Bulan: Oktober 2020

Airlangga Hartarto: 30 Juta Orang Indonesia Butuh Pekerjaan

Berita Golkar – Indonesia saat ini memiliki lebih dari 30 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari situs pendaftaran program Kartu Prakerja yang sudah memiliki lebih dari 30 juta pendaftar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk memfasilitasi agar lebih banyak masyarakat Indonesia masuk ke dunia kerja, maka dibutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari catatannya saat ini, di Indonesia ada 7 juta orang yang tidak bekerja.

Sementara setiap tahun ada 2,9 juta masyarakat yang lulus dari menempuh pendidikannya. Ditambah di tengah pandemi covid-19 saat ini, banyak para pekerja yang akhirnya dirumahkan atau di PHK (pemutusan hubungan kerja), karena perusahaan tidak mampu membayar karena perputaran bisnis sedang lesu.

“Di dalam situasi pandemi covid-19 ini yang daftar di prakerja lebih dari 30 juta orang, yang sudah ditraining 5,6 juta orang. Jadi angka orang yang ingin bekerja itu real,” ujarnya dalam acara Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

Oleh karena itu, kata Airlangga UU Cipta Kerja salah satu solusi untuk memberikan dukungan agar banyak investasi yang masuk. Bukan hanya investasi yang padat modal, tapi juga investasi padat karya yang bisa menciptakan lapangan kerja.

Melalui UU Cipta Kerja, juga diklaim Airlangga bisa akan memudahkan masyarakat untuk bisa berusaha. Bahkan kemudahan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekalipun.

“Pembentukan PT dipermudah, terutama untuk UMKM. UMKM tidak perlu melakukan perizinan, tapi cukup dengan pendaftaran online. UMKM untuk sertifikasi halal juga ditanggung oleh pemerintah,” jelas dia.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kini para nelayan yang ingin mendapatkan izin kapal tidak hanya cukup melakukan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) saja.

Sementara itu, project infrastruktur pemerintah terutama perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diperbanyak dan dipercepat pembangunannya. Melalui dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga akan membentuk Bank Tanah dan Sovereign Wealth Fund (SWF). atau Lembaga Pengelola Investasi.

Dalam penamaan SWF pun, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan namanya sebagai ‘Otoritas Investasi Indonesia’. Otoritas Investasi Indonesia ini akan memiliki modal sampai dengan Rp 75 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dengan modal awal sebesar Rp 75 triliun tersebut, pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga tiga kali lipat atau mencapai Rp 225 triliun.

“Dengan ekuitas [Rp 75 triliun] tersebut, kita berharap kita bisa menarik dana investasi hingga mencapai tiga kali lipat atau dalam hal ini mencapai Rp 225 triliun atau US$ 15 billion,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu (7/10/2020). CNBC



Ace Hasan: Tak Bijak, Buruh Unjuk Rasa pada Saat Pandemi Covid-19

Berita Golkar – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh pada Kamis (8/10/2020) di seputar Istana Negara, Jakarta sangat disayangkan. Penyampaian pendapat tentang UU Cipta Kerja bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih bijak dibandingkan dengan demo pada masa pandemi Covid-19 ini.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily, anggota Komisi VIII DPR RI. “Saat ini masih terdapat pandemi Covid-19, yang saya kira akan sangat tidak baik jika banyak masyarakat berkumpul di suatu titik dengan mengabaikan protokol kesehatan yang ada,” ucap Ace.

Terkait dengan adanya dugaan pihak-pihak yang kemungkinan menggerakkan dan mendanai aksi unjuk rasa para pekerja tersebut, Ace berharap kepada siapa pun itu, untuk tidak memperkeruh suasana.

Ace berharap, apa pun bentuk penyampaian pendapat itu harusnya dilakukan secara kondusif. Toh, keinginan pemerintah sendiri dengan menerbitkan UU Cipta Kerja adalah demi kesejahteraan rakyat.

“Kondusivitas itu yang sama-sama kita harapkan. Kita semua tentunya tidak menginginkan situasinya makin mengkhawatirkan,” kata Ace, yang mengharapkan aksi unjuk rasa tidak berujung anarkis.

“Dengan segala kerendahan hati saya minta kepada rekan-rekan pekerja semuanya untuk bisa menahan diri dan memahami kondisi negara kita saat ini yang memang sedang menghadapi persoalan ekonomi,” kata Ace, kepada media.

