Bulan: Juli 2020

Dukungan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto masih menjadi kunci utama bagi kader yang ingin maju di Musyawarah Daerah (Musda) Golkar.

Terbukti, dua kader beringin yang memegang surat rekomendasi atai lebih dikenal dekresi Ketua Umum DPP Golkar dengan mulus melenggang dalam perebutan kursi 01 di musda tingkat provinsi.

Di Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud anggota DPR RI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Golkar Kaltim. Sementara akhir pekan lalu giliran Muh. Aras Tammauni terpilih pula secara aklamasi melalaui Musda III Golkar Sulawesi Barat.

Proses Musda di Kalimantan Barat berlangsung 15 Maret 2020. Rudi terpilih secara aklamasi setelah 12 DPD Golkar di seluruh Kabupaten dan kota Kalimantan Timur bulat mendukung Rudi Mas’ud.

Sebelumnya terdapat tujuh calon yang mendaftar. Dari tujuh calon tersebut semua sepakat mendukung Rudi sebagai kedua.

“Tidak ada pemungutan suara, artinya semua sepakat secara musyawarah, memilih Rudi Mas’ud sebagai ketua” ujar Fathurozi Stering Commite Musda Golkar Kalimantan Timur.

Sementara itu di Sulawaesi Barat, melalui Musda III yang berlangsung 18 Juli 2020, Muh. Aras Tammauni terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulbar. Aras yang dipilih oleh enam ketua DPD III di Sulawesi Barat.

“Saya sebenarnya kembali ke rumah. Lompatan seperti ini bukan cuman saya yang berbuat. Alhamdulillah malam ini teman teman Golkar mempercayakan saya, saya akan menggunakan almamater kuning ini” ujar Aras usai terpilih.

Ia yang juga Bupati Mamuju Tengah sebelumnya dianggap sebagai kutu loncat sebab tiba-tiba masuk Golkar.”Saya katakan saya tidak lompat pagar tapi saya pulang” tegasnya. Sebab ia memang sempat menjadi pengurus Golkar selama tiga puluh tahun.

Baik Rudi maupun Aras merupakan ketua yang terpilih setelah mendapat Dekresi dari DPP Partai Golkar. Serupa surat rekomendasi atau dekresi yang didapatkan oleh Supriansa, anggota DPR RI yang juga mendapat restu dari Airlangga untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.

Surat dekresi yang telah beredar melalui sosial media tersebut ditanda tangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjen Lodwijk Paulus, nomor 248/Golkar/VII/2020, 19 Juli 2020.

Tim Supriansa sendiri telah mengambil formulir pendaftaran Minggu 19 Juli 2020 dan rencananya akan mengembalikan Selasa 21 Juli 2020. Mantan Wabup Soppeng sendiri yang akan mengembalikan Formulir pendaftaran tersebut.

“Dewan Pimpinan Pusat partai GOLKAR dengan ini memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Sdr. Supriansa, SH,MH, untuk maju sebagai Calon Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Selatan dalam MUSDA X Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan” tulis salah satu petikan dalam SK yang kini disebut dekresi DPP tersebut.

Menarik kita tunggu bagaimana perjalanan mantan wakil bupati Soppeng ini di Musda X Golkar Sulsel. Apakah akan mengikuti jejak dua kader lainnya yang telah terpilih sebelumnya berkat tiket khusus dari DPP.

Arah politik Partai Golkar dalam Pilkada di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul sudah jelas. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Beringin ini sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pilkada Bantul dan tengah memproses surat serupa untuk Pilkada Gunungkidul.

Sabtu (18/7/2020) pagi, Ketua DPP Bagian Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doni Kurnia Tanjung menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman dalam rapat kerja DPD Partai Golkar DIY di Gandung Pardiman Center.

Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman mengungkapkan, untuk Pilkada di Bantul, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan bupati incumbent dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Bantul, Suharsono-Totok Sudarto. Rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan tahapan yang sesuai dengan mekanisme partai.

“Setelah menerima beberapa kali surat rekomendasi, baru kali ini saya merasa bahagia,”ujar anggota komisi X DPR RI ini

Menurut Gandung, Bantul di bawah kepemimpinan Suharsono telah banyak berubah dan semakin maju. Kebetulan pasangan Suharsono adalah Totok Sudarto yang diklaim merupakan kader partai Golkar. Meskipun seorang birokrat namun Totok Sudarto merupakan tokoh yang membantu membesarkan Golkar di Bantul dan DIY.

