Bulan: Mei 2021

Menko Airlangga: Pandemi Covid-19 jadi Momen “Wake-Up Call” Bagi Riset dan Inovasi di Indonesia

Berita Golkar – Pandemi Covid-19 mengingatkan manusia tentang peran krusial dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor farmasi dan layanan kesehatan.

Pemerintah berusaha mendukung berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 atau dikenal dengan Vaksin Merah Putih.

“Momen ini harus kita anggap sebagai “wake-up call” untuk kembali melihat kekuatan bangsa dalam hal riset dan inovasi termasuk juga industri farmasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam membuka acara Pharmaceutical & Health Care Virtual Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) Farmasi, Kamis (27/5).

Pada kesempatan tersebut, Airlangga menyatakan beberapa waktu lalu Pemerintah telah meresmikan peluncuran sumbangsih UGM dalam penanggulangan Covid-19 berupa penemuan riset dan inovasi baru bidang farmasi.

Di antaranya ialah, GeNose, face shield, bilik swab yang dilengkapi HEPA filter dan alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah, alat viral transport medium, RI-GHA sebagai uji diagnosis cepat berbasis antibody, dan ventilator serta pengembangan teknologi integrasi DNA sintetik ke dalam vector plasmid.

Semakin berjalannya waktu, Airlangga meyakini akan ada lebih banyak invensi dan inovasi lainnya. UGM dapat menjadi motor penggerak inovasi yang harus diiringi dengan semangat kolaborasi dengan semua pihak dan langkah selanjutnya menuju komersialisasi dan industrialisasi akan semakin terbuka.

Terkait perkembangan kondisi pandemi Covid-19 dan percepatan vaksinasi di Indonesia, Airlangga menyatakan berbagai penanganan pandemi yang diupayakan oleh Pemerintah dan didukung oleh masyarakat menunjukkan hasil baik.

Kasus aktif Covid-19 nasional sudah jauh menurun 45,5% dibandingkan puncak kasus pada Bulan Februari.

Presentase kasus aktif juga relatif lebih rendah daripada global dan presentase kesembuhan juga lebih baik daripada global.

Di samping itu, realisasi penyuntikan dosis vaksin termasuk relatif cepat dan menjadikan Indonesia berada pada posisi 11 besar dunia. Pemerintah terus mengupayakan vaksinasi agar meningkat kecepatannya.

Vaksin yang tersedia telah melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan mendapat pertimbangan dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), WHO, dan para ahli.

Pemerintah juga selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Airlangga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini.

Tema yang dipilih juga sangat sesuai dengan kebutuhan bangsa akan kerjasama berbagai pihak dalam penanganan pandemi Covid-19 yaitu “Work Together for Pandemic Recovery”.

Pemerintah sangat mendukung dan siap menfasilitasi tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga pada tingkatan internasional.

“Teruslah berkarya demi kesejahteraan bangsa dan negara,” pungkas Airlangga.

Airlangga Hartarto Main Basket bersama Denny Sumargo

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyempatkan dirinya berolahraga bola basket. Tak tanggung-tanggung, yang dihadapinya adalah eks pebasket nasional sekaligus artis, Denny Sumargo.

Momen itu diunggah oleh Airlangga di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official, Kamis (27/5/2021). Di video itu, Airlangga mengikuti gaya Denny yang kerap menampilan trik melempar bola basket dengan membelakangi ring.

Sambil mengenakan masker, Airlangga dengan santai mengayunkan bola basket menuju ring. Bola yang dilempar memang sempat mengenai sisi kiri ring sebelum pada akhirnya masuk.

Sontak Denny Sumargo dibuat kaget oleh kepiawaian Airlangga dalam mengolah bola. Akibatnya, Denny menggarukan kepalanya tanda malu melihat Airlangga bisa melakukan trik tersebut.

Tak hanya bermain basket bersama, Airlangga dan Denny terlibat obrolan santai pada Rabu (26/5/2021) sore. Ketum Partai Golkar ini pun tak segan untuk memuji sosok Denny yang menurutnya memiliki segudang ide kreatif meskipun berada di masa pandemi Covid-19.

