Bulan: Mei 2021

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo benar-benar telah memudahkan sekaligus memanjakan masyarakat setempat dalam mengakses layanan publik.

Hampir semua bentuk layanan tersedia dalam satu atap, ini merupakan tren terobosan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Usai pertemuan dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, di kantor Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (28/5/2021) lalu, Doli menyatakan, konsep MPP mulai menjamur di beberapa kota dengan memberikan kecepatan dan kemudahan mengakses layanan.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga jadi pionir dalam membangun sistem Online Single Submission (OSS).

“Kita telah kunjungi Mall Pelayanan Publik Sidoarjo. Satu konsep baru yang muncul beberapa tahun ini dan sudah menjamur di setiap kabupaten kota. Masyarakat dimudahkan dengan pelayanan satu pintu itu. Jadi, bisa selesai dengan cepat dan mudah. Kita juga lihat sistem Online Single Submission. Sidoarjo ini termasuk pionir. Walaupun begitu pemerintahnya jangan langsung puas. Masih ada masalah lain,” tutur Doli, dikutip Senin (31/05/2021).

Komisi II DPR berada di Sidoarjo untuk melihat dari dekat bagaimana MPP tersebut beroperasi. Saat berkunjung ke MPP itu, memang, sedang tidak banyak warga yang datang.

Di MPP berbagai layanan publik tersedia. Misalnya, layanan kependudukan, SIM, imigrasi, izin usaha, pengurusan tilang kendaraan, sampai kejaksaan.

Ombudsman turut ikut hadir di Sidoarjo. Kepada Komisi II dan Pemda Sidoarjo, Ombudsman mengungkapkan, maladministrasi di Jatim cukup tinggi.

Kasus maladministrasi itu salah satunya banyak terjadi di Surabaya. Dan Komisi II memilih berkunjung ke Sidoarjo, karena layanan publiknya dinilai cukup baik di Jatim.

Menurut Doli, kasus maladministrasi di Jatim mungkin disebabkan tingkat pemahaman masyarakatnya sudah tinggi terhadap prosedur layanan publik.

Selain itu, maladministrasi yang banyak terjadi di Jatim, mungkin juga karena masyarakatnya sudah mengetahui ada lembaga pengaduan seperti Ombudsman tempat mengadukan layanan masyarakat yang merugikan.

“Jatim ini termasuk yang tertinggi pengaduan maladministrasi pelayanan publiknya,” tutup politisi Partai Golkar itu.

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali secara resmi membuka kegiatan pelatihan kepemudaan dan kemahasiswaan bertajuk ‘Penguatan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pandemi Covid-19’ secara virtual yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Senin (31/5).

Dalam sambutannya pada kesempatan ini, Menpora Amali kembali mengingatkan kepada para pemuda termasuk mahasiswa di dalam untuk terus melakukan inovasi. Apalagi saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, meskipun sedang dilanda wabah, namun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan harus tetap dilaksanakan.

“Tentu kita tidak boleh berdiam diri karena upaya-upaya penanganan pandemi ini adalah upaya kita semua. Bagaimana supaya kita mempunyai pertahanan atau imunitas terhadap pandemi ini dan kegiatan-kegiatan tetap bisa berjalan,” kata Menpora Amali.

Menpora Amali menyampaikan berdasarkan sensus penduduk terakhir tahun 2019 lalu. Sekitar 24 persen rakyat Indonesia berumur 16 tahun sampai dengan 30 atau dikategorikan pemuda dalam UU Kepemudaan.

“Jadi usia pemuda kita itu yang antara 16 sampai dengan 30 tahun dan itu berada di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Tentu harus ada peningkatan kapasitas, kemudian kemampuan yang harus dimiliki oleh para pengurus organisasi kemahasiswaan. Khususnya di dalam organisasi ini apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Menpora Amali kemudian memaparkan terkait program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2020 hingga 2024 mendatang antara lain terkait kepemudaan.

Di antaranya pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dan juga penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.

“Pada pagi hari ini, kita mengadakan pelatihan penguatan manajemen organisasi kemahasiswaan di tengah-tengah pandemi. Tetap dalam panduan program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga bagaimana para pemuda kita jadi kreatif dan inovatif dan tentu harus punya kemandirian,” jelasnya.

Menpora Amali mengingatkan kepada para pemuda dan mahasiswa, bahwa tantangan mereka yang sesungguhnya adalah setelah lulus dari perguruan tinggi.