Terutama kondisi saat ini dimana pemerintah tengah membuat sebuah terobosan untuk lebih menggerakkan ekonomi nasional lewat masuknya investasi ke Indonesia.

“Untuk itu memang diperlukan sebuah perubahan UU yang lebih ramah terhadap investasi dan kemudahan lain seperti penyederhaan administrasi,” ungkap Ace.

Itu juga yang diharapkan Ace dari mereka yang masih menunjukkan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja, dengan melakukan aksi unjuk rasa.

“Sesungguhnya tidak ada yang dirugikan dari UU Cipta Kerja ini. Kalau kita semua berpikir jernih, inilah yang memang kita butuhkan sekarang ini,” ujar politikus Golkar berpenampilan kalem ini.

Pemerintah sendiri saat ini tengah berusaha dengan serius agar perekonomian Indonesia bisa segera bangkit dari perlemahan. Harapannya tentu dengan UU Cipta Kerja, ke depan perekonomian Indonesia bisa melesat lagi.

Ace juga mengingatkan jika UU Cipta Kerja ini dibuat agar menguntungkan semua pihak. “Bukan satu pihak saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami memohon juga pengertian para rekan pekerja terkait sejumlah perubahan yang ada di UU Cipta Kerja,” tutur anggota Fraksi Golkar itu.

Lebih jauh Ace meminta kepada para buruh atau pekerja untuk bisa lebih memahami dengan membaca secara cermat isi UU Cipta Kerja.

“Saya harap rekan-rekan pekerja untuk bisa lebih bijak dalam memahami pasal-pasal dan berbagai perubahan di sana. Kalau dibaca dengan cermat, sebenarnya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk para rekan pekerja,” ungkap Ace.

Bahkan beberapa tuntutan pekerja atau buruh terkait pasal-pasal yang dianggap merugikan mereka selama ini, DPR dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan peraturan perundangan existing.

Middle Income Trap, Menko Airlangga Kebut Turunan Omnibus Law

Berita Golkar – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada 40 peraturan turunan terkait dengan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Adapun aturan turunan tersebut terdiri atas 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres).

“Arahan Pak Presiden agar seluruh Perpres dan PP, ada 40, yang terdiri dari 35 PP dan 5 Perpres segera diselesaikan,” jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/).

Menurut dia sesuai arahan presiden peraturan turunan tersebut ditargetkan bisa rampung dalam satu bulan. Meski di dalam aturan yang ada, peraturan turunan UU bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan.

“Arahan Bapak Presiden diselesaikan dalam waktu satu bulan, walau perundang-undangannya membolehkan tiga bulan. Itu target Bapak Presiden,” jelasnya.

Airlangga pun mengungkapkan Indonesia saat ini sedang berada dalam momentum untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Dengan demikian, RI saat ini sedang menghadapi bonus demografi atau peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

Namun demikian, penyerapan tenaga kerja masih menjadi masalah lantaran keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri sehingga perlu kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ada sekitar 2,9 juta anak muda yang butuh lapangan kerja, apalagi di tengah pandemi Covid-19 kebutuhan lapangan kerja baru mendesak.

UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI dan ini menegaskan kepastian hukum dan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja,” tandas dia. (S)



Golkar Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) Gelar Konsolidasi Kader Dan Pengurus Partai

Berita Golkar – Dalam pemantapan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesbar pada Pilkada serentak 2020, Pieter-Fahrurrazi di kantor DPD II partai Golkar Pesbar, Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah, DPD II Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menggelar konsolidasi kader dan pengurus partai,

Calon wakil bupati Fahrurrazi, Sekretaris DPD II Golkar Pesbar, Mega Mustika Amd. Kep., ketua tim kampanye koalisi Sehati, Ripzon Efendi, pengurus dan kader partai Golkar hingga partai koalisi Sehati serta pengurus organisasi sayap partai Golkar baik organisasi AMPI, AMPG, Al-Hidayah dan lainnya hadir dalam acara tersebut.

Mega Mustika, mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan kegiatan konsolidasi pertama partai Golkar dengan calon bupati dan wakil bupati Pesbar Pieter-Fahrurrazi, bersama seluruh kader partai Golkar di 11 Kecamatan se-Kabupaten setempat.