“Ngobrol santai dan seru dengan tamu istimewa tadi sore, seorang anak muda, pemain basket, aktor berbakat, saat ini juga merupakan salah satu YouTuber hebat, Denny Sumargo. Cukup kagum dengan sosok seperti Mas Denny ini karena mampu memanfaatkan situasi pandemi untuk membuat aktivitas ‘new media’ yang kreatif, bermanfaat sekaligus produktif,” ujar Airlangga di akun Instagramnya.

Airlangga menilai konten-konten yang disuguhkan Denny melalui akun media sosialnya amatlah memiliki banyak manfaat. Mulai dari memberi informasi, inspirasi hingga hiburan.

“Konten-kontennya di media sosial memberikan banyak manfaat: informasi, inspirasi, sekaligus menghibur kita secara jenaka dengan berbagai perbincangannya,” ungkapnya.

Warganet yang melihat aksi Airlangga berhasil memasukkan bola ke ring dengan cara membelakangi ring pun berhasil dibuat terkesima. Mayoritas mereka menilai aksi yang dilakukan Airlangga adalah keren.

Firman Soebagyo: Perhatikan Faktor Keamanan bagi Pembentukan Pengadilan Tinggi

Berita Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menegaskan, dalam pembentukan pengadilan tinggi agar memberikan perhatian pada faktor keamanan bagi lembaga dan hakim yang bertugas.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Menurut Firman, sarana dan prasarana lembaga peradilan yang tidak memenuhi standar, itu harus diperbaiki. Terlebih lagi faktor kenyamanan dan keamanan bagi hakim yang mengemban tugas.

Firman beralasan, karena seiring dengan kebebasan menyampaikan pendapat, ada kegiatan unjuk rasa yang berupaya menekan hakim sehingga dikhawatirkan mempengaruhi keputusan hakim.

“Memperhatikan faktor safety dan security,” tegas Firman di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers pada Rabu (26/05/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan sarana dan prasarana harus masuk dalam standarisasi dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Hal lain yang lebih penting adalah penyedia lahan juga harus dinormakan.

“Jangan sampai dalam pembentukan pengadilan tinggi, tapi lahan tidak disediakan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, ini dinormakan supaya undang-undang ini bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum,” papar Firman.

Urgensi pembentukan Pengadilan Tinggi (PT) baru karena, daerah hukum PT yang sudah ada seperti Jakarta, PT Medan, PT Makassar, dan PT Surabaya tersebut dipandang terlalu luas dan telah mengalami perkembangan wilayah provinsi sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya akses pada keadilan dan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Selain itu, luasnya daerah hukum setiap PT tersebut menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya transportasi yang harus ditanggung.

Menko Airlangga: Pemerintah Optimalkan Produktivitas UMKM melalui Go-Digital dan Go-Legal

Berita Golkar – Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang didominasi oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM dengan mendorong digitalisasi atau onboarding bagi UMKM offline dan menyediakan berbagai stimulus bagi UMKM yang telah terdigitalisasi.

Pemerintah telah menginisiasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana jutaan UMKM sudah on board berbagai platform e-commerce dan diberikan stimulus seperti coaching, promosi, penyaluran pinjaman dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta penempatan dalam e-katalog pengadaan Pemerintah.

“Kondisi pemulihan ini diharapkan juga dapat dinikmati oleh UMKM sebagai sokoguru perekonomian nasional. Jumlah UMKM Indonesia mencapai 64 juta atau 99% dari struktur usaha di Indonesia, yang berkontribusi tak kurang dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta mampu menyediakan 97% dari lapangan pekerjaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari keterangan pers Selasa (25/05/2021).

Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah juga telah menyediakan Program PEN Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp 191,13 triliun yang ditujukan untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

Sekaligus agar seluruh lapisan dunia usaha dapat terus mempertahankan usahanya dan juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

Survei dari Bank Indonesia pada Maret 2021 lalu mengungkapkan 87,5% UMKM terdampak secara negatif oleh pandemi.

Namun ada sebanyak 12,5% responden menyatakan tidak terdampak ekonomi dari pandemi, dan bahkan 27,6% di antaranya mengungkapkan peningkatan penjualan.

Strateginya adalah berjualan online dan variasi produk, karena telah terjadi pergeseran pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi di masa pandemi.