Bukan saja mahasiswa lulusan dalam negeri, tapi juga mahasiswa Indonesia yang kini menimba ilmu di luar negeri.

Sehingga, keberadaan organisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus sangat diperlukan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dan kemandirian dan memiliki kemampuan untuk bersaing.

“Saya minta supaya manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan dalam pelatihan penguatan kapasitas manajemen organisasi kemahasiswaan ini,” pintanya.

Selanjutnya, Menpora Amali berpesan agar mahasiswa dan pemuda menyesuaikan diri dengan era digitalisasi. “Selalu kami pesan kan bahwa harus ada transformasi, sudah saatnya kita mengelola organisasi ini secara modern dengan transformasi dari cara cara manual menjadi cara-cara digital. Tidak bisa menghindari itu,” tukasnya.

Menpora Amali pun berharap acara ini berjalan lancar dan para pembicara dapat berbagi ilmu dan pengalamannya kepada para peserta pelatihan manajemen organisasi kemahasiswaan.

“Harapan saya setelah ini, tentu ada hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terbuka terhadap masukan, rekomendasi-rekomendasi, dan berbagai hal yang bisa disampaikan kepada kami dan bisa menjadi bahan pertimbangan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan untuk perumusan kebijakan di lingkungan kementerian olahraga khususnya di bidang kepemudaan,” harapnya.

Berita Golkar – Pemilu 2024 masih jauh di depan mata, tetapi Golkar tampaknya tidak ingin main-main menghadapi pesta demokrasi tersebut.

Seperti yang dilakukan Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto dengan terus melakukan berbagai konsolidasi politik ke berbagai daerah di Indonesia.

Kini, giliran Bali yang dikunjungi oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, Minggu 30 Mei 2021.

Airlangga menemui para kader Golkar tersebut di Bali, di Merusaka Hotel Nusa Dua, Kawasan ITDC, Badung.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga meminta para kader Golkar untuk terus bekerja keras melakukan fungsinya untuk pemenangan Pemilu 2024.

Salah satunya yakni dengan menyasar kalangan pemilih pemula atau generasi milenial.

Selain itu, ia juga meminta agar para kader Golkar juga lebih memperhatikan sektor pemulihan perekonomian serta kesehatan masyarakat.

“Pada tahun 2024 akan dilakukan Pileg dan Pilres, sudah tentu perhatian dari kader Partai Golkar mulai hari ini mencari fungsionalisme untuk bertarung di DPR,” jelasnya.

Airlangga juga menyebutkan bahwa dalam menuju pemenangan Pemilu 2024 diharapkan para kader merekrut kader partai andalan, khususnya pada kader yang berasal dari kalangan milenial.

Hal ini menurutnya sangat beralasan mengingat menurutnya Pemilu 2024 akan sangat berbeda dengan Pemilu tahun sebelumnya, di mana menurutnya kaum milenial sekarang ini akan mendominasi dalam Pemilu 2024 nanti.

“Kami minta dalam pemenangan Pemilu, selalu merekrut kader andalan. Terutama kader milenial, karena Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Milenial adalah pemilih yang mendominasi,” sambung Airlangga.

Untuk itu, ia berharap mulai saat ini para kader Golkar gencar melakukan pembinaan di tengah masyarakat.

Terlebih ia mendorong para kader partai untuk selalu melayani masyarakat, meski di tengah pandemi Covid-19 kadernya diminta tidak patah semangat.

Bahkan situasi saat ini masyarakat perlu perhatian, baik dari sektor perekonomian dan kesehatan.

“Pemulihan dan kesehatan masyarakat terpenting, partai Golkar akan hadir menanganinya,” tegas dia.

Ditambahkannya, Pemilu 2024 Partai Golkar bisa menang kalau kesehatan masyarakat terjamin. Sebab, orang sehat yang akan bisa terlibat dalam Pemilu.

“Kita harus membuat masyarakat Bali sehat, dan pariwisatanya kita hidupakn kembali. Tentu dengan penanganan protokol kesehatan Covid-19, dan mengoptimalkan turis domestik serta travel dalam negeri.

Kami berharap apa yang dilakukan Golkar dalam konsolidasi ini bisa mendorong pemulihan ekonomi dan keksehatan masyarakat, tentu untuk memenangkan partai Golkar,” tegas Airlangga.

Berita Golkar – Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 yang diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang. Forum G-20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 22 November 2020, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022.

Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 tersebut, perlu dibentuk suatu Panitia Nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi.

Oleh karena itu, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.