Sementara untuk Gunungkidul, menurutnya secara tidak resmi rekomendasi sebenarnya sudah keluar. Di mana DPP telah merestui kader mereka Hery Susanto berpasangan dengan Sunaryanto. Hery juga merupakan mantan birokrasi yang juga merupakan kader Partai Golkar.

“Kita dukung kader-kader terbaik partai Golkar. Insya Allah di dua daerah ini Golkar akan menang,” tambahnya.

Untuk Sleman, pihaknya masih terus melakukan komunikasi terkait siapa yang akan diusung. Dan setelah itu, tentu nanti akan segera keluar rekomendasi yang sama dengan dua Kabupaten lain yang juga menyelenggerakan Pilkada di akhir tahun 2020 mendatang ini.

Dengan keluarnya rekomendasi tersebut, maka ia memerintahkan kepada semua kader partai Golkar untuk secara all out memenangkan pasangan ini. Semua kader harus berjuang memenangkan dengan berbagai potensi yang mereka miliki.

“Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Golkar harus menang,” tegasnya.

Ketua DPP Bagian Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doni Kurnia Tanjung menambahkan, dirinya sengaja datang ke DIY membawa pesan agar seluruh kader Partai Golkar bisa melaksanakan misi politik partai yang telah ditetapkan oleh DPP. Seluruh agenda politik termasuk memenangkan Pilkada harus terealisasi dengan baik.

“Saya yakin semua bisa dilaksanakan. Golkar akan bekerja maksimal dalam Pilkada dan menyukseskan agenda politik itu,”ujarnya.

Persaingan HM Suhaili FT dan H Ahyar Abduh semakin berwarna. Atraksi pertama dimulai dari langkah Ahyar menemui Ketua Umum H Airlangga Hartarto dan meminta dukungan DPP.

Dan yang terbaru, Suhaili yang merombak panitia inti musda lalu mengisinya dengan orang-orang dekatnya. Cara ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengendalikan jalannya Musda untuk pemenangan dirinya.

Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid, melihat ada visi pertarungan berbeda antara pusat dengan daerah. “Saya punya teman di DPP (Golkar) dia mengatakan pada saya Musda pada dasarnya memang untuk ruang konsolidasi, dalam pemenangan Pilkada serentak,” katanya, kemarin (19/7).

Kerangka ini menjadi tujuan DPP di setiap Musda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Termasuk Musda yang akan digelar di NTB Selasa (22/7) besok.

Tetapi di daerah, visi pertarungan malah menyempit. Musda menjadi ajang adu pengaruh para politisi gaek. “DPP tentu inginnya dampaknya nasional. Bukan sekadar adu power para politisi daerah,” ulasnya.

Keinginan Golkar agar Musda berdampak secara elektoral di nasional, sudah terlihat dari tren atau tradisi yang terbangun di Musda NTB. Golkar NTB dalam sejarahnya tidak pernah memberi panggung Ketua DPD dua periode.

Jika dalam catatan politiknya, gagal membawa Golkar ke puncak kekuasaan. “Musda selalu menjadi cara Golkar melakukan penguatan kader,” tuturnya.

Musda menjadi ruang membangun dan menjaga militasi pengurus. Pengurus baru akan punya semangat lebih membara membesarkan partai dibanding pengurus yang sudah lama.

Di dalam Musda ada ruang bagi DPP untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus lama. “Semacam evaluasi 5 tahunan terhadap prestasi kepengurusan, baik untuk Pilpres, Pilgub, dan Pileg,” ulasnya.

Dari sisi agenda, DPP tentu menginginkan Golkar tumbuh besar di semua daerah. Kepentingan ini mengalahkan berbagai kepentingan pragmatis. “Ingat DPP itu goalnya nasional. Bukan daerah,” tegasnya.

Maka prestasi ketua lama akan jadi bahan evaluasi. Sehingga berhasil tidaknya ketua lama, menentukan sikap dan dukungan DPP. “Contoh misalnya di NTB kemarin, di sepuluh kabupaten/kota Golkar kalah dan terjadi penurunan, kecuali di Kota Mataram,” ulasnya.

Maka hal ini yang harus dijadikan acuan pertimbangan pemilik suara saat Musda. Sehingga bila daerah ingin mensukeskan visi Golkar di tingkat nasional, mereka harus mempertimbangkan aspek ini dalam menentukan arah dukunga pada kandidat calon ketua.

