Bulan: Mei 2021

Berita Golkar – Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG), Airin Rachmi Diany, mengukuhkan Pengurus Daerah KPPG Jabar, di aula kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Bandung, Selasa (4/5/2021).

Airin mengatakan, peran perempuan dalam pentas politik baik nasional maupun daerah amatlah strategis.

Terlebih lagi, undang-undang akan mensyaratkan, minimal 30 persen kuota keterwakilan perempuan, di lembaga legislatif.

“Setiap partai, termasuk Golkar, harus menyediakan kader perempuan yang bisa memainkan peran sentral di panggung politik, agar persoalan kesetaraan gender atau problem perempuan lainnya bisa diselesaikan secara tuntas,” ujar mantan wali kota Tangerang Selatan ini, dikutip Rabu (5/5/2021).

Airin meyakini, perempuan akan hadir menjadi fondasi pendirian Indonesia yang lebih baik lagi.

Pengukuhan KPPG Jabar yang baru di Jabar, kata dia, akan bisa mewarnai kiprah perempuan dalam sistem politik sehingga bisa membuat kebijakan yang berpihak ke masyarakat.

Ketua PLT DPD Partai Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan peran politik perempuan sangat penting dalam konteks politik karena secara kuantitatif jumlah perempuan lebih besar. “Tapi bukan hanya soal kuantitatif.”

“Yang lebih penting seungguhnya adalah bagaimana perjuangan politik untuk memastikan agenda-agenda kesetaraan gender, kehidupan perempuan, angka kematian ibu dan anak, sustainment development goals, bisa naik ke permukaan, dan terselesaikan dengan baik,” ujar anggota DPR RI asal dapil Kabupaten Bandung ini.

Ketua Pengurus Daerah KPPG Jabar, Cucu Sugyati, berjanji akan membantu mendongkrak suara Partai Golkar, baik itu untuk pilkada, pileg, maupun pilpres.

“Banyak hal yang dilakukan KPPG, seperti pengkaderan ataupun sosialisasi Partai Golkar lewat kegiatan yang memperoleh simpati masyarakat,” ujar Cucu, yang juga anggota DPRD Jabar.

Berita Golkar, Jakarta – Keputusan Partai Golkar mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (Capres) sudah bulat. Sehingga, Partai Golkar memastikan tidak akan menggelar konvensi untuk menentukan kandidat Pilpres 2024 .

“Tidak ada konvensi. Desakan kader diseluruh Indonesia meminta Pak Airlangga Hartarto untuk menjadi capres sudah sangat kuat,” ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily saat menghadiri rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran, Selasa (4/5).

Pernyataannya tersebut sekaligus menegaskan jika Partai Golkar satu suara mengusung Airlangga Hartarto sebagai Capres. Kata Ace, sosialisasi Airlangga yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) didorong sebagai Capres telah dilaksanakan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini memastikan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin hari terus membaik tidak dimanfaatkan oleh Airlangga Hartarto untuk meningkatkan citra positifnya sebagai Capres.

“Beliau itu (Airlangga) sangat profesional. Beliau pernah menyatakan, ‘saya akan lebih konsentrasi menjadi ketua penanganan Covid-19, itu lebih penting’,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan dalam temuan survei Indikator, sebanyak 65,7% masyarakat menyatakan sangat puas dengan penanganan pandemi Covid-19 yang ditangani pemerintah.

Burhan menjelaskan prestasi tersebut seharusnya menjadi insentif elektoral untuk pak Airlangga yang bertindak sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Airlangga sebagai ketua komite penanganan Covid-19 plus Menteri Koordinator seharusnya yang paling berhak mendapatkan insentif elektoral,” papar Burhan.

Di sisi lain, Burhan mengingatkan sosialisasi mengenai profil Airlangga sebagai Capres dan keterkaitannya dengan keberhasilan penanganan Covid-19 harus semakin ditingkatkan. Ini demi memaksimalkan insentif elektoral tersebut.

Selanjutnya, Burhan mengatakan dalam hasil rilisnya, Airlangga sudah masuk dalam radar elektabilitas sebagai capres 2024, kendati masih kurang populer namun kesempatan Airlangga masih dinilai sama dengan kandidat lain.

“Jika dilihat lima besarnya, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, juga Prabowo, trennya tidak bergerak. Stagnan. Ini peluang untuk nama lain. Semua masih punya kesempatan,” tutup Burhanuddin.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini perekonomian pada triwulan II-2021 mulai tumbuh di zona positif pada kisaran 6,9 persen – 7,8 persen melalui sejumlah pelaksanaan kebijakan maupun stimulus.

“Proyeksi di triwulan II-2021 ekonomi dapat tumbuh cukup tinggi di kisaran 6,9 persen sampai 7,8 persen,” kata Airlangga dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (4/5).