Tetapkan Panitia Nasional Presidensi G-20 dipercaya untuk memimpin Sherpa Track G20, yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa, di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger.

Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G-20.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang.

Tugas pokok tersebut antara lain:

(1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang, dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi focal point kelompok kerja G20, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin, Kemenkes, Kementerian LHK, dan KPK;

(2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian, yang terdiri dari Co-Sherpa G20 Indonesia yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Dr. Raden Edi Prio Pambudi, dan Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas, Dr. Dian Triansyah Djani;

(3) Mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia;

(4) Menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa – baik tingkat Working Groups maupun tingkat Menteri, dan Engagement Groups;

(5) Menetapkan rencana kerja dan anggaran setiap bidang;

(6) Menyampaikan laporan kepada Presiden RI.

Pandemi Covid-19 menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh forum ini, dan juga ekspektasi bahwa Indonesia akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi.

Menko Airlangga menjelaskan 5 nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20, yaitu:

(1) Sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19;

(2) Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional;

(3) Presidensi G20 akan dimanfaatkan Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia;

(4) Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 tahun mendatang;

(5) Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.

Untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam persiapan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah membangun portal Document Management System (DMS) untuk menata secara digital dokumen substansi terkait G20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G20.

”Ini merupakan insiatif yang sangat bagus, untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20”, tambah Airlangga.

Sesuai kesepakatan KTT G-20 di Riyadh pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 pada tahun 2022.

Keputusan ini maju setahun lebih awal dari rencana semula pada tahun 2023 setelah India mengajukan pertukaran dengan Indonesia karena India membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang.

Alasan lainnya ialah karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. KTT G-20 rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 di Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik, dengan melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.

Benang merah dari sejumlah faktor ini adalah tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) yang tidak berjalan dengan baik.

“Kelemahan tata kelola perusahaan merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi tahun 1998 dan kelemahan tersebut antara lain kualitas investasi yang buruk serta diversifikasi usaha yang sangat luas,” ucap Airlangga dikutip Jumat (28/05/2021).

Ia mengatakan kondisi pandemi ini menjadi pembelajaran pentingnya keberlangsungan bisnis, pentingnya perusahaan memperhatikan semua stakeholder serta pihak yang terlibat dalam rantai pasok dan juga para konsumen.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kecepatan perusahaan dalam merespons hal-hal yang sebelumnya tidak terduga terjadi.

“Kita sadar kebutuhan akan good corporate governance sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tata kelola di Indonesia,” ucap Airlangga.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance.

Lembaga tersebut bertugas untuk membangun kesadaran pentingnya tata kelola perusahaan serta menyusun beberapa pedoman tata kelola.

Otoritas Jasa Keuangan juga telah membuat peta arah tata kelola perusahaan Indonesia di awal tahun 2014.

Pedoman ini terutama ditujukan untuk emiten dan perusahaan publik dan upaya reformasi tata kelola ini selanjutnya mendorong timbulnya insentif lain dari berbagai lembaga.

Kesadaran reformasi tata kelola juga menjadi kolektif secara regional sehingga ASEAN melalui ASEAN Capital Market Forum memperkenalkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) di tahun 2011.

Airlangga mengatakan pada tahun 2019, 10 perusahaan di Indonesia tercatat masuk dalam kategori ASEAN Asset Class berdasarkan ACGS. Hal ini menjadi prestasi bagi Indonesia.

“Jumlah perusahaan tercatat yang masuk dalam ACGS setiap tahun juga mengalami peningkatan artinya sudah banyak perusahaan dapat yang memiliki tata kelola yang baik,” kata Airlangga.

Mengenai kaitan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dengan GCG, Airlangga mengatakan seluruh pihak perlu mengubah prioritas dan mulai mengidentifikasikan risiko di depan mata yang menjadi bagian dari SDG.

Beberapa di antaranya yaitu seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bencana alam dan bencana lingkungan akibat ulah manusia.

“Berbagai langkah pertama dapat dilakukan dengan model ekonomi yang berkelanjutan untuk itu praktek environment social governance (ESG) dan sering disebut sebagai lingkungan sosial dan tata kelola perlu dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis,” katanya.

Menurut Airlangga, perusahaan perlu menyadari bahwa resiko dan mengumpulkan data ini penting untuk membangun perusahaan yang memiliki resilient di masa mendatang.