Di sisi lain, Ihsan mencermati masih ada peluang Musda kembali di tunda. “Ketentuannya pemilihan ketua di Partai Golkar harus dihadiri unsur DPP,” terangnya.

Tetapi belum ada konfirmasi hingga kemarin siapa unsur DPP yang akan hadir. “Ini membuka peluang lagi Musda diundur atau berubah,” ulasnya.

Andai DPP benar telah memiliki calon sendiri, maka ada ruang berstrategi melalui ketentuan itu. DPP bisa beralasan tidak bisa hadir untuk memaksa situasi jadi status quo. “Misalnya sampai tanggal 31 Juli belum ada ketua, maka DPP dapat menunjuk Plt,” ulasnnya.

Pada situasi dengan Plt, pusat lebih mudah melakukan penertiban kader. “Jadi waktu masih bisa tentatif,” ulasnya.

Di sisi lain Ihsan mengatakan perubahan SC dan OC juga skenario menarik. “Saya kira bila benar DPP punya pilihan entah siapa, bisa Suhaili, Ahyar, Sari, atau lain figur itu tidak mungkin bisa mendikte pusat. Tidak ada ceritnya daerah mendikte pusat,” tegasnya.

Terlepas dari itu, Ihsan menilai pertarungan perebutan kursi Golkar NTB sangat menarik dan menghibur. “Hasil Musda sangat layak kita lihat hasilnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Ketua Dewan Pertimbangan PDD Partai Golkar Provinsi NTB H Mesir Suryadi berharap DPP menunjuk Plt.

Dalam surat instruksi DPP Partai Golkar bernomor 02/SI/VII/DPP Golkar, perpanjangan masa kepengurusan Suhaili FT berakhir 31 Juli. Sementara situasi Pandemi Covid-19 saat ini tidak memungkinkan menggelar Musda. “Saya rasa DPP harus siapkan Plt, usulan Musda ditunda sudah disampaikan,” katanya.

Agenda Musda meniscayakan banyak kader hadir. Mulai dari panitia, pengurus, dan pemilik suara. Mesir khawatir Musda yang dipaksakan dapat memicu musibah. “Usulan musda ditunda sudah disampaikan,” terangnya.

Penundaan Musda juga bisa menjadi komitmen Partai Golkar dalam melindungi masyarakat. Kondisi saat ini tidak normal bila dipaksakan beracara. Belum lagi Musda harus menjadi legitimasi kuat dalam memilih ketua. “Jangan sampai nanti ada cluster Musda Golkar. Itu bisa merusak citra partai,” katanya memperingatkan.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk DPP hadir dalam Musda Golkar. “Belum. Masih kita tunggu informasi,” katanya minggu kemarin. (zad/r2)

Setelah jagonya gagal maju di Pilkada MBD 2020, Golkar mengalihkan dukungannya ke Niko Kilikily.

Sebelumnya, DPP Golkar memberikan rekomendasi dukungan politik kepada pasangan Odie Orno-Bastian Petrus. Namun pasangan ini tak memenuhi syarat dukungan partai politik sebagai peserta Pilkada MBD, yakni 4 kursi. Golkar hanya miliki 3 kursi di DPRD MBD.

Rekomendasi Golkar yang telah diberikan kepada Odie Orno-Bastian Petrus, akhirnya dicabut setelah gagal meraih dukungan partai Demokrat. Partai Demokrat yang meraih 3 kursi di DPRD MBD, menjatuhkan pilihan kepada Benyamin Noach-Ari Kilikily. Tidak ingin menjadi penonton di Pilkada MBD, partai besutan Airlangga Hartarto ini mengalihkan dukungan ke Niko Kilikily, bakal calon bupati MBD.

Mengantongi rekomendasi partai Gerindra, sebagai bakal calon wakil bupati MBD. Meski diusung Gerindra, Niko Kilikily-Onisimus Septory kandas di persyaratan sebagai kontestan Pilkada MBD. Gerindra hanya 3 kursi di parlemen MBD.

Tidak ingin masing-masing jagonya terancam gagal melenggang di Pilkada MBD, Gerindra dan Golkar akhirnya sepakat berkoalisi. Tetapi dukungan yang diberikan Golkar bukan tanpa syarat. Niko Kilikily harus meninggalkan Onisimus Septory sebagai bakal calon wakil bupati MBD. Golkar menyodorkan kadernya, Bastian Petrus sebagai bakal calon wakil bupati MBD yang sebelumnya dipasanga dengan Odie Orno.