Ia mengatakan proyeksi itu lebih baik dari perekonomian triwulan I-2021 yang diperkirakan masih tumbuh negatif atau kontraksi pada kisaran 0,5 persen – 0,3 persen, meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya pemulihan.

Untuk itu, sebagai upaya menghadapi potensi penguatan dan risiko pelemahan pada pertumbuhan, tambah dia, Pemerintah akan mendorong ekonomi sektoral dan spasial melalui penguatan Local Value Chain (LVC).

“Penguatan LVC yang berorientasi pada beberapa komoditi strategis, yakni kelapa sawit, karet, industri kimia, industri aluminium, industri elektronik, dan industri alas kaki,” katanya.

Selain itu, ia memastikan Pemerintah akan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai herd-immunity, termasuk mendorong pengadaan vaksin gotong-royong.

Prioritas vaksinasi telah dilakukan berdasarkan risiko wilayah atau zonasi risiko, dengan prioritas vaksinasi kepada penerima di wilayah dengan Zona Merah (sesuai data Kemenkes).

Saat ini, secara historis distribusi vaksin program untuk area Jawa-Bali mampu mencapai 70 persen dengan area luar Jawa-Bali 30 persen.

Prioritas vaksin diberikan untuk sektor usaha maupun jenis perusahaan tertentu, antara lain yang mempunyai risiko penularan tinggi dan sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemberian vaksin juga didahulukan untuk sektor jasa lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan sektor yang cara kerjanya padat karya serta kontak dengan banyak orang.

Hingga akhir April 2021, Indonesia tercatat sudah melakukan 20 juta suntikan kepada masyarakat, atau mampu menembus 10 juta suntikan dalam dua bulan (atau sejak 26 Maret 2021).

“Sekarang saja, dengan segala keterbatasan, tetap bisa menembus 10 juta suntikan atau sekitar 12,5 juta rakyat Indonesia sudah diberikan vaksin pertama. Diharapkan ke depan akan bisa lebih cepat lagi,” ujar Airlangga.

Untuk vaksin gotong royong, saat ini juga telah diterbitkan Emergency Use Authorization (EUA) masing-masing oleh EUA maupun BPOM. Sedangkan, untuk aspek kehalalan masih menunggu pembahasan MUI.

Berita Golkar – Di tengah hantaman dampak pandemi Covid-19, laju aktivitas industri terus dipacu guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Industri manufaktur di Tanah Air semakin melaju kencang. Hal ini dinilai menandakan produktivitas kian bergeliat demi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

“Selama ini sektor industri pengolahan nonmigas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional. Maka diperlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kinerjanya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, dikutip Selasa (4/5/2021).

Ia melanjutkan, kabar baik dari sektor industri kembali ditunjukkan melalui catatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mampu menembus level 54,6 pada April, sesuai yang dirilis oleh IHS Markit.

Capaian tersebut naik signifikan dibanding Maret yang berada di posisi 53,2. Apabila PMI di atas angka 50, mencerminkan sektor industri sedang ekspansif.

Sepanjang dua bulan berturut-turut, PMI manufaktur Indonesia menorehkan rekor tertinggi. Selain itu, kondisi bisnis kini telah menguat dalam enam bulan terakhir ini di tengah kondisi pandemi, dengan tren positif dari sektor industri yang gencar melakukan perluasan usahanya.

“Alhamdulillah, para pelaku industri kita mulai bangkit lagi. Sebab, kalau kita melihat ke belakang, pada April 2020 adalah kondisi PMI manufaktur Indonesia saat jatuh ke titik terendahnya, yaitu di level 27,5,” tutur Agus.

Menurutnya, PMI manufaktur Indonesia berada di tingkat ekspansif merupakan salah satu indikator perekonomian yang semakin membaik.

Sekaligus kepercayaan dunia usaha dan industri terhadap kebijakan Pemerintah yang dinilai sudah on the track.

Guna menjaga kinerja gemilang di sektor industri, Pemerintah bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah strategisnya antara lain melalui pemberian kemudahan izin usaha dan stimulus insentif.

Menperin juga mengemukakan, utilisasi industri pengolahan nonmigas sudah kembali melonjak hingga 61,30 persen. Angka itu meningkat signifikan dibanding dua bulan sebelumnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari sampai Maret 2021, nilai ekspor industri pengolahan menembus hingga 38,96 miliar dolar AS atau tumbuh 18,06 persen dibanding periode sama pada tahun lalu. Sektor manufaktur ini menjadi kontributor terbesar pada nilai ekspor nasional, yakni mencapai 79,66 persen.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan gerakan melawan maraknya kampanye digital perkawinan anak saat ini, melalui Webinar Merajut Nusantara bertajuk ‘Melindungi Anak dari Kampanye Digital Perkawinan Anak’.