Dari hasil konsolidasi itu, selanjutnya semua pengurus partai Golkar di tingkat Kabupaten akan segera menyampaikan ke tingkat Kecamatan.

“Khususnya untuk kader dan pengurus partai Golkar salah satunya untuk melakukan kampanye secara bertahap, tentu dilakukan dengan cara dan sistem yang ada di partai Golkar,” ungkapnya.

Partai Golkar Pesbar juga akan membentuk tim pemenang tersendiri di internal partai, walaupun pada tim koalisi Sehati sudah ada tim pemenang.

Ini dilakukan oleh partai Golkar karena merujuk dan merupakan perintah dari DPP partai Golkar harus ada tim internal yang dibentuk partai Golkar di setiap Kabupaten, Selain itu juga akan membentuk saksi-saksi di setiap wilayah.

“Sejauh ini kader partai dan organisasi sayap partai Golkar di setiap Kecamatan masih solid bergerak dan bekerja dalam memenangkan paslon Pieter-Fahrurrazi,” katanya.

Fahrurrazi mengatakan bahwa paslon Pieter-Fahrurrazi yang diusung partai koalisi pada Pilkada serentak 2020 di Pesbar yakni PDIP, Golkar, Perindo, Gerindra, dan PKS itu diharapkan menang pada Pilkada nanti dan dilantik.

Partai Golkar yang merupakan salah satu partai yang besar ini, jelas sangat disambut gembira dengan mendukung paslon Pieter-Fahrurrazi.

“Apalagi Gubernur Lampung juga dari partai Golkar, sehingga mudah-mudahan kedepan kita bisa memenangkan Pilkada dan dilantik. Karena maju di Pilkada ini untuk membenahi kabupaten dan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan Provinsi juga ada pada Kabupaten, untuk itu paslon Pieter-Fahrurrazi akan komitmen dalam mengejar ketertinggalan daerah di Provinsi Lampung ini kedepan. Sehingga diharapkan kedepan seluruhnya terus solid dalam memenangkan paslon Pieter-Fahrurrazi.

“Kami akan komitmen membenahi Kabupaten dan kita yakin kedepan dapat merubah serta mengejar ketertinggalan daerah,” ungkapnya.

Dilain kesempatan ketua tim kampanye koalisi Sehati, Ripzon Efendi, mengatakan hingga kini paslon Pieter-Fahrurrazi maupun tim pemenangan dan semua kader maupun pengurus partai koalisi masih terus melakukan kegiatan kampanye di beberapa wilayah.

“Untuk kegiatan kampanye paslon hingga kini masih berjalan, baik di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara dan Pesisir Tengah,” pungkasnya.

Jerry Sambuaga Harap Dunia Usaha Manfaatkan Kehadiran Tol Manado-Bitung

Berita Golkar, Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga turut meninjau Tol Manado-Bitung yang sudah mulai beroperasi.

Wamendag didampingi Kadisperindag Provinsi Sulut Edwin Kindangen dan disambut oleh Direktur Tol Manado-Bitung George Manurung.

Pembangunan tersebut merupakan bukti perhatian dan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap daerah Sulawesi Utara (Sulut), apalagi kehadiran tol di Manado sudah sangat dirindukan.

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Presiden Jokowi juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono yang telah mewujudkan tol ini. Tentu tidak lupa kepada Gubernur dan Pemkot-Pemkab di Sulut. Sulut bangga, senang, berterima kasih dan bersyukur kepada Presiden Jokowi karena ini tol pertama yang ada di Sulut,” ujar Jerry.

Kehadiran tol bukan hanya dimaknai sebagai tanda kemajuan tetapi juga karena dampak positifnya.

“Manfaat tol sangat besar. Dalam perspektif perdagangan, arus distribusi akan lebih lancar sehingga harga-harga akan lebih murah. Juga dampaknya pada arus supply chain produksi. Bahan mentah dan bahan baku untuk berbagai industri, pertanian dan lain-lain akan lebih murah sehingga produk daerah juga akan meningkat daya saingnya,” ujar Wamen

Lebih lanjut, Jerry mengharapkan dua hal, yaitu agar masyarakat, khususnya dunia usaha memanfaatkan kehadiran tol itu dengan seoptimal mungkin.

Tol tidak boleh hanya memacu konsumsi masyarakat, sebaliknya harus bisa memacu produktifitas warga.