Secara geografis Indonesia juga rentan terhadap perubahan iklim dan bencana, sehingga akan banyak kerugian yang ditanggung jika prinsip lingkungan sosial dan tata kelola ini tidak dijalankan.

Selain itu, penerapan ESG juga terbukti berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs perlu usaha kolektif dari Pemerintah perusahaan media lembaga pendidikan.

“Tata kelola yang efektif hanya dapat terwujud bila kesadaran bersama bisa terbentuk dengan prinsip tata kelola yang baik mulai dari akar rumput sampai dengan jenjang para pengambil keputusan strategi,” kata Airlangga.

Berita Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menekankan, negara harus memberikan edukasi dan kepercayaaan kepada masyarakat terkait aturan tentang minuman beralkohol (minol).

Karena itu, Nurul menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol malah berdampak sebaliknya, yaitu timbulnya ketidakpercayaan negara terhadap masyarakat, sehingga perlu adanya aturan.

“Negara harus mempercayai warganya, bahwa misalnya ada minuman keras di depan saya, kalau saya tidak suka bir, maka saya tidak akan minum. Apalagi saya tahu itu dilarang agama saya. Namun, juga kita harus memberikan edukasi sebagai tanggung jawab ke masyarakat. Jangan sampai semua dilarang, akhirnya menjadi nyolong-nyolong. Bahkan yang ilegal itu akhirnya menjadi milik kelompok tertentu dan diselundupkan jadi mahal,” jelas Nurul dalam RDPU Baleg DPR RI dengan jajaran PBNU, Muhammadiyah, dan MUI terkait penyusunan RUU Minol, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (28/05/2021).

Nurul menganalogikan saat ada larangan seks bebas, terjadi penjualan alat kontrasepsi secara diam-diam di masyarakat.

“Namun toh dalam perjalanannya, sekarang penjualan alat kontrasepsi itu sudah dijual bebas, ada di minimarket. Tapi, itu juga tidak melegalkan seks bebas. Saya juga tidak mau anak saya melakukan seks bebas apalagi berganti pasangan. Tapi, ini adalah bentuk trust saya kepada anak saya,” ujar Nurul.

Karena itu, Nurul meminta agar melihat persoalan kriminalitas dalam pandangan yang objektif. Bahwa tidak semua kriminalitas disebabkan karena pengaruh minuman alkohol.

Ada yang karena faktor ekonomi bahkan karena aktivitas pornografi melalui menonton video di gawai.

“Jadi kalau saya pribadi, jangan minuman keras ini menjadi suatu momok yang menakutkan sehingga kita harus melarang. Jadi saya merasa terlalu banyak larangan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Karena itu, ia berharap peraturan mengenai minuman beralkohol sudah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada selama ini.

Beberapa di antaranya adalah UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 18/2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol, serta Permendag Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minol.

“Jadi kalau melihat substansi yang ada di RUU ini rasa-rasanya dengan semua peraturan yang ada ini semua sudah cukup. Itu menurut pandangan kami,” tutup Nurul.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan, dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata memberikan pengaruh terhadap perekonomian Bali.

Mengingat, selama pandemi berlangsung banyak terjadi penutupan sementara hotel, restoran, industri pariwisata, kemudian terjadi juga pengurangan karyawan, cuti tidak dibayar (unpaid leave) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kesulitan Likuiditas seperti gagal bayar kredit investasi dan modal kerja, serta penutupan usaha secara permanen.

Hal tersebut disampaikan Dito kepada media disela-sela memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Himbara, LPEI, Jamkrindo, Bali Tourism Hub, dan PHRI di Badung, Bali, Kamis (27/5/2021).

Pertemuan tersebut membahas kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Dukungan Pemulihan Pariwisata di Provinsi Bali.

“Game changer. Selain program vaksinasi, yang perlu dilakukan adalah pembukaan kembali wisatawan lokal dan mancanegara untuk pemulihan sektor pariwisata dengan tetap menerapkan protokol Covid-19,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ia melanjutkan, Komisi XI akan all out untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata baik di Provinsi Bali maupun pemulihan di provinsi lainnya yang terdampak terhadap sektor pariwisata.

Saat ini dukungan Komisi XI bersama mitra kerja melalui kebijakan di sisi supply untuk mendukung dan memberikan ruang terhadap usaha hotel, restoran, dan kafe agar dapat bertahan dan bangkit kembali di saat demand-nya mulai tumbuh.

Sampai menunggu confidence wisatawan, lanjutnya, upaya dukungan kepada pemulihan ekonomi dan pariwisata harus terus didorong.

