Bulan: Mei 2021

Menperin Agus Terima Kunjungan Gojek dan Tokopedia Pasca-Merger

Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita, Selasa (18/5/2021) menerima kunjungan William Tanuwijaya, (Co-founder dan CEO Tokopedia dan Kevin Aluwi, Co-founder dan CEO Gojek.

Agus Gumiwang menyampaikan melalui unggahan Instagram pribadi @agusgumiwangk, bahwa pertemuan ini sangat penting pasca-merger dua perusahaan digital Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo, grup teknologi terbesar yang pernah ada di Indonesia sekaligus kombinasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia Tenggara.

“Kami berkesempatan mendiskusikan berbagai isu terkait dengan pembangunan industri dalam negeri terutama pengembangan Industri Kecil dan Menengah [IKM],” tulisnya, dikutip Rabu (19/05/2021).

Agus mengemukakan pertemuan itu juga membahas mengenai penjualan produk dalam negeri di tengah maraknya barang impor dalam penjualan e-commerce.

Dia pun menginginkan peran GoTo dalam mendorong lKM/UMKM menjadi bisnis lebih besar guna implementasi tingkat komponen dalam negeri, serta data e-commerce terkait dengan pengembangan lKM/UMKM.

Menperin menyebut GoTo telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pengurangan emisi gas karbon melalui penggunaan motor listrik produksi dalam negeri bagi jutaan mitra pengemudinya.

“Saya menyambut pertemuan sangat positif ini sebagai momentum mengembangkan kerja sama Kemenperin dan GoTo dalam ekosistem terpadu guna mempercepat transformasi industri Indonesia menjadi industry 4.0 yang lebih maju, mandiri, modern, berdaya saing kuat dan inklusif,” kata Menperin.

Endang Maria Minta Kementerian PPPA diberi Anggaran Tambahan

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti berharap Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius kepada persoalan perempuan dan anak melalui penambahan anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Menurut Endang, kegiatan di KPPPA sangat banyak, khususnya dalam menangani isu-isu aktual berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

Namun, minimnya anggaran ditambah pula terjadi penyesuaian (refocusing) anggaran di APBN Tahun 2021, menurut politisi Partai Golkar tersebut, membuat kementerian tersebut tidak optimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan Presiden.

“Perlu seruan dari Komisi VIII, bahwa kalau anggaran perempuan yang sudah sedemikian terbatas ini tidak bisa diapa-apa-in. Mau memberdayakan perempuan dan anak seperti apa? Terlebih di saat pandemi bahkan memperparah (keadaan). Anggarannya sudah sedikit, dikuranginnya juga tidak sedikit,” tegas Endang dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPPA di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang dikutip melalui keterangan pers pada Rabu (19/05/2021)

Menteri PPPA, I Gusti Bintang Ayu Darmawati dalam rapat tersebut memaparkan, bahwa dalam Pagu Anggaran 2021 pagu awal KPPPA sebesar Rp279 miliar.

Namun setelah refocusing pagu akhirnya menjadi sekitar Rp267 miliar, atau mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp12,5 miliar.

Adapun pemotongan anggaran yang paling besar terjadi pada program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, sekitar Rp8 miliar.

Adapun anggaran tersebut dialokasikan terutama untuk menangani 6 (enam) isu aktual terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Yaitu, pertama, respon terhadap perempuan dan anak korban bencana; kedua, potensi radikalisme; ketiga, kekerasan terhadap perempuan dan anak; keempat, perkawinan anak; kelima, kekerasan berbasis gender secara daring dan perdagangan orang secara daring; keenam, dampak sosial-ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Adde Rosi Kutuk Keras Pencabul Gadis Difabel di Pandeglang

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mengutuk keras tindakan tiga pria di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang mencabuli gadis difabel.

Adde Rosi yang juga Ketua P2TP2A Provinsi Banten mendorong Babinkamtibmas dan Unit PPPA Polres dan Polsek di Pandeglang yang bertugas di desa-desa, agar memberikan penerangan dan pendidikan hukum bagi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak di keluarga.