Artinya, kehadiran tol bukan hanya menjadi sarana distribusi produk dari luar daerah tetapi juga bisa meningkatkan produk-produk asli Sulut yang bisa diperdagangkan ke luar daerah hingga keluar negeri.

Selain itu, tol juga akan meningkatkan akses, konektivitas, mobilitas, dan aktivitas masyarakat Manado-Bitung dan sekitarnya.

Tol juga pasti akan meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat Sulut karena akses dan mobilitas semakin mudah dan cepat, sehingga dengan perdagangan yang meningkat otomatis akan meningkatkan roda perekonomian di Sulut.

“Terima kasih juga kepada Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Pemkot Bitung dan seluruh teman-teman Kepala Daerah yang telah memberikan support kepada jalan tol Manado-Bitung ini,” lanjutnya.

Wamendag Jerry Sambuaga mengharapkan kolaborasi yang makin intensif antara pemerintah daerah, baik di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan Pemerintah Pusat untuk bisa memanfaatkan kehadiran tol tersebut.

“Sulut sudah pasti banyak potensi dan potensi itu sekarang difasilitasi dengan berbagai infrastruktur yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana kita fasilitasi dalam produksi dan perdagangan. Saya yakin Sulut bisa. Ini saatnya usahawan dan industri Sulut berbicara di level nasional atau bahkan internasional,” tambah Wamendag.

Daya saing yang dimaksud Jerry Sambuaga bukan hanya di sektor primer, tetapi harus bisa bersaing di sektor pengolahan dan sektor lain yang memakai teknologi.

Menurutnya, di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan juga harus mulai berpikir untuk berproduksi dalam skala industri.

Ini hanya bisa dilakukan jika memanfaatkan teknologi dengan tenaga kerja berketerampilan tinggi.

“Masyarakat Sulut harus didorong untuk bertransformasi dengan melakukan kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi. saya berharap adanya tol ini juga mendorong transformasi itu,” pungkas Jerry.

Jerry Sambuaga Harap Dunia Usaha Manfaatkan Kehadiran Tol Manado-Bitung se

Berita Golkar, Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga turut meninjau Tol Manado-Bitung yang sudah mulai beroperasi.

Wamendag didampingi Kadisperindag Provinsi Sulut Edwin Kindangen dan disambut oleh Direktur Tol Manado-Bitung George Manurung.

Pembangunan tersebut merupakan bukti perhatian dan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap daerah Sulawesi Utara (Sulut), apalagi kehadiran tol di Manado sudah sangat dirindukan.

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Presiden Jokowi juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono yang telah mewujudkan tol ini. Tentu tidak lupa kepada Gubernur dan Pemkot-Pemkab di Sulut. Sulut bangga, senang, berterima kasih dan bersyukur kepada Presiden Jokowi karena ini tol pertama yang ada di Sulut,” ujar Jerry.

Kehadiran tol bukan hanya dimaknai sebagai tanda kemajuan tetapi juga karena dampak positifnya.

“Manfaat tol sangat besar. Dalam perspektif perdagangan, arus distribusi akan lebih lancar sehingga harga-harga akan lebih murah. Juga dampaknya pada arus supply chain produksi. Bahan mentah dan bahan baku untuk berbagai industri, pertanian dan lain-lain akan lebih murah sehingga produk daerah juga akan meningkat daya saingnya,” ujar Wamen

Lebih lanjut, Jerry mengharapkan dua hal, yaitu agar masyarakat, khususnya dunia usaha memanfaatkan kehadiran tol itu dengan seoptimal mungkin.

Tol tidak boleh hanya memacu konsumsi masyarakat, sebaliknya harus bisa memacu produktifitas warga.

Artinya, kehadiran tol bukan hanya menjadi sarana distribusi produk dari luar daerah tetapi juga bisa meningkatkan produk-produk asli Sulut yang bisa diperdagangkan ke luar daerah hingga keluar negeri.

Selain itu, tol juga akan meningkatkan akses, konektivitas, mobilitas, dan aktivitas masyarakat Manado-Bitung dan sekitarnya.

Tol juga pasti akan meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat Sulut karena akses dan mobilitas semakin mudah dan cepat, sehingga dengan perdagangan yang meningkat otomatis akan meningkatkan roda perekonomian di Sulut.

“Terima kasih juga kepada Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Pemkot Bitung dan seluruh teman-teman Kepala Daerah yang telah memberikan support kepada jalan tol Manado-Bitung ini,” lanjutnya.