Pemerintah telah lama menyadari pentingnya digitalisasi UMKM ini. Sebelum pandemi, baru 16% pelaku UMKM memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Sehingga ketika pandemi datang, UMKM berada di garis terdepan menjadi sektor yang paling terdampak.

Terkait pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Mei 2021 lalu telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital”.

“Harapannya melalui gerakan ini dapat mendorong berbagai inisiatif melalui kerja-kerja konkret di tengah masyarakat termasuk UMKM agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah menginisiasi dan melaksanakan pembangunan berbagai sarana infrastruktur fisik dan digital, termasuk di antaranya pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring, Menara BTS dan jaringan internet di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), perluasan wilayah 4G, pengembangan sistem 5G, peluncuran satelit multifungsi SATRIA, pembangunan beberapa pusat data nasional, serta sarana diklat bagi Digital Technopreneur dan Digital Talent.

Tidak kalah penting dari upaya UMKM go-digital adalah upaya UMKM go-legal yang diatasi Pemerintah dengan menghilangkan berbagai hambatan regulasi dalam ekosistem melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Saya menyambut dengan baik sekali acara dialog dengan topik Digitalisasi dan UMKM ini sebagai ruang untuk berbagi informasi dan menghasilkan buah pikir yang bermanfaat dalam rangka memajukan UMKM kita,” tutupnya.

Bambang Patijaya F-Golkar Apresiasi Penggunaan Kartu Penyaluran Gas Subsidi LPG di Babel

Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mengapresiasi penggunaan kartu dalam penyaluran gas subsidi LPG di Bangka Belitung.

Menurutnya, persoalan subsidi gas di Babel selalu ramai bukan pada jumlah kuota yang ditetapkan, namun pada bagaimana mekanisme penyaluran sehingga bisa tepat sasaran by name by address.

“Kami sepakat bahwa (persoalan subsidi gas LPG, red) ini soal penyaluran. Kita kalau dapat datanya bisa by name by address. Tapi, ketika mau distribusi barangnya tidak cukup atau tidak sampai. Kalau di Bangka Belitung saat ini sedang kerja sama antara Pemprov, BRI, dan Hiswana Migas yaitu bagaimana membuat kartu by name by address orang-orang yang namanya sebagai penerima subsidi gas elpiji tersebut ini mereka ada kartu, Kartu BRI,” jelas Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip dari keterangan pers Selasa (25/05/2021).

Mekanisme penggunaan kartu subsidi gas LPG di Babel, menurut Bambang, adalah pada saat mendatangi agen subsidi gas, para warga tersebut terlebih dahulu harus membeli kartu tersebut.

Lalu, setelah membeli, warga menaruh uang saldo di dalam kartu tersebut. Sehingga, saldo dalam kartu ini dapat digunakan untuk membeli gas subsidi yang sudah sesuai by name by address.

“Program ini awalnya saya pikir tidak masuk akal, tapi saya pikir pasti berhasil. Karena BRI yang punya kartunya itu punya kepentingan untuk mengelola bisnis. Banyak kartu kontrol yang kita keluarkan selama ini untuk kegiatan apapun hanya sanggup cetak tapi tidak sanggup dijalankan. Karena tidak ada pihak yang berkepentingan mengelola sistem tersebut,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Karena itu, ia berharap mekanisme penyaluran subsidi gas LPG di Babel dapat menjadi benchmark di daerah lain.

“Sehingga intinya bahwa orang yang memang sudah terdaftar sebagai penerima subsidi ini memang sampai. Caranya memakai kartu mungkin bisa jadi contoh,” ujar legislator dapil Babel itu.

Adapun beberapa kesimpulan RDP Komisi VII DPR RI terkait dengan subsidi LPG yaitu, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan pengawasan pada realisasi penyaluran LPG tabung 3 kilogram agar target 7,5 juta MT dapat terpenuhi dan tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan.

Selain itu, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk segera mengevaluasi implementasi program LPG tabung 3 kilogram termasuk memperkuat penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran program subsidi tersebut.

Menko Airlangga: Pemerintah Jaga Ketersediaan Stok Vaksin demi Realisasi Target Vaksinasi

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Pemerintah selalu menjaga ketersediaan stok vaksin agar pelaksanaan vaksinasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan di area kargo Garuda Indonesia dalam konferensi pers kedatangan vaksin tahap ke 13 sebanyak 8 juta dosis bulk vaksin Sinovac yang telah sampai pada Selasa pagi (25/5).