Perkawinan anak dinilai sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak Indonesia dan harus dicegah.

“Merujuk data baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) maupun Peradilan Agama, kita menemukan fakta salah satu faktor tingginya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak adalah akibat terpapar kampanye digital perkawinan anak dan terjerumus pada pergaulan yang salah di internet,” kata Christina melalui salah satu media pemberitaan online, dikutip Selasa (4/5/2021).

Hal tersebut, menurut Christina, tentu harus menjadi perhatian kita bersama. “Dan saya sendiri menaruh perhatian besar pada isu ini serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan ini sehingga perkawinan anak bisa kita cegah,” ungkapnya.

Christina menambahkan, fenomena perkawinan anak di Indonesia tidak bisa dianggap persoalan biasa dan karena itu menuntut partisipasi dari sebanyak mungkin unsur masyarakat terlibat dalam upaya bersama melakukan pencegahan.

“Jadi bukan hanya Pemerintah, tetapi semua pihak di dalam masyarakat perlu diajak terlibat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta figur-figur publik untuk memberikan edukasi yang cukup pada orang tua dan pada anak sendiri akan bahaya perkawinan anak, dalam hal ini di bawah usia 19 tahun jika merujuk pada ketentuan undang-undang. Ini harus jadi kampanye kita bersama,” tuturnya.

Berdasarkan data, disampaikan oleh Christina, terdapat 1,2 juta perempuan yang melakukan perkawinan anak di Indonesia dan angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat 8 di dunia terkait angka absolut perkawinan anak.

Di antara yang mencolok angkanya adalah Sulawesi Barat dengan prevalensi tertinggi sebesar 19,43% dan Jawa Barat dengan angka absolut tertinggi yang diperkirakan mencapai 273.300 perkawinan anak.

Sementara, di DKI Jakarta, angka perkawinan anak juga masih tinggi walaupun ada di bawah 15%.

Menurut Christina dalam mencermati angka-angka ini, sudah bisa dilihat gambaran akan seperti apa dampak dan implikasinya nanti, baik masalah kesehatan fisik maupun mental anak, pupusnya masa depan yang lebih baik.

Termasuk juga dampak ekonomi dan implikasi sosial yang ditimbulkannya. “Ini jelas menjadi keprihatinan kita bersama.” jelas anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Dari sisi legislasi, kata Christina yang juga duduk di Baleg DPR-RI, Indonesia sudah memiliki UU existing yaitu UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menegaskan batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun.

Namun diakui Christina, adanya UU ini pun belum menjamin menurunnya perkawinan anak, belum lama ini dirinya menemukan kampanye digital yang mengampanyekan perkawinan anak.

“Ini sangat berbahaya, sehingga perlu ada kesadaran bersama dari kita semua untuk melawan kampanye-kampanye seperti ini,” tegasnya.

Dikatakan Christina, mencegah perkawinan anak adalah upaya terbaik untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa. “Sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan konstitusi kita tidak jauh panggang dari api,” pungkasnya.

Berita Golkar – Dalam satu setengah tahun ke belakang, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan dunia pendidikan Indonesia mengalami disrupsi yang sangat besar.

Hari Pendidikan Nasional tahun ini menjadi yang kedua diperingati di tengah pandemi Covid-19. Berbagai penyesuaian pelaksanaan pendidikan harus dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hetifah menyatakan apresiasinya kepada para pemangku kepentingan di dunia pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan berbagai pihak selama setahun ke belakang untuk dapat tetap menghadirkan pembelajaran yang terbaik meski di tengah pandemi. Mulai dari guru, tenaga kependidikan, orangtua, hingga pemangku kebijakan,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (3/5/2021).

Politikus Golkar tersebut pun memberikan catatan terhadap arah perkembangan dunia pendidikan selanjutnya.

“Kami berharap, di tahun ini penularan kasus Covid-19 dapat terkendali, dan dengan gencarnya vaksinasi terhadap guru, Insya Allah kita akan dapat lagi segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan protokol yang ketat tentunya. Segala pihak harap mempersiapkan ini,” jelasnya.

Hetifah mengatakan ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus bagi dunia pendidikan di tahun ini.
Pertama, tentu memastikan keamanan dan keselamatan selama proses pembelajaran, ini merupakan prioritas utama.

“Kedua, membiasakan kembali pembelajaran secara langsung yang sudah lama tidak terjadi. Ini tentu perlu strategi khusus, karena siswa sudah terbiasa setahun lebih di rumah,” paparnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini juga menyoroti terkait learning loss.

“Kita juga harus mengatur strategi bagaimana mengejar ketertinggalan serta meminimalisir dampak learning loss yang terjadi selama setahun ke belakang. Asesmen nasional yang akan dilakukan di tahun ini semoga dapat memetakan ini dengan baik, sehingga kita tahu langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hetifah turut meminta Pemerintah menyiapkan rencana cadangan jika pembelajaran tatap muka tidak dapat terjadi.