“Saya merasa sangat sedih, prihatin sekali dan mengutuk keras tindakan di luar nalar sehat dan tidak berperikemanusiaan itu. Anda bayangkan, pelakunya orang tuanya sendiri, pamannya dan tetangganya. Harusnya mereka ini yang menjaga, melindungi dan memelihara masa depan gadis difabel ini, bukan malah mencabulinya dan merusak masa depannya,” tegas Adde dalam keterangan pers yang dikutip, Rabu (19/5/2020).

Meskipun demikian, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi Kapolsek Bojong Pandeglang, yang langsung mengamankan para pelaku dan menyerahkannya ke Polres Pandeglang.

Ini harus menjadi perhatian Polres, agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya, mengingat kerugian immateril dan dampak psikologis yang diderita korban sudah tingkat mengkhawatirkan. Agar juga memberikan efek jera terhadap para pelakunya.

Adde menjelaskan saat ini sudah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak di keluarga dan perlu disosialisasikan, di antaranya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan regulasi yang lainnya.

Serta jangan lupa dalam sosialisasi itu, pesan Adde, juga perlu ditekankan hukuman pidananya agar potensi perbuatan tindak pidana pada pelaku dapat dicegah sedini mungkin.

Dia mengungkapkan, P2TP2A Provinsi Banten terus melakukan bantuan hukum kepada korban berupa pendampingan hukum dan terus berkordinasi degan P2TP2A kab dan kota lainnya khusunya P2TP2A Kab. Pandeglang.

Selain itu dia mencermati kondisi demikian, terkait kekerasan seksual terhadap perempuan, yang jumlahnya seamakin meningkat, “maka saya sebagai Anggota Baleg DPR RI, mendorong agar RUU PKS segera dibahas kembali di masa sidang V ini dan agar dapat disahkan di tahun 2021,” harap Adde.

Di samping itu, menurut legislator dapil Banten I tersebut, dari sisi pemahamanan keagamaan, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa-desa harus ditingkatkan lagi kepada masyarakat, dengan kerja sama para penyuluh agama dari kantor Kementerian Agama Pandeglang. Selain tindak pidana, perbuatan tersebut, jelas-jelas masuk perbuatan dosa besar.

Darul Siska Minta RT dan RW Tegas Lakukan Pengawasan Pemudik dari Kampung

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska meminta Pemerintah menyiapkan antisipasi menghadapi arus balik lebaran. Hal itu guna mencegah terjadinya lonjakan penularan Covid-19.

Darul Siska menilai, kali ini dibutuhkan upaya lebih dibanding sebelumnya. Seperti dengan melakukan pemeriksaan di titik-titik penyekatan secara konsisten.

“Sekarang sudah ada satgas-satgas kan untuk penyekatan saya kira itu tinggal dilaksanakan secara konsisten saja. Karena buktinya kemarin waktu penyekatan yang mudik itu banyak yang lolos. Kalau bisa untuk kembali ke ibu kota itu jangan sampai ada yang lolos lagi dong,” kata Darul, dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Selasa (18/05/2021).

Tak hanya itu, Darul meminta dari tingkat RT dan RW harus lebih tegas lagi melakukan pengawasan.

Dia mengusulkan mereka harus mengecek kesehatan para masyarakat yang baru mudik dari kampung.
Jika terdapat indikasi positif Covid-19, sudah seharusnya masyarakat tersebut diisolasi.

“Saya kira RT-RW di Jakarta harus bersiap-siap untuk mengontrol warga yang baru masuk di wilayahnya. Untuk mengecek mereka punya hasil pemeriksaan,” ucap politisi Golkar itu.

“Kalau belum, mereka segera diperiksa dan kalau perlu diisolasi saja. Kalau memang mereka ada indikasi kena virus,” tutur dia.