Ketersediaan vaksin yang cukup memadai melalui Program Vaksinasi Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong mendukung upaya percepatan vaksinasi di Indonesia.

Pemberian vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk beraktivitas kembali dan menggerakkan perekonomian.

“Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy). Masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan vaksinasi. Vaksin telah melalui proses evaluasi oleh Badan POM yang juga telah mendapatkan pertimbangan dari ITAGI, WHO, dan para ahli. Dengan kedatangan vaksin Sinovac hari ini maka total vaksin yang telah diterima Indonesia menjadi sebanyak 83,9 juta dosis,” tegas Airlangga.

Pada kesempatan itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi Covid-19 menjadi game changer yaitu salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan dalam mengakhiri pandemi ini.

Untuk mencapai herd immunity dibutuhkan 70% penduduk atau sekitar 181,5 juta jiwa yang perlu divaksinasi. Hingga saat ini Pemerintah telah merealisasikan pelaksanaan vaksinasi Tahap I bagi SDM Kesehatan dan Tahap II bagi Lansia dan Pejabat Publik.

“Untuk mempercepat tercapainya herd immunity, Pemerintah segera memulai Vaksinasi Tahap Ketiga yaitu bagi masyarakat rentan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek geo spasial dengan angka kasus Covid-19 yang tinggi atau zona merah dan aspek sosial ekonomi,” kata Airlangga.

Ketua Umum Golkar ini juga menegaskan, pihaknya mengapresiasi vaksinansi Gotong Royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Diharapkan vaksinasi ini segera dipercepat.

Berjalan paralel dengan Program Vaksinasi Pemerintah, Program Vaksinasi Gotong Royong juga gratis karena dibiayai perusahaan.

Vaksinasi Gotong Royong yang menggunakan Vaksin Sinopharma telah dilaksanakan sejak tanggal 18 Mei 2021.

Vaksinasi tersebut dilakukan untuk karyawan pada 27 perusahaan melalui 18 fasilitas kesehatan yang berlokasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Riau dan Maluku Utara.

Sebanyak 76.910 dosis untuk Vaksinasi Gotong Royong telah didistribusikan. Hingga saat ini Vaksinasi Gotong Royong telah dilakukan kepada 21.616 orang.

“Bersama kita tumbuhkan optimisme ini sehingga akan menguatkan ekspektasi terhadap perekonomian Indonesia untuk bisa rebound di tahun 2021 dengan angka pertumbuhan di kisaran 4,5% sampai dengan 5,3%. Pemerintah terus berupaya keras untuk suksesnya program vaksinasi di Indonesia. Namun, kunci dari keberhasilan program vaksinasi harus didukung oleh semua pihak, semua komponen masyarakat dari seluruh bagian Indonesia dan tentunya dengan tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin,” pungkas Airlangga.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan mengintensifkan penerapan 3T (testing, tracing, dan treatment) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menangani pandemi Covid-19.

Pada kesempatan tersebut turut hadir menyaksikan kedatangan vaskin, Menkominfo Johnny G. Plate, Wamenkes Dante Saksono, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku dan Direktur Utama Biofarma Honesty Basyir.

Menko Airlangga Berharap Perusahaan Digital Bantu Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia

Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu memberikan dukungan bagi kebijakan transformasi ekonomi digital, terlebih dalam masa pandemi di mana telah terjadi perubahan kebiasaan masyarakat dari yang tadinya lebih banyak dilakukan secara fisik menjadi virtual.

Perusahaan rintisan (start-up) yang bergerak di bidang teknologi diharapkan menjadi salah satu penyokong dalam menyukseskan transformasi tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa situasi pandemi ini sebaiknya dijadikan momentum mempercepat transformasi digital.

“Target Indonesia di 2045 salah satunya adalah lolos dari middle income trap. Dengan rata-rata PDB harus di atas US$10 ribu bisa dibilang lolos middle income trap,” ujarnya dalam Grab Town Hall Mei 2021, di Jakarta, Senin (24/5).