DPP Partai Golkar, hari ini akan menyerahkan rekomendasi dukungan kepada Niko Kilikily-Bastian Petrus di Pilkada MBD.

Kilikily diusung setelah bersedia berpasangan dengan Bastian Petrus, Ketua DPD Golkar MBD. “Direncanakan, Senin (hari ini), Pak Niko dan Pak Petrus menerima rekomendasi Partai Golkar,” kata Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Roni Sianressy dihubungi Kabar Timur, Minggu (19/7).

Niko Kilikily-Bastian Petrus telah bertemu untuk membangun komunikasi politik, Sabtu (18/7). “Setelah mereka (Kilikily-Petrus) bertemu, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Partai Golkar, Doli Kurnia,” tutur Sianressy.

DPP Partai Golkar menyarankan Kilikily-Petrus membangun komunikasi dengan DPD Golkar Maluku. “Sabtu (19/7), saya mendampingi ketua DPD Golkar Maluku, bertemu dengan Kilikily-Petrus di salah satu hotel di Kelapa Gading, Jakarta. Tidak ada kendala lagi. Intinya, Kilikily-Petrus, resmi berpasangan dan diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra,” paparnya.

Hasil pertemuan Kilikily-Petrus dengan DPD Partai Golkar Maluku, telah digagas tagline pasangan ini adalah “SNYOLI”. “Setelah rekomendasi Partai Golkar keluar diikuti dengan perubahan rekomendasi Partai Gerindra. Rekomendasi Gerindra itu Kilikily-Septory, taglinenya menjadi “SNYOLI” (Kilikily-Petrus),” kata Sianressy.

Sianressy sesumbar, pasangan yang diusung Golkar dan Gerindra ini akan mampu menumbangkan bupati MBD petahana. “Kami optimis mengalahkan petahana dan wakilnya. Alasannya, petahana takut sehingga hampir memborong semua rekomendasi parpol,” tegasnya.

Menurutnya, jika Benyamin Noach sebagai petahana bekerja serius untuk rakyat, tidak perlu memborong rekomendasi Parpol. Pilkada MBD 2020, pasangan Benyamin Noach-Ari Kilikily didukung lima partai politik.

Apalagi, dengan amunisi yang banyak saat memimpin, dia kuatir banyak dana yang dikeluarkan dan setelah terpilih kembali sebagai bupati, rakyat MBD diabaikan. “Semangatnya kembalikan modal yang keluar,” ketus Sianressy.

Untuk itu, dia berharap, kader dan simpatisan Partai Golkar di MBD, satukan barisan memenangkan Kilikily-Petrus.

Terpisah, Niko Kilikily menyatakan, telah bertemu dengan Bastian Petrus juga dengan Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Partai Golkar, Doli Kurnia. “Betul. Saya sudah resmi berpasangan dengan Pak Petrus, kami sudah dipanggil DPP Golkar. Sudah pasti kami diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra,” kata Kilikily kepada Kabar Timur, kemarin.

DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadwalkan Musyawarah Daerah (Musda) pada 25-27 Juli Mendatang. Kini 9 nama sudah mengambil formulir untuk maju sebagai calon Ketua Golkar Sulsel.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Abdillah Natsir mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu persetujuan DPP Golkar untuk melaksanakan Musda pada 25-27 Juli mendatang.

“DPD Sulsel jadwalkan 25 sampai dengan 27 Juli 2020. Tapi terkait jadwal masih menunggu persetujuan DPP Golkar,” ujar Abdillah saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (20/7/2020).

Batas pengambilan formulir calon Ketua Golkar Sulsel sudah ditutup pada Minggu (20/7) lalu. “Ada 9 nama (yang mengambil formulir),” kata Abdillah.

Selanjutnya steering committee (SC) Musda X Golkar Sulsel akan menunggu tahapan pengembalian formulir pencalonan pada hari ini hingga Selasa (20/7) besok.

“Tahapan pengembaliannya hari ini dan besok. Lanjut verifikasi administrasi tanggal 21, dan pengumuman penetapan bakal calon,” tuturnya.

Sembilan nama yang sudah mengambil formulir tersebut ialah anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady, Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep Syamsuddin A Hamid, anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi, serta politikus senior Golkar Emir Baramuli.

Ada juga Wali Kota Parepare Taufan pawe, anggota Komisi III DPR RI Supriansyah, Andi Syamsul Alam Mallarangeng, Ketua Bappilu Golkar Sulawesi Selatan Kadir Halid, dan Sekretaris Golkar Sulsel Abdillah Natsir.