Wamendag Jerry Sambuaga mengharapkan kolaborasi yang makin intensif antara pemerintah daerah, baik di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan Pemerintah Pusat untuk bisa memanfaatkan kehadiran tol tersebut.

“Sulut sudah pasti banyak potensi dan potensi itu sekarang difasilitasi dengan berbagai infrastruktur yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana kita fasilitasi dalam produksi dan perdagangan. Saya yakin Sulut bisa. Ini saatnya usahawan dan industri Sulut berbicara di level nasional atau bahkan internasional,” tambah Wamendag.

Daya saing yang dimaksud Jerry Sambuaga bukan hanya di sektor primer, tetapi harus bisa bersaing di sektor pengolahan dan sektor lain yang memakai teknologi.

Menurutnya, di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan juga harus mulai berpikir untuk berproduksi dalam skala industri.

Ini hanya bisa dilakukan jika memanfaatkan teknologi dengan tenaga kerja berketerampilan tinggi.

“Masyarakat Sulut harus didorong untuk bertransformasi dengan melakukan kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi. saya berharap adanya tol ini juga mendorong transformasi itu,” pungkas Jerry.

Sumber : beritamanado.com

RUU Cipta Kerja Menjamin Kepastian Sertifikasi Halal


Berita Golkar – Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Golkar DPR RI mengatakan RUU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi terwujudnya industri halal di Indonesia.

Selain dapat melindungi umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal, dengan adanya UU Cipta Kerja ini dapat memberikan jaminan bagi kepastian prosedur pengurusan halal yang lebih transparan, tepat waktu dan biaya serta jelas prosedurnya.

Dalam UU ini, MUI tetap berperan aktif sebagai pemegang otoritas mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan suatu produk diberikan kesempatan bagi organisasi keislaman yang memang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Ini dilakukan agar dunia usaha di berbagai wilayah Indonesia memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses mengurus sertifikasi halal.

Hal yang sangat strategis dan memiliki manfaat yang besar untuk dunia usaha, terutama UMKM, untuk sertifikasi halal dalam RUU Cipta Kerja ini adalah adanya keberpihakan terhadap UMKM yang biayanya ditanggung Pemerintah.

Ini tentu sangat menggembirakan bagi dunia usaha terutama usaha kecil menengah, selain bahwa hal ini memberikan jaminan bagi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi kehalalan produk.

Saya sangat optimis dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini akan memberikan jaminan kepastian sertifikasi halal yang selama ini dalam implementasinya masih ditemukan berbagai masalah.

Kita harapkan tentu ke depan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.

Airlangga Hartarto: RUU Cipta Kerja Beri Jaminan Tenaga Kerja

 

Berita Golkar – Selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun pemerintah kini memastikan narasi tersebut ada dan dituangkan dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang sudah disetujui dan akan disahkan melalui Sidang Paripurna DPR dalam waktu dekat.

Menko Perekonomian Airlangga di dalam statementnya dibeberapa tempat mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat atas dasar konsep keberpihakan Pemerintah kepada rakyat. Pemerintah focus pada produktivitas masyarakat karena dampak dari pandemi Covid-19 terutama dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK.

“Pekerja harus memikirkan produktivitas, bukan pekerja memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota,” papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tentu sangat disayangkan, jika pemikiran sekelompok organisasi buruh masih terus saja berpikir negatif dalam menanggapi perubahan aturan ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Akan lebih produktif bagi buruh dan tentunya perusahaan untuk lebih memandang manfaat yang juga ditambah atau disediakan dalam RUU tersebut.

Dalam RUU Cipta Kerja itu juga sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja mereka. Bahkan jumlah maksimal jam lembur yang ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif.

Menurut Airlangga Hartarto yang juga dipercaya sebagai ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), saat ini asumsi-asumsi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bekerja dulu. “Bukannya belum bekerja malah minta di-PHK. Jadi ini pola-pola yang berbeda. Ini narasi-narasi yang akan dibangun,” terangnya.

Ditegaskan oleh Airlangga, dengan UU Cipta Kerja pemerintah hadir. Apabila terjadi PHK, pemerintah akan membantu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi.

“Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?,” tegas Airlangga Hartarto.