Menko Airlangga meneruskan, untuk dapat meloloskan diri dari jebakan pendapatan kelas menengah itu perlu didorong pertumbuhan ekonomi secara spasial. Selain itu juga dapat dilakukan inklusi finansial dan sistem pembayaran digital.

“Keberhasilan inklusi keuangan itu perlu komunitas, termasuk perusahaan teknologi (finansial), dan ini perlu didorong (dari sisi komunitas),” paparnya.

Komunitas digital berisi talenta-talenta digital yang merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan transformasi digital. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan atau 600 ribu orang per tahun.

Untuk pengembangan kompetensi SDM digital, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital”.

Melalui gerakan ini diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif.

Maka itu, perusahaan yang bergerak di bidang digital diharapkan dapat terus membantu upaya pengembangan ekonomi digital di Indonesia, antara lain dengan: (1) Mendorong peningkatan akses ke teknologi digital, (2) Mengembangkan keterampilan/literasi digital dan meningkatkan ketersediaan talenta digital, (3) Memfasilitasi peningkatan kualitas layanan digital, dan (4) Memperluas kesempatan bagi para pekerja informal dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut sebagai bagian dari sharing session di hadapan para punggawa serta pegawai di perusahaan teknologi penyedia layanan transportasi dan delivery online, Grab Indonesia.

Tak hanya persoalan ekonomi serius yang ia bicarakan, namun juga tentang perjalanan kariernya hingga menjadi seorang Menteri, sampai ke makanan dan hobi favorit dalam sesi rapid fire questions di awal acara. Ketika harus memilih antara latihan silat atau kungfu, Menko Airlangga menjawab ‘wushu’.

“Saya pilih wushu, karena selain saya Ketum-nya, olahraga ini juga mengajarkan soal kekuatan dan kesabaran. Jadi kalau kita semakin kuat, harus semakin sabar,” ucapnya disambut tepuk tangan dari hadirin yang hadir.

Turut hadir dalam acara ini, baik secara langsung maupun virtual, adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Moh. Rudy Salahuddin; Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata; Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi; Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Pusat Grab Indonesia Tirza Munusamy; serta perwakilan pegawai, mitra driver, dan mitra merchant Grab Indonesia.

HUT SOKSI ke-61, Ini Harapan Legislator Firman Soebagyo

Berita GolkarWakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Firman Soebagyo menjawab pertanyaan awak media terkait kenapa dirinya tidak hadir dalam HUT SOKSI ke 61, Jumat,(21/5/2021).

“Kenapa saya tidak hadir dalam tasyakuran yang diselenggarakan Depinas SOKSI di hotel Century Park, Senayan, karena di waktu yang sama saya ada jadwal kontrol vaksin Nusantara yang sudah dijadwalkan cukup lama di RS Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto,” katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (24/05/2021).

Sebagai penyintas Covid 19, Firman memang tak pernah terlihat menghadiri pertemuan-pertemuan yang melibatkan kerumunan massa.

Jawaban diplomatis itu menunjukkan kepiawaiannya yang mumpuni di dunia politik sekaligus memperkuat dugaan jika hingga saat ini SOKSI masih dihadapkan pada perpecahan kepemimpinan, yakni antara kubu pimpinan Ahmadi Noor Supit dan Ali Wongso Sinaga yang belum terselesaikan sejak Munas Partai Golkar di Bali 2016 lalu.

Sangat wajar jika persoalan ini membuat senior Partai Golkar sekaligus senior SOKSI, Firman Soebagyo terkesan sangat hati-hati menjawab setiap pertanyaan awak media di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan.

Ketika ditanya apa makna pidato Ketua Umum SOKSI kubu Ahmadi Noor Supit yang menyebut SOKSI sebagai ormas Independen, Firman tampak gusar.

Namun, sebagai politisi senior dengan tegas ia menerangkan bahwa SOKSI, terlepas dari kubu manapun, tidak boleh melupakan akar sejarahnya.

SOKSI sebagai ormas yang didirikan oleh Prof. Doktor Jendral Suhardiman bersama Oetoyo Oesman serta Prof. Thomas Suyatno, sampai saat ini tetap konsisten bahwa SOKSI adalah organisasi yang kiprah politik serta afiliasi politiknya kepada Partai Golkar.