“Saya baru mendengar bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) belum merekomendasikan PTM. Kita tentu harap dalam beberapa bulan ke depan penularan akan turun. Namun jika itu tidak terjadi, kita harus siap dengan Plan B, yang dapat mengoptimalkan pembelajaran dari rumah,” katanya.

Berita Golkar, Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan SDGs dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan hijau yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan.

“Pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (3/5).

Airlangga memastikan pembangunan berkelanjutan itu sudah sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan hijau melalui Pembangunan Rendah Karbon sesuai komitmen yang disepakati dalam Perjanjian Paris.

Berbagai upaya pembangunan berkelanjutan tersebut telah dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.

Selain itu, melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29 persen pada 2030 dari kondisi business as usual.

Salah satu upaya inovatif pemerintah yaitu dengan uji coba perdagangan karbon pada sektor ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU-Batu Bara).

Pada 17 Maret 2021, ia menambahkan, pemerintah telah meluncurkan uji coba sistem perdagangan emisi (Emission Trading System) untuk mendorong efisiensi PLTU dan menurunkan emisi karbon.

“Kebijakan ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengembangkan perdagangan karbon domestik dan internasional,” kata Airlangga dalam kegiatan “Dialog Industri Series: Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan”.

Dari aspek regulasi, Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja telah menyempurnakan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tujuan utama regulasi ini adalah menciptakan kemudahan ekosistem berusaha, tanpa mengesampingkan standar, nilai-nilai keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

Dari sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peta jalan Keuangan Berkelanjutan tahun 2014 yang menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita patut mengapresiasi bahwa sampai saat ini terdapat 15 Bank yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Pembentukan IKBI ini merupakan bentuk komitmen nyata dari industri perbankan dalam mendukung pembiayaan hijau,” kata Airlangga.

Peraturan OJK (POJK) No 60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) juga telah muncul sebagai panduan sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha berbasis lingkungan.

Melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK No 14 tahun 2020 mengenai Dukungan Perbankan dalam Penerapan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, perbankan juga telah diminta mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Meski demikian, tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjalankan komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kondisi pandemi saat ini kita jadikan momentum untuk terus melanjutkan rencana penerapan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan,” kata Airlangga.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan lima strategi kerangka kerja pemulihan ekonomi yang diberi nama ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) dalam rangka mewujudkan terintegrasinya ekonomi ASEAN.

“Ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemimpin ASEAN pada KTT ke-36 ASEAN pada 26 Juni 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu (2/5).

Airlangga menyebutkan lima strategi ACRF meliputi peningkatan sistem kesehatan, penguatan ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, percepatan digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

Konektivitas di antara 10 negara anggota ASEAN juga semakin terintegrasi melalui Master Plan on ASEAN (MPAC) 2025 yang fokus pada lima area yakni sustainable infrastructure, digital innovation, seamless logistics, regulatory excellence, dan people mobility.

Menurut Airlangga, hal itu harus dilakukan, mengingat ASEAN merupakan pasar terbesar ke-3 di Asia dan terbesar ke-5 di dunia serta merupakan salah satu pasar terintegrasi yang paling maju yang ditunjukkan melalui adanya populasi mencapai 660 juta jiwa.

Populasi itu membuat ASEAN memiliki basis konsumen yang luas, yakni terbesar ke-3 setelah China dan India secara global dan lebih dari 50 persen populasi ASEAN berusia di bawah 30 tahun, sehingga mereka adalah bagian terbesar dari angkatan kerja.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN sebanyak 140 kali lipat sejak didirikan pada 1967 dari 23 miliar dolar AS menjadi 3,2 triliun dolar AS.

PDB per kapita juga meningkat 40 kali lipat dari 122 dolar AS menjadi 4.827 dolar AS, sedangkan nilai perdagangan ASEAN naik 282 kali lipat dari 10 miliar dolar AS menjadi 2,8 triliun dolar AS.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menambahkan, MPAC 2025 menunjukkan kesungguhan ASEAN untuk meningkatkan konektivitas fisik melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas digital.

“Ke depannya post-pandemic ASEAN akan dihadapkan dengan perkembangan dan tren-tren ekonomi global yang dinamis,” ujarnya.

Oleh sebab itu, beberapa isu yang seperti restrukturisasi dan diversifikasi rantai pasok regional, transformasi digital, keberlanjutan, serta Revolusi Industri 4.0 harus dipersiapkan sejak saat ini.

Rizal menyatakan Indonesia telah memulai inisiatif menghadapi era pasca Covid-19, seperti transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0 sejalan dengan ASEAN yang sekarang sedang menyusun Consolidated Strategy on Fourth Industrial Revolution for ASEAN.