Golkar Lumajang Minta Diperta Lumajang Jamin Ketersediaan Pupuk Jelang Musim Tanam


Berita Golkar – Ketua DPD II Golkar Lumajang Drs. H. Suigsan MM, Jelang musim tanam dan musim penghujan yang akan datang meminta kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di Lumajang.

Jika ketersediaan pupuk tidak segera disiapkan, dikhawatirkan pada musim tanam yang akan datang petani harus kebingungan lagi untuk mendapatkan pupuk. Ketersediaan pupuk ini diharapkan pada dua hal, yakni pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi.

“Kartu E-Tani harus dituntaskan. Setelah itu persediaan pupuk harus dipersiapkan dengan matang, baik pupuk subsidi, maupun pupuk non subsidi. Kami khawatir menjelang musim tanam, pupuk di Lumajang langka lagi,” kata Drs. Suigsan yang juga anggota DPRD Lumajang.

Agar pada musim tanam yang akan datang persediaan pupuk di Lumajang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, Suigsan berharap agar PPL yang bekerja di lapangan segera menyelesaikan pendataan kartu E-Tani yang menjadi dasar pembelian pupuk bersubsidi,

“Ketersediaan pupuk ini sangat mempengaruhi produksi pangan di Lumajang. Disisi lain, inilah cara mempertahankan kesejahteraan petani di Lumajang. Makanya jangan sampai pupuk menghilang dari pasaran, sehingga membuat petani kelimpungan,” pungkasnya.

Kejadian kelangkaan pupuk sering terjadi di Lumajang. Oleh karenanya Dinas Pertanian harus belajar dari kejadian sebelumnya

“Harus ada solusi yang tepat, untuk mengatasi masalah ini. Jika tidak, petani akan bingung lagi nanti,” ucapnya.

Azis Syamsuddin Tegaskan Sanksi Bagi Calon Kepala Daerah yang Tak Taat Protokol Corona

Berita Golkar – Partai Golkar menyatakan tidak akan segan memberikan sanksi kepada calon kepala daerah (cakada) Pilkada 2020 usungan mereka jika tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona.

Golkar juga akan membentuk tim yang khusus untuk memantau perilaku para cakada selama menjalani tahapan pilkada.

“Kalau Golkar sudah memberikan edaran kepada seluruh DPD tingkat II dan kabupaten, kota, dan provinsi, dan untuk berkoordinasi dengan calon-calon yang didukung dan diusung oleh Partai Golkar untuk mematuhi protokol COVID,” kata Waketum Golkar Azis Syamsuddin di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

“Dan apabila tidak, Golkar akan mengenakan sanksi yang sudah digariskan oleh Partai Golkar, sehingga Golkar akan membuat tim yang akan memantau bagi calon-calon yang tidak mematuhi protokol COVID,” imbuhnya.

Selain itu, Azis berbicara mengenai sistem pemungutan suara di Pilkada 2020. Menurutnya, dimungkinkan jika pemungutan suara dilakukan dengan berkeliling untuk mencegah kerumunan.

“Jadi kalau pemungutan TPS itu secara keliling untuk luar Jawa (di Jawa) memungkinkan, di luar Jawa memang agak berat, dan waktunya yang harus dilonggarkan, misalnya dari pagi sampai pukul 2 (siang) dilonggarkan sampai pukul 5 (sore),” sebut Azis.

Namun, jika pemungutan suara tak memungkinkan dilakukan secara berkeliling, menurut Azis, pihak penyelenggara pilkada harus melonggarkan waktu penghitungan suara. Tujuannya, sebut dia, waktu pencoblosan bisa leluasa.

“Kemudian waktu penghitungan juga dilonggarkan dalam kurun waktu dan jumlah harinya juga dilonggarkan, sehingga tidak terjadi desakan pada saat orang ingin mencoblos dan lain sebagainya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pasangan calon Pilkada 2020 untuk berkampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye (APK) yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tito meminta paslon untuk menggunakan APK yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti masker.

“Tolong sampaikan kepada para kontestan dan timses untuk membagikan sebanyak-banyaknya alat proteksi masker. Tapi beda, bukan masker biasa. Masker dengan ada gambar paslon, nomornya, pesannya apa, ‘pilih saya, COVID daerah kita akan aman’, misalnya, ‘yang PHK tidak ada’. Yang namanya janji boleh saja,” kata Tito dalam rapat ‘Analisis dan Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak 2020’, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (2/10). Detiknews.

Scroll to top