“Jadi tegas saya katakan tidak ada dalam sejarah manapun SOKSI independen. Kalau ada yang mengatakan itu mungkin keseleo berbicara. Saya sebagai salah satu kader senior SOKSI wajib meluruskan dan mengoreksinya,” cetusnya.

Firman menambahkan, SOKSI sebagai orang tua tidak boleh melupakan Partai Golkar sebagai anak biologisnya. Golkar adalah organisasi politik yang dilahirkan SOKSI. Terkait isu yang menyebutkan kader SOKSI akan mencalonkan Presiden 2024.

“Sampai detik ini kami sebagai kader Partai Golkar dan SOKSI tetap konsisten mendukung keputusan MunasPartai Golkar bahwa Calon Presiden dari Partai Golkar adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ini adalah keputusan tertinggi yang telah diputuskan dalam Munas partai Golkar dan telah sesuai dengan mekanisme dalam pengambilan keputusan di partai. Belum ada keputusan lain, artinya tidak ada siapapun yg boleh berandai-andai mencalonkan Presiden dari Partai Golkar,” tuturnya.

“Oleh karena itu, saya sebagai senior Partai Golkar dan SOKSI menghimbau agar SOKSI cepat bersatu menuju satu tujuan, mengawal NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana doktrin yg diamanatkan pendiri SOKSI, Prof Suhardiman. SOKSI bukan organisasi independen. SOKSI adalah pengawal dan pendukung setia Partai Golkar yang saat ini di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ini final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” lanjutnya.

Firman juga menjelaskan sejak ia menjadi Sekjen SOKSI, ia selalu mengingatkan peran aktif SOKSI sejak zaman Suhardiman sangat diperhitungkan dalam perpolitikan nasional.

Perjuangan ini harus dilanjutkan oleh para generasi penerus, bukan dengan melawan arus doktrin SOKSI yang telah terbentuk sejak didirikan.

Terlebih sekarang generasi penerus, Bobby Suhardiman bersama Oetoyo Oeman serta Prof Thomas masih tetap aktif sebagai panutan bersama.

Firman sangat menyayangkan jika ada pihak yang mengatakan SOKSI independen dengan maksud melepaskan keterikatan politiknya dengan Partai Golkar.

“Itu artinya yang bersangkutan tidak paham sejarah dan saya meyakini Ketum Ahmadi Noor Supit sangat paham tentang itu,” lanjutnya.

Firman mengajak seluruh kader SOKSI tegak lurus menghormati konstitusi Partai Golkar. Ia menghimbau semua elemen dan kader SOKSI dari kubu manapun untuk tetap konsisten berafiliasi politik ke Partai Golkar.

“Kalau ditanya apa harapan untuk SOKSI di usia yang ke 61 ini, tentunya saya berharap SOKSI mampu menyatukan dirinya dari konflik yg berkepanjangan di internal organisasi dan mampu menyelesaikan perpecahan dengan baik serta mampu mengonsolidasikan organisasi sampai tingkat daerah untuk mengawal dan memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2024. SOKSI juga harus mengawal capres tunggal yang diusung Partai Golkar, yakni Ketua Umum Airlangga Hartarto. Kita harus bergandengan tangan dan saling bahu membahu. Hindari perbedaan dan perpecahan yang tidak perlu terjadi. Satukan barisan untuk mencapai satu tujuan menuju kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024,” tandasnya.

Menperin bersama Gernas BBI Sukses Gelar Festival Joglosemar di Candi Borobudur

Berita Golkar – Kementerian Perindustrian sukses menyelenggarakan acara puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) bertema Festival Joglosemar: Artisan of Java, di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Pada acara ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya secara virtual dan dihadiri langsung oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sebelum menyampaikan laporannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka dengan membaca pantun menarik.

“Menyambut pagi di Borobudur, sembari berkumpul menikmati secangkir kopi. Untuk Indonesia yang makmur, ayo beli produk dalam negeri,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip, Senin (24/5/2021).

Menperin mengatakan, sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator Gernas BBI dan Ketua Timnas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), masyarakat Indonesia agar bisa mendukung produk industri nasional dengan menggunakan dan membelinya.

“Karena akan menumbuhkan sektor industrinya, sehingga dapat menopang perekonomian,” ungkapnya.