Sebelumnya. meski sudah ada larangan mudik yang diberlakukan Pemerintah sejak 6 hingga 17 Mei 2021, masih ada saja masyarakat yang nekat untuk mudik di tengah pandemi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan menyebut ada 1,5 juta masyarakat Jakarta yang nekat mudik.

Ketua MPR RI bersama Ketua Parlemen Turki Bahas Kondisi Terkini di Israel-Palestina

Berita Golkar – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Parlemen Turki H.E. Mr. Mustafa Sentop berkomunikasi melalui sambungan telepon, membahas kondisi terkini di Israel dan Palestina.

Indonesia dan Turki, sebagaimana juga disampaikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan dalam komunikasi melalui sambungan telepon, mengutuk keras pelanggaran dan agresi yang berulang kali dilakukan Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh wilayah Pendudukan Palestina.

Khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak.

“Kita juga menekankan pentingnya Indonesia dan Turki bekerjasama menggalang dukungan global, khususnya dari negara-negera berpenduduk muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), maupun organisasi lainnya, guna menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengeluarkan resolusi mengutuk dan menghentikan agregasi Israel terhadap Palestina. Mengingat Sidang Dewan Keamanan PBB yang dilakukan pada Minggu (16/5/21), gagal mengambil tindakan tegas terhadap Israel,” ujar Bamsoet usai menerima telepon Ketua Parlemen Turki, H.E. Mr. Mustafa Sentop, di Bali, Selasa (18/5/21).

Bamsoet menegaskan, Indonesia mengecam tindakan Israel yang juga menduduki wilayah dan merampas bangunan-bangunan di pemukiman warga Palestina di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Tindakan Israel tersebut menurut Bamsoet harus dihentikan sesegera mungkin untuk meredakan situasi dan menghentikan jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini yakin dan percaya, bahwa Indonesia dan Turki dapat terus bersama-sama menyuarakan perjuangan bagi rakyat Palestina.

“Sebagai ketua Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia, Saya mendukung upaya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Turki saat ini yang telah menyuarakan keadilan bagi Palestina melalui berbagai forum internasional. Saya juga berharap bahwa persatuan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam perlu terus dijaga untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sehingga tercapainya perdamaian berdasarkan two-state solution,” ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, alinea pertama pembukaan konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Bangsa Indonesia dan Palestina bahkan sudah saling mendukung kemerdekaan masing-masing sejak tahun 1944.

“Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno kembali menegaskan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan penghentian serangan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan menegaskan serangan Israel ke Gaza terus berlangsung dengan kekuatan penuh.

“Padahal Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, dalam pembukaan sidang Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel dan kelompok Hamas untuk segera menghentikan serangan. Berbagai negara dunia, seperti Qatar, Mesir, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan Pemimpin Umat Katolik Paus Fransiskus, juga sudah menyerukan agar serangan bisa segera dihentikan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan wakil ketua umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 197 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan. Israel mengatakan, sebanyak 10 warganya tewas, termasuk dua anak-anak.

“Butuh peran konkrit dari PBB, maupun negara besar seperti Amerika, Rusia, maupun negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan Qatar, agar gencatan senjata antara Hamas (Palestina) dengan Israel bisa segera terwujud. Sehingga tidak lagi memakan korban jiwa. Sebab, pertempuran antara kelompok Hamas dan Israel telah memasuki pekan kedua. Belum terlihat tanda-tanda pertempuran itu menurun,” pungkas Bamsoet.

Agus Gumiwang Libatkan Kadin untuk Terus Kembangkan Industri Dalam Negeri

Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tengah berusaha mengembangkan industri dalam negeri.

Dalam pengembangan ini, Agus Gumiwang akan melibatkan secara aktif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Agus telah menyiapkan sektor untuk dikerjasamakan. Seperti memperkuat pendidikan vokasi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Kadin bisa mendorong produk-produk yang ada di anggotanya untuk bisa segera di sertifikasi,” katanya, dalam pertemuan dengan asosiasi anggota Kadin, di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Para asosiasi itu datang didampingi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Menurut Agus, langkah kerja sama ini hanya bisa dilakukan jika pimpinan Kadin Indonesia ke depannya memiliki pengalaman organisasi yang matang dan memiliki pemahaman yang kuat.