“Salah satunya melalui akselerasi kebijakan OJK melalui relaksasi kredit dan restrukturisasi kredit untuk Hotel, Restoran, dan kafe (horeka), penjaminan kredit korporasi untuk sektor pariwisata oleh LPEI, penyaluran KUR dan UMKM non-KUR serta restrukturisasi kredit penempatan dana oleh perbankan, dan dukungan revitalisasi dan pembangunan melalui DAK Pariwisata oleh Kemenkeu,” tambahnya.

Dito mengajak untuk mengedepankan kerja bersama, bahu membahu mendukung pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan pariwisata oleh seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Bali.

“Mendukung percepatan program vaksinasi, mendukung Bangga Berwisata Indonesia, termasuk Bangga Buatan Indonesia sebagai bagian untuk mendukung sektor usaha. Kita optimis perekonomian dan pariwisata Bali bangkit dengan tetap menekan angka penyebaran Covid-19,” pungkas Dito.

Berita Golkar – Komisi VI DPR melalui Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin berharap Pemerintah mempercepat pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ultramikro.

Termasuk penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) agar upaya penyelamatan pelaku usaha kecil dari dampak pandemi Covid-19 lebih efektif, guna mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Rencananya, Pemerintah akan membentuk holding BUMN sektor ultramikro dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Integrasi ekosistem ultramikro 3 BUMN tersebut, kini dalam proses persiapan, termasuk PP yang akan menjadi payung hukum pembentukan holding.

Beleid tersebut dibutuhkan karena merujuk PP Nomor 72 Tahun 2016, di mana pada saat holding terbentuk BRI akan menjadi induk dari PNM dan Pegadaian.

PP Nomor 72 Tahun 2016 merupakan perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

“Itu artinya terjadi perubahan struktur penyertaan modal negara. Targetnya awal Juni (keluarnya PP). Komisi VI DPR RI juga sudah mendukung pembentukan holding ultramikro ini. Mendorong agar perlu percepatan realisasinya dalam rangka pembinaan dan pengembangan UMKM. Perlu percepatan digitalisasi UMKM,” kata Mukhtarudin melalui keterangan tertulis, pada Kamis (27/5/2021).

Politisi Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah ini menjelaskan ada 3 kata kunci yang menjadi alasan dilakukannya integrasi BRI, Pegadaian dan PNM.

Pertama, belum semua pelaku UMi dan UMKM di Indonesia memperoleh dukungan yang seharusnya didapatkan. Mulai dari pendanaan murah dan pendampingan yang intens.

Kedua, lanjut Mukhtarudin, integrasi ini adalah wujud semangat gotong royong membangun sebuah rumah besar untuk mendukung lebih banyak pelaku UMi-UMKM Indonesia tumbuh dan naik kelas secara sosial dan finansial.

Ketiga, Semua dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk memberikan keadilan bagi para pelaku usaha kecil.

“Meskipun Pegadaian dan PNM bisa memfasilitasi para pelaku usaha ultramikro seperti yang sudah berjalan selama ini, namun jangkauannya dirasa masih terbatas. Sebagai ilustrasi outlet Pegadaian saat ini berjumlah 4.087 unit dan kebanyakan masih beroperasi di daerah-daerah perkotaan. Belum bisa menjangkau nasabah-nasabah yang memerlukan jasa pegadaian di daerah pedesaan atau remote area,” ungkap Mukhtarudin yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI.

Selain itu sinergi ini, kata Muhktarudin, memungkinkan pelaku UMi-UMKM untuk memperoleh dukungan dari sisi nilai pinjaman yang bisa lebih besar, juga bunga pinjaman yang lebih rendah, serta mendapatkan pendampingan yang intens dalam upaya naik kelas.

Seiring dengan meningkatnya jumlah UMi dan UMKM setiap tahunnya, dibutuhkan langkah strategis untuk membangun sebuah wadah yang lebih besar dan kokoh.

Untuk mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan dan tetap eksis di tengah masa pandemi Covid-19 dan disrupsi teknologi.

Saat ini ada sekitar 57 juta UMKM di Indonesia, di mana 65% di antaranya belum mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal.

“Integrasi antara BRI, Pegadaian dan PNM yang memiliki akses terdekat dengan mereka diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang bisa menjadi tempat bernaung para pelaku usaha kecil untuk memperoleh bimbingan untuk bertumbuh kembang dan naik kelas dengan jalur yang tepat,” katanya.