Menperin menegaskan, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) saat ini telah mampu menghasilkan berbagi produk yang dibutuhkan oleh pasar domestik dan ekspor, dengan kualitas yang kompetitif.

“Artinya, apapun itu kebutuhannya, semua produknya sudah bisa diciptakan oleh anak bangsa kita sendiri,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada pelaku IKM yang berperan penting sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa usaha sektor IKM tersebar di seluruh pelosok tanah air, dengan jenis usaha dan produknya yang sangat beragam, melibatkan banyak warga sekitar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja,” tegas Agus.

Menperin mengemukakan, Gernas BBI melalui Festival Joglosemar yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, menjadi momentum untuk membangkitkan gairah usaha para pelaku IKM di seluruh wilayah Indonesia.

“Saatnya IKM kita bisa naik kelas, dengan menghasilkan beragam produk berkualitas. Hal ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga dapat berdaya saing di kancah global,” tandasnya.

Menperin juga menyebutkan tiga tujuan utama dilaksanakannya program Gernas BBI Festival Joglosemar, yaitu meningkatkan jumlah pelaku IKM yang onboarding, menciptakan value creation bagi pelaku IKM, dan meningkatkan permintaan produk IKM.

“Dalam rangka mendukung tujuan utama Gernas BBI tahun 2021, yaitu 6,1 juta UMKM onboarding di marketplace, Kemenperin secara konsisten memberdayakan pelaku IKM melalui penguasaan teknologi e-business melalui program e-Smart IKM,” pungkas Menterin.

Program e-Smart IKM sendiri, telah berjalan sejak tahun 2017, dan telah melatih sebanyak 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia.

Adapun manfaat yang diperoleh oleh para pelaku IKM yang mengikuti program e-Smart IKM, antara lain mendapat workshop tentang membuka toko online, bisnis digital, manajemen bisnis, serta terkait kebijakan dan peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, masuk ke dalam katalog e-smart IKM, memiliki akses ke berbagai program Kemenperin seperti restrukturisasi mesin peralatan, klinik HKI, klinik kemasan, sertifikasi TKDN dan SNI, pameran, serta pendampingan teknologi. Selain itu, pendampingan pemasaran online dan akses go global.

“Dalam rangka mendukung program Gernas BBI, kami juga turut melaksanakan pameran offline dan online produk IKM di beberapa lokasi strategis, yaitu di Bandara Jakarta, Denpasar, Jogjakarta, Semarang dan Solo. Kemudian, area perbelanjaan di dalam maupun luar negeri, di antaranya Suntec City – Singapura, Mall Kota Kasablanka dan Mall Puri Indah – Jakarta dan Mall Paragon – Semarang, Galeri Bank Indonesia Yogyakarta, Landing Page Marketplace, dan website www.esmartikm.id,” sebut Menperin Agus.

Melkiades Laka Lena: Pemerintah Harus Investigasi Bocornya 279 Juta Data Penduduk

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparat penegak hukum menginvestigasi kasus kebocoran data pribadi yang diduga milik peserta BPJS bidang Kesehatan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi Informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri kronologi kejadian yang sebenarnya.

“Investigasi perlu dilakukan untuk memastikan kronologi dari kebocoran 279 data peserta yang diduga milik BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di luar negeri,” tegas Melki, dikutip melalui keterangan pers Senin (24/5/2021).

Setelah investigasi, Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai peristiwa tersebut secara transparan.

“Pihak BPJS perlu menjelaskan penyebab bocornya data. Kemudian, dampak dari kebocoran data, serta risiko yang akan dihadapi masyarakat akibat bocornya data pribadi,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Terpenting, lanjut Melki, Pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar kejadian kebocoran data ini tidak terulang kembali. Pasalnya baik itu data BPJS Kesehatan ataupun data pribadi masyarakat adalah hal yang patut dilindungi.

“Baik data-data terkait dengan peserta BPJS Kesehatan maupun data-data warga negara yang lain yang juga penting untuk dilindungi oleh semua institusi yang terkait penanganan dengan pengamanan data pribadi warga negara Indonesia,” tegas Melki.

Pasalnya, pihak BPJS kesehatan sering menyampaikan kepada Komisi IX selaku mitra kerja, sistem komputerisasi penyimpanan data yang dimiliki sangat terjamin keamanannya.

Scroll to top