“Oleh sebab itu, Kadin membutuhkan pimpinan yang tegas dan ngerti ini semua dan bisa bareng-bareng jalan dengan Pemerintah,” ungkap Agus.

Agus melihat, sosok yang mampu memimpin Kadin dengan kriteria tersebut adalah Anindya, yang akan maju di Munas Kadin, Juni nanti.

Sebab, Anindya sudah sangat berpengalaman. Anindya sudah aktif di Kadin sejak 15 tahun lalu.

Dengan pengalaman Anindya itu, Agus yakin bisa mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur. “Saya yakin itu ada di figur Pak Anindya Bakrie,” tegas dia.

Sebelumnya, kelebihan Anindya juga dipaparkan Ketua Komite Tetap Kemitraan Strategis Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Mohamad Toha. Menurutnya, kompetensi Anindya tidak diragukan lagi.

Khususnya, dalam hal mengenal, mengetahui permasalahan, dan dapat merumuskan solusi yang cepat untuk kemajuan Kadin ke depannya, hingga ke pelosok daerah.

“Kadin ini suatu yang besar. (Karena itu ketua umumnya) harus mengenal dekat para ketua di daerah. Dengan mengenal orang satu persatu (Kadinda) akan mengenal permasalahan dan persoalannya. Makin cepat solusi didapatkan,” ujar Toha.

Airlangga Hartarto: Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat Pascalibur Lebaran

Berita Golkar – Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia relatif masih terkendali, di mana kasus aktif nasional saat ini berada pada angka 5,2 persen dibandingkan kasus global yang mencapai 11,09 persen.

Untuk menjaga kondisi tersebut, khususnya selepas masa libur Lebaran tahun ini, Pemerintah terus memantau peningkatan mobilitas masyarakat dan penanganannya untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021 setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“Kasus aktif nasional adalah 5,2 persen dibandingkan global yang 11,09 persen. Kemudian, kasus kesembuhannya adalah 92 persen di mana global 86,83 persen dan kematian kita masih 2,8 persen dan global 2,07 persen,” jelas Airlangga.

Kasus aktif nasional mengalami penurunan sebesar 48,6 persen dari puncak kasus yang tercatat pada 5 Februari yang lalu. Dalam seminggu terakhir, angka kasus berkurang sebanyak 7.595 kasus sehingga kasus aktif saat ini berada di kisaran 90.800 kasus.

Menurut Airlangga, terdapat 15 provinsi yang kasus aktifnya meningkat, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo.

“Namun kalau kita lihat, dibandingkan minggu pertama April, kasus mingguan di pulau Sumatera ada tren meningkat dan juga tentu kita memonitor mobilitas penduduk pascalibur Lebaran dari Sumatera ke Jawa,” lanjut Airlangga.

Untuk diketahui, secara nasional, BOR (bed occupancy rate) atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit relatif rendah, yaitu 29 persen, namun beberapa yang relatif tinggi adalah daerah Sumatera, yaitu Sumatera Utara sebesar 57 persen, Riau 52 persen, Kepulauan Riau 49 persen, Sumatera Barat juga 49 persen, Sumatera Selatan 47 persen, Bangka Belitung 45 persen, Jambi 43 persen, dan Lampung 38 persen.

Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan dari mobilitas masyarakat menuju tempat wisata di wilayah oranye di beberapa kota selama seminggu sebelum Lebaran dan empat hari di akhir pekan pada saat Lebaran yang meningkat hingga 38 persen sampai 100 persen terutama di Jakarta, Subang, dan Pangandaran.

Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dari peningkatan mobilitas masyarakat, Pemerintah mengadakan pengetesan acak bagi masyarakat di beberapa provinsi yang melakukan perjalanan menuju Jakarta.

