukar rupiah cukup stabil.

“Capaian ini menjadi tanda bahwa perekonomian Indonesia keluar dari resesi setelah 4 triwulan sebelumnya berada dalam zona negatif. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai orkestrasi kebijakan baik di sisi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi efektif memberikan harapan pemulihan,” ujar Dito Ganinduto dalam keterangan persnya dikutip, Selasa (24/8/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berjalan secara konsisten. Di sisi permintaan telah terjadi secara merata baik dari sisi konsumsi, investasi, ekspor dan impor, maupun dari sisi produksi. Penerimaan perpajakan tumbuh positif di tengah membaiknya aktivitas ekonomi dan perdangan internasional.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun meningkat sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas utama minyak bumi, mineral, batubara, dan CPO.

Belanja negara terus diakselerasi untuk penanganan dan pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Defisit dan pembiayaan anggaran sejalan dengan kebijakan countercyclical pada Semester I-2021.

“Melihat kinerja APBN Semester I-2021 dan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 saat ini, saya optimis bahwa kerja sama seluruh stakeholders menjadi kunci yang efektif di semester II-2021,” ungkap Legislator Dapil Jawa Tengah VIII itu.

Untuk itu ia mengatakan, Komisi XI DPR RI, terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid -19 baik di sisi kesehatan melalui testing, tracing, dan treatment termasuk percepatan vaksinasi.

Serta turut memberikan dukungan terhadap APBN melalui Belanja Pemerintah dan Progam PEN harus terus diakselerasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, Dito juga mendukung berbagai kebijakan dan respon Pemerintah baik melalui kebijakan dalam rangka penanganan pandemi.

“Maupun melalui pelaksanaan APBN untuk terus diakselerasi sehingga mendukung pengendalian pandemi Covid-19 dan melindungi masyarakat yang terdampak oleh eskalasi kasus Covid-19. Sehingga, kinerja pelaksanaan APBN di semester II dapat efektif dan antisipatif dalam penanganan pandemi dan upaya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Dito.

Berita Golkar – Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi.

Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas.

Begitu pula dalam menjalankan roda organisasi banyak hal terbantu dengan memanfaatkan sistem digital ini atau teknologi digital 4.0 bahkan sektor industri-pun nampak jelas menggunakan teknologi ini.

Soal teknologi digital ini, dalam berbagai kesempatan Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud selalu menyampaikan agar memanfaatkan teknologi digital ini dalam menjalankan roda organisasi.

Mengingat dengan memanfaatkan sistem digital ini akan mempermudah dan mempercepat kinerja dalam menjalankan berbagai program organisasi.

“Berbagai konten aplikasi digital seperti media berita online dan jejaring sosial dapat dimanfaatkan agar memudahkan dalam menjalankan konsolidasi dan kaderisasi Partai Golkar,“ papar Rudy Mas’ud baru-baru ini.

Sementara itu di tempat terpisah Wakil Sekretaris MPO Partai Golkar Kaltim, Vani Tambajong mengatakan, pihaknya berharap akan secara berjenjang melakukan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi antara Media dan Penggalangan Opini (MPO) Golkar Kaltim dan Kabupaten/Kota dengan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kaltim.

Menindaklanjuti arahan Ketua DPD Golkar Kaltim mengenai kegiatan media digital, maka MPO melaksanakan rapat koordinasi hal ini tertuang dalam surat No 137/DPD /GOLKAR/KT/VIII/2021 pada Minggu, 22 Agustus 2021 secara virtual yang melibatkan seluruh unsur MPO Kabupaten/Kota se-Kaltim.

“Sesuai dengan tujuan kerja MPO guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Golkar, DR.(HC). Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA., Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, SE., ME., Walikota/Bupati terpilih Pilkada 2020, Anggota legislatif terpilih 2019 – 2024 Provinsi, Kabupaten/Kota, bakal Calon Gubernur dan Bupati/Walikota di Kalimantan Timur Pilkada 2024 dan Bakal Calon anggota legislatif di Kaltim pada Pilkada 2024,” papar Vani Tambajong.

Lanjut Vani, MPO akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemenangan Pemilu Kaltim juga secara berjenjang ke daerah Kab/Kota, guna menghadapi Pemilu 2024 mendatang, baik itu Pilpres, Pileg dan Pilkada untuk menyukseskan program strategis sebagai bentuk kehadiran partai politik di tengah masyarakat. Hal ini telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan hasil Rapimnas Partai Golkar 2021.