“Tentunya ini tadi arahan Bapak Presiden untuk memperkuat PPKM mikro baik di tempat mereka berangkat, maupun di tempat tujuan, di daerah dan di Jakarta. Kemudian khusus untuk yang dari Sumatera dilakukan mandatory check di Pelabuhan Bakauheni dan juga di tempat mereka berangkat,” tuturnya.

Legislator Golkar Apresiasi Pemerintah RI dalam Tanggapi Konflik Israel-Palestina

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Christina Aryani menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah RI dalam menanggapi perkembangan terkini situasi konflik Israel-Palestina.

Christina menyatakan, dirinya sangat menyayangkan eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang berujung pada jatuhnya korban. Terutama dari masyarakat sipil.

Hal ini menjadi penanda bahwa teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka.

Pihaknya mendukung Pemerintah RI yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini. Termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP).

Di mana Indonesia adalah wakil ketuanya. Selain itu, Indonesia juga bergerak melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non Blok.

“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah. Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus dilakukan dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak,” kata Christina Ariyani, Minggu (16/5/2021).

Menurutnya, saat ini Israel juga tengah mengalami permasalahan internal, dimana pasca pemilu Maret lalu, Perdana Menteri Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

Baginya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen di Israel. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu legislatif kelima sejak tahun 2019.

“Sejauh yang kami pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara atau two-state solution yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara,” kata dia.

Dia juga menyinggung data dari KBRI Amman yang mencatat terdapat total 11 WNI di Palestina. Dimana 9 orang berada di Jalur Gaza dan 2 orang di Tepi Barat.

“Mereka dalam kondisi baik, meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi himbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI kita,” katanya.

Airlangga Hartarto: Realisasi Program PEN hingga 11 Mei 2021 Capai Rp 172,35 Triliun

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun.

“Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta.

Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu. Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu.

Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2 persen dari pagu.

Untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen.

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi di Sejumlah Provinsi
Di dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan.

Bahkan 10 provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).

“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya 10 provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian; pengadaan listrik; pengadaan air; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa kesehatan.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi.

“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” pungkas Airlangga.

Menko Airlangga Optimistis PEN akan Terus Tumbuh Pada Kuartal II-2021

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II-2021.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengakui pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74 persen.

Namun, tren yang terjadi di Indonesia menunjukkan kurva “V” dan menuju ke arah positif.

“Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua akan masuk jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7 persen,” ujar Airlangga, dikutip melalui salah satu website pemerintahan, Senin (17/5/2021).

PMI Indonesia saat ini sudah mencapai 54,6 kemudian dari segi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga sudah mendekati angka normal, yakni 90 dan menuju 100.

Airlangga juga melihat dari tren perekonomian nasional bahwa impor dan ekspor sudah kembali normal. Bahkan belanja Pemerintah juga berada dalam jalur positif.

Beberapa sektor serta komunikasi dan telekomunikasi, serta jasa dan kesehatan, bahkan pertanian dan sektor properti sudah menuju ke arah yang positif.

Sementara, untuk industri dengan adanya PPnBM yang ditanggung Pemerintah juga menuju ke arah positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi.

PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) juga sudah mendekati 0 (nol), lebih tepatnya -0,23. Sementara, untuk pertumbuhan ekspor sudah mencapai 6,74 persen bahkan lebih tinggi dibanding masa pra Covid-19.

Sementara untuk impor, terutama barang modal dan konsumsi pertumbuhannya juga sudah mencapai 5,27 persen.

“Kita lihat secara spasial sudah ada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Di Sumatera sudah minus 0,86, di Jawa minus 0,83, Kalimantan minus 2,32. Sulawesi sudah positif 1,2 persen, Papua dan Maluku positif 8,97 persen. Ini didorong kegiatan dan harga komoditas, seperti sawit, nikel, tembaga dan batu bara,” kata Airlangga.

Scroll to top